BANJARBARU - Ditargetkan rampung pada 2021 ini, ternyata pembebasan lahan untuk pembangunan akses baru menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor harus dilanjutkan ke tahun depan.
Akses baru bandara yang akan dibangun sepanjang 3 kilometer dari Jalan A Yani Km 29, Kelurahan Guntung Payung langsung memotong ke jalan mendekati gerbang bandara.
Jalan ini dibangun bedasarkan saran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka menilai akses menuju Bandara Internasional Syamsuddin Noor dari Lingkar Utara yang sudah ada saat ini belum ideal, lantaran banyaknya tikungan.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib mengatakan, pembebasan lahan akses baru bandara tidak dapat rampung pada tahun ini lantaran anggaran yang tersedia ternyata kurang. "Dianggarakan Rp60 miliar. Ternyata hasil dari appraisal Rp90 miliar," katanya.
Dia mengungkapkan, anggaran membengkak dikarenakan ada sejumlah pemilik lahan yang meminta supaya sisa lahan yang tidak terkena pembebasan, juga ikut dibebaskan.
"Karena sisa lahan yang tidak dibebaskan sangat kecil. Kata mereka (pemilik lahan) kalau tidak dibebaskan sekalian, lahan itu tidak bisa dimanfaatkan," ungkapnya.
Disampaikan Yasin, dengan anggaran yang tersedia pembebasan lahan tetap dilakukan. Namun, tidak seluruhnya. Sisanya, akan dilanjutkan pada tahun depan. "Tahun depan dianggarakan lagi kekurangannya sekitar Rp30 miliar," ucapnya.
Lalu kapan jalan mulai dibangun? Yasin menuturkan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XI menunggu pelaksanaan pembebasan jalan, kalau sudah rampung maka proyek bisa dilakukan.
"Balai Jalan mengabarkan minta status lahannya clean and clear. Kalau tahun depan (pembebasan) selesai, maka tahun depannya lagi jalan dibangun," tuturnya.
Anggaran pembangunan jalan sendiri kata Yasin sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. "Anggaran yang diperlukan Rp180 miliar sampai Rp200 miliar," katanya.
Sementara itu, Lurah Guntung Payung, Ma'aruf Rizani menyampaikan bahwa semua warga sudah setuju lahannya dibebaskan untuk jalan bandara. "Semuanya sudah setuju, karena sudah ada sosialisasi beberapa kali," ucapnya.
Dia menyatakan, saat pengukuran ada yang hanya dapur rumah warga yang kena pembebasan. Ada juga cuma berupa lahan kosong. (ris/by/ran)
