MANAGED BY:
SELASA
07 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Senin, 27 September 2021 12:54
Kasus Persetubuhan Anak di HSU Diadvokasi
MOMEN: Pembimbing kemasyarakatan Bapas Amuntai Fauziah saat meninjau kediaman rumah anak berperkara hukum. | Foto: Ist untuk Radar Banjarmasin

AMUNTAI - Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, tengah menangani kasus persetubuhan anak. Sehingga perlu mendapatkan advokasi dari pihak Bapas Amuntai.

Kepala Bapas Amuntai Suwarso melalui

Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Fauziah membenarkan pihaknya tengah menangani pendampingan kasus asusila yang melibatkan anak.

Baik korban maupun pelaku ungkap Fauziah merupakan anak dibawah umur. Maka itu pihaknya melakukan advokasi.

Sebab hal ini sambungnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) seorang anak yang melakukan tindak pidana.

Dimana pada UU itu, disebutkan bahwa anak yang berkonflik hukum wajib diadvokasi dari proses penyelidikan sampai dengan selesai menjalani proses peradilan pidana Anak.

"Selaku pembimbing kemasyarakatan (PK) kami bertugas melaksanakan bimbingan pada ABH (Anak Berhadapan Hukum) baik pengawasan dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)," terangnya.

Kasus yang ditangani ini ungkapnya anak yang berproses hukum diduga telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur pada Pasal 81 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dimana ungkapnya tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang anak berinisial MR dan AH terhadap dua orang anak korban berinisial LA dan IM.

"Langkah yang kami ambil yakni melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pencarian data lengkap baik keluarga pelaku dan korban. Dan akan dijadikan laporan penelitian kemasyarakatan pada proses peradilan anak nantinya," ungkap Fauziah.

Ditempat terpisah Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak Naily Wardani mengaku PK di Bapas Amuntai ini terbatas jumlahnya.

Namun koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya sangat baik karena Bapas Amuntai menerapkan sistem jemput bola sehingga berjalan baik.

"Mudahan kedepan ada penambahan pegawai khususnya pembimbing kemasyarakatan (PK) agar penanganan anak berhadapan hukum bisa lebih optimal," harapannya. (mar/ema)


BACA JUGA

Selasa, 07 Desember 2021 08:38

Curiga Sengaja Dibakar

BANJARMASIN - Lima rumah di Jalan Tunas Baru RT 65…

Selasa, 07 Desember 2021 08:36

Gara-Gara Pisang, Maradapan Longsor

KOTABARU - Selain curah hujan tinggi, salah satu penyebab bencana…

Senin, 06 Desember 2021 11:37

Ribuan Buruh Demo di Kantor DPRD Tabalong Tuntut Revisi UMK 2022

TANJUNG - Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi,…

Sabtu, 04 Desember 2021 10:12

Dituding Tidak Sesuai Prosedur Tilang, Satlantas Polres Batola Beri Penjelasan

MARABAHAN - Sempat viral di Facebook karena proses penilangan yang…

Sabtu, 04 Desember 2021 07:32

Bos Alat Berat Gelapkan Pajak, Ayah dan Anak Dipenjara

BANJARBARU - Ayah dan anak ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan…

Sabtu, 04 Desember 2021 07:29

Api di Belakang Asrama Haji

BANJARBARU - Warga komplek Mustika Raya Landasan Ulin Timur Banjarbaru…

Jumat, 03 Desember 2021 11:53

Tak Bisa Main Gusur, Pemilik Lahan Siapkan Gugatan

BANJARMASIN - Pembebasan lahan untuk proyek Jembatan HKSN 1 telah…

Jumat, 03 Desember 2021 11:49

Soal Iuran HKN, DPRD Dukung Penyelidikan Kejari

BANJARMASIN – DPRD Banjarmasin memberikan dukungan pada penyelidikan yang sedang…

Jumat, 03 Desember 2021 11:42

Api Nyaris Merembet ke Hotel

BANJARBARU - Tengah malam, warga gang Purnama Banjarbaru dibuat geger.…

Jumat, 03 Desember 2021 10:05

Tiga Jenis Hewan Gagal Diselundupkan dari Surabaya

BANJARMASIN - Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin menggagalkan penyelundupan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers