MANAGED BY:
SELASA
19 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 28 September 2021 15:44
Dinkes Banjarmasin Usulkan Penolak Vaksin Bisa Dihukum
PTS PTM: Pelajar SMP di Banjarmasin menjalani ujian tengah semester secara tatap muka. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN

Dinas Kesehatan Banjarmasin hendak mengusulkan kepada wali kota agar warga yang menolak vaksin COVID-19 bisa dijatuhi sanksi.

---

BANJARMASIN – Usulan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang vaksinasi untuk menanggulangi pandemi. Di sana diatur, warga yang ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi dan mangkir, boleh dikenai sanksi administratif.

Bentuknya, penundaan atau penghentian pemberian bantuan sosial. Serta penundaan atau penghentian layanan administrasi. Terakhir, bisa pula dijatuhi denda.

“Usulan itu juga merupakan hasil rapat bersama TNI dan Polri, KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dan RSUD Ulin. Kami sepakat mengusulkan pemberlakuan sanksi sebagai upaya percepatan vaksinasi,” ungkap Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi, kemarin (27/9) sore.

Ditanya mengapa sanksi baru diusulkan sekarang, baginya momen yang tepat untuk menerapkannya baru tiba sekarang.

Alasannya, selain karena jumlah pasien covid yang dirawat di rumah sakit rujukan sudah berkurang, juga kondisi psikologis masyarakat yang dinilai lebih stabil.

“Vaksinasi harus dikejar dengan cepat. Jangan sampai ada ledakan kasus baru, kemudian kita gagap. Apalagi di Pulau Jawa dan Sumatera sudah menerapkan,” klaimnya.

Apalagi jika Banjarmasin ingin keluar dari PPKM level 4, maka dalam waktu dekat, capaian vaksinasi mesti menyentuh angka 50 persen.

“Capaian vaksinasi hingga 26 September sudah sebesar 47,43 persen. Jadi tinggal sedikit lagi untuk bisa keluar dari level 4. Kami targetkan dalam empat hari ke depan sudah bisa mencapai 50 persen,” lanjut Juru Bicara Satgas COVID-19 Banjarmasin tersebut.

Di samping itu, target besarnya adalah membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok di Banjarmasin yang membutuhkan capaian vaksinasi minimal 80 persen.

Pemko ingin mencapai vaksinasi 80 persen pada 12 November mendatang. Bertepatan dengan perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN).

“Ada 11 poin strategi yang disepakati tim untuk mengejar target itu. Di antaranya adalah vaksinasi gotong-royong, menggiatkan vaksinasi jemput bola dan menambah pos pelayanan,” jelasnya.

“Kemudian meminta Forkopimda mengawal permohonan stok vaksin ke provinsi dan pusat, agar dijamin tak terlambat,” tutup Machli.

Terpisah, usulan sanksi bagi penolak vaksin dikomentari warga kota. Salah satunya, Ningtyas Putri Octaviani. Baginya, pemerintah tak bisa memaksa warga untuk divaksin. Karena setiap orang pasti memiliki alasan tertentu.

“Contoh di perusahaan tempat saya bekerja, tidak ada pemaksaan untuk vaksinasi. Karena perusahaan saya menghargai keputusan setiap karyawan," jelasnya warga Banjar Indah itu.

Lalu, aktivis Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Fahriannor juga mengkritiknya. Karena menggambarkan pemerintah yang sewenang-wenang.

“Dinkes harus lebih dulu tabayyun (klarifikasi) sebelum mengusulkan. Apalagi menyangkut hajat orang banyak. Jangan serta-merta hanya melihat perpres saja. Tapi juga pertimbangkan keadaan sosial di Banua," cecarnya.

Sebab, sampai sekarang, pemko masih mengabaikan kebutuhan ekonomi warga di tengah pandemi. Pembatasan lebih banyak dibarengi imbauan prokes, bukan bansos.

Belum terhitung sulitnya mendapatkan vaksin di puskesmas. "Menggelontorkan ribuan vial vaksin. Tapi lucunya masih ada keluhan dari warga yang kesulitan," tambahnya.

Perihal klaim bahwa kondisi psikologis masyarakat sedang baik, Fahri menepisnya. Karena jelas-jelas ekonomi masyarakat sedang susah.

“Kalau setiap penolak dijatuhi sanksi, saya khawatir, masyarakat malah semakin memberontak," tekannya.
Selain itu, salah satu hukuman adalah mencabut jatah jaminan sosial. Baginya ini justru mengingkari kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya.

“Padahal ada atau tidak ada pandemi, jaminan sosial itu sudah ada. Ada apa dengan Dinkes? Tidak perlu lah serampangan dan mengancam-ngancam rakyat," tegasnya.

"Mestinya yang ditingkatkan itu bagaimana meyakinkan masyarakat yang masih tidak percaya terhadap covid maupun vaksin," tekannya. Artinya, kuncinya adalah edukasi.

Terakhir, ia meminta pemerintah lebih serius dalam menggelar vaksinasi. Utamakan efektivitas dan efisiensi, bukan seremoni.

"Sekali lagi, pikirkan dulu matang-matang sebelum mengajukan usulan. Karena tak sedikit masyarakat yang bila mendengar kata sanksi saja sudah merasa keberatan," tutupnya.

Syukurlah Sekolah Boleh Dibuka

SEKALIPUN Banjarmasin masih berstatus PPKM level 4, Dinas Pendidikan tetap melanjutkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Dibuka untuk semua jenjang pendidikan di bawah naungan Disdik. PAUD hingga SMP, baik yang negeri maupun swasta.

Seperti diketahui, Penilaian Tengah Semester (PTS) tatap muka terbatas di semua jenjang pendidikan berakhir kemarin (27/9). Dimulai sejak 15 September untuk SMP, disusul SD.

Sesuai rencana awal, begitu PTS berakhir, Disdik akan meneruskannya dengan PTM.

“PTS sudah selesai. Langsung dilanjutkan dengan PTM. Tanpa hari libur, jadi lanjut saja,” jelas Kepala Disdik Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, kemarin.

Perihal level PPKM yang tak kunjung turun, Totok menekankan, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina telah memberikan sejumlah kelonggaran. Salah satunya mengizinkan PTM terbatas.

“Sifatnya izin, atau rekomendasi. Jadi tidak bersifat kewajiban. Berbeda bila Banjarmasin sudah berada di PPKM level 1," jelasnya.

“Artinya tergantung masing-masing sekolah. Kalau masih mau daring silakan, mau PTM juga silakan,” tambahnya.

Tentu ada kewajiban. Sekolah yang menggelar PTM harus menyampaikan laporan per pekan melalui aplikasi yang tersedia. Utamanya memantau kesehatan siswa dan guru. Apakah ada yang sakit selama PTM.

Menghindari penularan COVID-19 di sekolah, Totok meminta sekolah untuk menerapkan standar prokes secara ketat. “Kami juga akan evaluasi bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada awal Oktober nanti,” lanjutnya.

Ditanya soal capaian vaksinasi pelajar, Disdik belum memutakhirkan datanya. Data terakhir pada pekan lalu, menyentuh angka 44,34 persen. “Kami targetkan bisa mencapai 70 persen,” sebutnya.

Berbeda dengan vaksinasi guru dan tenaga sekolah yang diklaim sudah di atas 80 persen. Lebih-lebih untuk pengajar di SMP.

“Vaksinasi guru SMP sudah melampaui target. Cuma SD yang belum tercapai. Sambil PTM berjalan, capaiannya akan kami tingkatkan,” tutupnya.

Ini menjadi kabar baik yang disambut guru dan orang tua murid. Seperti yang diungkap Kepala SDN Karang Mekar 5, Siti Atini.

“Bagi guru, jelas lebih nyaman PTM. Karena lebih mudah mengawasi murid dan menyampaikan pelajaran,” ujarnya kemarin.

Sekolah di Jalan Pangeran Antasari itu pun akan segera dibuka. “Sesuai arahan Disdik,” tambahnya.

Senada dengan Pelaksana tugas (Plt) Kepala SDN Sungai Bilu 3, Eka Yuliwati. Dia juga akan melaksanakan PTM.

“Banyak siswa yang sudah rindu dengan gurunya, begitu pula sebaliknya. Guru rindu dengan siswa dan mengajar langsung di kelas,” kisahnya.

Yuliwati juga percaya diri, mengingat vaksinasi guru di tempatnya sudah melebihi 80 persen.

Ditegaskannya, PTM amat dibutuhkan sekolah yang mayoritas orang tua atau wali muridnya berasal dari kalangan tak mampu. Karena gawai dan kuota internet bukan barang murah.

Seperti yang dihadapi sekolah di Jalan Veteran tersebut. “Akibatnya, saat belajar daring, kami kesulitan mendisiplinkan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Belajar pun tak bisa maksimal," bebernya.

Komentar orang tua murid juga sama saja. Riri Firman amat bersyukur dengan kepastian PTM ini. “Sampai sekarang, tak ada yang tahu kapan pandemi selesai,” kata wali murid di SDN Pengambangan 5 itu.

“Anak saya senang sekali bisa kembali ke kelas. Yang penting kita sebagai orang tua harus ikut mendisiplinkan anak untuk taat prokes," tutupnya. (war/fud/ema)


BACA JUGA

Selasa, 19 Oktober 2021 14:35

Jembatan Basit Baru Ditutup Langsung Macet, Demi Jokowi Lubang Jalan pun Ditambal

BANJARMASIN - Pasca ditutupnya satu lajur di Jembatan Basit, kemarin…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:31

SMA/SMK Perdana Belajar Tatap Muka, Tidak Ada Istirahat, Makan pun di Kelas

BANJARBARU - Sejumlah SMA/SMK piloting di Kalsel, kemarin (18/10) akhirnya…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:29

Pandemi Melandai, Festival Budaya Terapung Bisa Terlaksana

Pandemi yang melandai membuat sektor pariwisata akhirnya bergeliat lagi. Festival…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:12

Al Jihad Sudah Cabut Stiker Pembatas Saf, Sabilal Muhtadin Belum

BANJARMASIN - Tidak hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja…

Selasa, 19 Oktober 2021 14:07

Waga Heran, Jalan Amblas Dekat Galian PDAM, Pekerja Menduga Gara-gara ini

BANJARMASIN - Warga Kampung Melayu Darat, Randin mengaku heran. Lubang…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:59

Ibnu Sina - Rusian Bersaing Ketat Dibursa Calon Ketua Demokrat Kalsel

BANJARMASIN - Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat  Kalsel digelar…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:54

Jembatan Antasari Bakal Ditutup Total, ini Alasannya

BANJARMASIN - Sudah berusia tua dan tak lagi mulus, Jembatan…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:47

Antisipasi Banjir, Longsor dan Putting Beliung, ini yang Dilakukan BPBD HSS

KANDANGAN – Untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor sampai…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:45

Harga Batubara Melonjak, Tambang Liar di Tanah Bumbu Makin Marak

TANBU - Penambangan batu bara ilegal kembali marak terjadi. Hal…

Selasa, 19 Oktober 2021 13:38

Akses Darat di Kuripan Marabahan Akhirnya Terbuka

MARABAHAN - Program prioritas jalan Kutabamara (Kuripan-Tabukan-Bakumpai-Marabahan) terus digenjot.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers