BANJARBARU - Lagi, Kota Banjarbaru diberi harapan palsu (PHP) oleh pemerintah pusat. PPKM Level 4 diputuskan diperpanjang hingga dua pekan ke depan: 4 Oktober 2021.
Sebelumnya, angin segar sempat berhembus bahwa Kota berjuluk Idaman akan turun status level PPKM. Penurunan tersebut diinformasikan oleh Sekretariat Kabinet RI usai digelar assessment dan evaluasi mingguan terkait PPKM di daerah-daerah.
Pemko Banjarbaru sendiri juga sangat optimistis bahwa level PPKM bisa turun. Selain adanya informasi dari Sekretariat Kabinet, indikator-indikator yang selama ini masih mengganjal juga mulai turun, baik dari tren kasus aktif, BOR rumah sakit, kasus kematian hingga mobilitas masyarakat
Optimistis itu kembali dimentahkan oleh keputusan pemerintah pusat per tanggal 20 September kemarin. Atas keputusan ini, Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengaku bingung dan mempertanyakan dengan hal tersebut.
"Indikator-indikator yang ada sebelumnya sudah berhasil kita tekan, nah sekarang ada indikator tambahan lagi terkait masuk wilayah aglomerasi, jumlah penduduk dan capaian vaksinasi masih di bawah 50 persen," ungkap Aditya.
Selama ini aku Aditya jika Pemko telah melalukan yang terbaik dan berupaya maksimal untuk keluar dari status PPKM level 4. Baik dari percepatan vaksinasi, menurunkan BOR, dan menerapkan prokes di seluruh sektor.
"Capaian vaksinasi kita sudah 39,82 persen, melebihi angka provinsi dan nasional. Bahkan sekarang menjangkau pelajar sebagai persiapan PTM. Karena kita menyadari bahwa sudah terlalu lama anak-anak kita belajar online dan bisa memengaruhi kehidupan sosial mereka," beber Aditya.
Soal Bed Occupancy Ratio (BOR) pasien Covid-19 di RS klaim Aditya juga sudah sangat turun signifikan. Dari datanya, jumlah keterisian bed hanya 50 persen dan pasien Covid-19 yang dirawat hanya berjumlah 16 orang.
"Dan perlu digarisbawahi bahwa pasien (Covid-19) yang rawat inap bukan hanya dari Kota Banjarbaru, melainkan dari daerah di Kalsel lainnya. RSD Idaman statusnya adalah rumah sakit rujukan," tegasnya.
Aditya juga mempertanyakan terkait indikator anyar soal PPKM yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni wilayah aglomerasi dan capaian vaksinasi harus minimal 50 persen.
"Antusias masyarakat kita untuk divaksin sangat tinggi. Tapi kendalanya selalu stok vaksin, sedangkan wewenang pendistribusian vaksin ini ada di pusat. Kalau memang indikatornya harus 50 persen vaksinasi, maka pusat bisa memberikan vaksin lebih banyak ke daerah," tandasnya.
Berkaitan dengan indikator wilayah aglomerasi juga turut dikomentari Aditya. Dinilainya bahwa indikator ini tak ideal untuk diaplikasikan di wilayah Kota Banjarbaru sebagai kota persimpangan Provinsi Kalsel dan pintu gerbang arus ekonomi Kalsel.
"Bandara berada di Kota Banjarbaru. Kita tidak mungkin melakukan penutupan secara ketat , karena akan menggangu kehidupan ekonomi di Kalsel. Banjarbaru menjadi kota transit dan alur lalu lintas bagi kepentingan ekonomi, bisnis dan pemerintahan Kalsel Kita memahami apabila ada pengetatan perbatasan akan berdampak pada kehidupan sosial ekonomi yang lebih luas," rincinya.
Melihat sejumlah data tersebut, Aditya menegaskan sangat menyayangkan atas perpanjangan PPKM Level 4. Meskipun tak ditampiknya bahwa Pemko mau tak mau harus menjalankan instruksi pusat dengan segala konsekuensinya.
