BANJARMASIN - Banjarmasin dan Banjarbaru masih berstatus PPKM level 4 berdasarkan lambannya vaksinasi. Pemerintah pusat sendiri menargetkan sebuah daerah setidaknya mampu melampaui progres 50 persen yang ditargetkan pemerintah pusat.
Hal ini ditengarai sulit karena vaksinasi juga tergantung dengan pasokan pemerintah pusat. Juru Bicara Satgas Covid-19 Kalsel, M Muslim mengatakan dalam rapat koordinasi dengan Mendagri dan Kemenkes kemarin, daerah yang masih berstatus PPKM level 4, akan menjadi prioritas distribusi vaksin.
Meski demikian ungkapnya, pemerintah pusat belum memastikan rincian berapa vaksin yang akan dikirimkan tiap pekannya ke daerah. “Rinciannya belum ada, rapat koordinasi akan dilanjutkan hingga malam,” ujarnya kemarin.
Kadinkes Kalsel itu menambahkan dalam rapat koordinasi kemarin juga terungkap ada ketidaksinkronan data antara daerah dengan pusat. Contohnya soal berapa jumlah vaksin yang sudah terpakai, termasuk capaiannya.
Dia mengakui, ada keterlamabatan pengiriman data dari daerah untuk mengupdate data vaksinasi. Hal ini sebutnya karena faktor jaringan. “Data pemerintah pusat dengan daerah terjadi ketidaksinkronan,” terangnya.
Akibatnya capaian penanganan Covid-19 di daerah, termasuk vaksinasi tak seirima dengan pusat. “Akhirnya, ketika seharusnya daerah sudah bagus sesuai data yang ada, tetapi karena data tak sinkron status PPKM pun berdampak,” sebut Muslim.
Pemerintah pusat sendiri telah berkomitmen mempercepat distribusi vaksin dan menuntut pemerintah daerah cepat pula menghabiskannya.
Selain akan berkomitmen dengan vaksinasi di Banjarmasin dan Banjarbaru. Muslim menegaskan, pihaknya akan tetap mengontrol testing, tracking dan treatmen untuk menekan laju penularan. “Segera catat dan laporkan jumlah pelaksanaan vaksin di saat serbuan vaksinasi beberapa hari ini,” pesannya.
Seperti diketahui, masih rendahnya capaian vaksinasi di Banjarmasin dan Banjarbaru, menjadi faktor diperpanjangnya PPKM level 4 oleh pemerintah pusat hingga 4 Oktober mendatang yang disampaikan Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartanto pada Senin (20/9) tadi.
Transparansi data status vaksinasi di daerah jadi pemicu percepatan vaksinasi agar level PPKM di daerah terkait bisa diturunkan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemerintah terus memaksimalkan percepatan vaksinasi Covid-19 di berbagai daerah, khususnya di daerah yang hingga saat ini memiliki capaian vaksinasi dosis pertama masih rendah. "Pemerintah akan terus mempercepat vaksinasi sebagai salah satu upaya paling penting dalam penanganan pandemi," ujar
Menurutnya, upaya percepatan vaksinasi dilakukan mengingat pentingnya perlindungan maksimal bagi diri sendiri dan masyarakat di tengah pandemi yang dinamis.
Sejak September 2021, vaksinasi Covid-19 sudah mencapai 10 juta suntikan per minggu. Berdasarkan catatan hingga Selasa (21/9), dosis vaksin yang sudah diterima masyarakat sebesar 127,1 juta dosis.
Menkominfo menegaskan bahwa dalam rapat terbatas awal pekan ini, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Kesehatan, Kapolri, dan Panglima TNI untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Percepatan vaksinasi, khususnya di provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis yang masih rendah kini menjadi fokus pemerintah.
Dalam perpanjangan PPKM di luar Jawa dan Bali hingga 4 Oktober mendatang, terdapat 10 kabupaten/kota yang masih harus menerapkan PPKM Level 4. Dua diantaranya Banjarmasin dan Banjarbaru.
