BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel, kemarin (20/9). Mahasiswa menuding penggunaan anggaran penanganan pandemi yang tak transparan.
Tudingan itu mengarah ke Dinas Kesehatan Banjarmasin. Nominalnya tak sedikit, Rp10 miliar.
Sekitar 50 mahasiswa tertahan di Jalan Lambung Mangkurat. Karena ratusan aparat sudah mengadang di gerbang gedung dewan.
Dalam orasinya, mahasiswa sempat meminta bertemu dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi.
Beberapa jam menunggu, tanpa kepastian, pendemo kehilangan kesabaran. Sempat terjadi aksi dorong dengan polisi.
Salah seorang mahasiswa bahkan tampak emosi. Ia rupanya terpancing ucapan petugas. Untung masih bisa ditenangkan teman-temannya.
Sekitar jam 12 siang, akhirnya yang ditunggu muncul. Machli pun dicecar banyak pertanyaan.
Dari pelayanan vaksinasi di puskesmas yang dibatasi 40 orang per hari hingga dugaan “cashback” saat pengadaan alat kesehatan sebesar 20 persen.
Machli yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Satgas COVID-19 Banjarmasin itu membantah. “Ada 26 puskesmas di Banjarmasin. Setiap hari memvaksin seratus orang. Kalikan saja, yang disuntik bisa sebanyak 2.600 orang,” jelasnya.
Begitu pula soal cashback. “Tidak benar itu,” tampiknya.
Tak puas dengan penjelasan, HMI berjanji akan mengumpulkan bukti untuk dilaporkan ke penegak hukum.
“Sekitar dua pekan lagi kami ke kejaksaan,” kata Ketua HMI Cabang Banjarmasin, Nurdin Ardalepa.
Namun, Nurdin enggan menjelaskan dengan tuduhan cashback alkes tersebut.
Intinya, penyelewengan anggaran pandemi takkan termaafkan. Apalagi di tengah ekonomi susah yang dihadapi masyarakat. “Kalau anggaran yang lain biarlah. Kalau ini kan anggaran penanganan nyawa manusia,” pungkasnya. (gmp/fud/ema)
