AMUNTAI - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus korupsi di Hulu Sungai Utara. Mereka memanggil sejumlah pejabat dan kontraktor Jumat (24/9) kemarin.
Pemeriksaan oleh lembaga antirasuah ini dilaksanakan di Gedung BPK RI Perwakilan Banjarmasin di Kota Banjarbaru dan berlangsung tertutup. Bupati HSU Abdul Wahid juga kembali diperiksa.
Selain bupati, beberapa pejabat dan kontraktor juga dipanggil. Mereka adalah Kabag Pembangunan Setda HSU Syaifullah, Staf rehabilitasi dan juga PPTK di Dinas PUPRP, Novi. Kabid Bina Marga Rakhmani Nor, Kabid Cipta Karya Abraham Hadi, Kasi Ekonomi dan Moneter Syahrul, Hairiyah PNS/Kasi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan.
Pihak swasta yang dipanggil juga ada Wakil Direktur CV Hanamas, Sapuani atau Ulup; Pemilik CV Lovita; Kamariah dari CV Agung Perkasa, Halim dari CV Alabio, Asoi dari PT Karya Anisa Gemilang dan Wahyu Tunjung dari PT Haidasari.
Erik dari PT Dindo Borneo Bratama, Rakhmadi Effendi dari PT Seroja Indonesia. Juga ada beberapa kontraktor lain, yakni Hadi, Taufik dan Zakir.
Sebelumnya, Sekda HSU M Taufik juga dipanggil dalam rangka pemeriksaan oleh KPK pada Kamis (23/9) di Banjarbaru. Dia belum memberikan respon sampai Jumat pukul 17.30 Wita kemarin.
Pejabat yang ikut dipanggil juga enggan berkomentar lebih banyak. "Ya saya sudah di Amuntai. Kegiatan apa kami tidak bisa menyampaikan," sebut pejabat anonim ini.
Ada kemungkinan pengembangan ini bakal menemukan kasus atau tersangka baru. Hal ini sebelumnya disinyalkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang memastikan akan membuka jerat tersangka baru dalam kasus dugaan suap dua proyek rehabilitasi irgasi di Pemkab HSU itu. KPK ditengarai telah menemukan berbagai barang bukti usai menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Hulu Sungai Utara.
“Prinsipnya selalu, suap ini adalah pintu masuk kami, ketika masuk banyak ruang yang bisa dibuka lebih lanjut,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Sementara itu, aktivis dan akademisi di HSU, Budi Lesmana menilai apa yang dilakukan KPK dalam rangka pelaksanaan penyidikan. "Tentu hal ini berdasarkan hasil dan pendalaman atas bukti yang KPK temukan baik penggeledahan ataupun dari tersangka yang mungkin 'Bernyanyi'," ucapnya.
Dosen ini menilai pemanggilan sejumlah nama baik pejabat dan kontraktor besar kemungkinan ada kaitannya dengan temuan tim lembaga antirasuah selama di HSU. "Evaluasi semua pihak ke depan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih," tandasnya.
Dari pengamatan Jumat (23/9) kemarin, aktivitas perkantoran di Kantor Bupati HSU jauh lebih lengang dibandingkan hari sebelumnya. Meski ada beberapa pejabat dan staf yang masih terlihat beraktivitas. Rata-rata mereka enggan untuk dikonfirmasi terkait kasus OTT ini. "Jangan saya," sebut salah satu pejabat menghindar. (mar/ran/ema)
