PARINGIN - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Balangan, gandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat, dalam melaksanakan tahapan ekspose data hasil survei analisis awal terkait Kajian Kebutuhan Daerah Kabupaten Balangan.
Ekspose dilakukan sebagai penajaman informasi dan data melalui diskusi pembahasan data hasil survei dan analisis awal bersama tim peneliti LPPM ULM, dihadiri oleh beberapa SKPD terkait secara tatap muka di Aula 1 Bappedalitbang, Selasa (28/09).
Kajian Kebutuhan Daerah Kabupaten Balangan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kebutuhan daerah terhadap sebuah Badan Usaha Milik Daerah, yang akan mengelola potensi daerah dan memberikan pelayanan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
Kepala Bappedalitbang, Rakhmadi Yusni mengatakan, kajian kebutuhan mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, sementara itu kelayakan bidang usaha BUMD diperoleh melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan dan analisis aspek lainnya seperti peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia.
“Dengan dilakukannya penyusunan kajian kebutuhan daerah ini diharapkan dapat teridentifikasinya potensi sumber daya alam, kondisi pelayanan umum oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, kondisi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Kabupaten Balangan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kelayakan pembentukan BUMD sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten Balangan”, tambahnya.
Pemaparan materi dilakukan melalui sambungan video conference oleh Ketua Tim Penyusun Kajian Kebutuhan Daerah, Prof. Ahmad Alim Bachri dari LPPM ULM, mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, metode pengumpulan data, metode analisis sampai hasil pengolahan data.
Alim Bachri dalam paparannya menjelaskan bahwa, berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Balangan, 61,21% berasal dari sektor pertambangan maka ini merupakan size bisnis yang terbesar di Kabupaten Balangan.
“Dengan size ekonomi yang begitu besar maka tentu saja banyak potensi dan peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh PT. Asabaru seperti sektor logistik pelayanan, pemeliharaan jalan, supply air, supply tenaga kerja, dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Balangan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi putra daerah”, ucapnya.
Acara ekspose dilanjutkan dengan diskusi bersama unsur perangkat daerah, KPH, HIPMI dan Asosiasi Petani Karet.
Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Rini Mariana, menyambut baik dengan adanya kajian kebutuhan daerah ini.
“Kami berharap Perusda yang akan dibentuk nantinya bisa bergerak di bidang yang tidak diminati atau tidak dilirik oleh pihak swasta, jangan sampai mengambil ranah-ranah dari usaha kecil yang baru berkembang di Kabupaten Balangan”, ujarnya.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa, pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
Dokumen analisis kebutuhan daerah ini sendiri diharapkan dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mendirikan dan mengembangkan BUMD, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. (why/ema)
