BANJARMASIN - Kepala daerah memang belum memasukkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk update terbaru di 2021. Namun, kekayaan mereka di dua tahun terakhir sebelum dan sesudah pandemi menggambarkan bagaimana naik-turun harta mereka setelah menjabat kepala daerah.
Tahun pandemi di 2020 tak membuat semua orang menjadi miskin. Setidaknya tidak bagi beberapa kepala daerah. Bupati Batola Noormiliyani misalnya, menjadi salah satu kepala daerah di Kalsel yang dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 30 Desember 2020 lalu mengalami kenaikan harta kekayaan sekitar 50,19 persen.
Pada laporan LHKPN KPK yang bisa diakses dan diunduh masyarakat ini, terjadi kenaikan harta kekayaan Bupati Batola Noormiliyani. Pada pelaporan LHKPN 31 Desember 2019, harta kekayaan Bupati "hanya" Rp 9.734.406.730. Sedangkan pada pelaporan LHKPN 30 Desember 2020 melonjak menjadi Rp 14.619.680.810.
-
Hasil kekayaan Bupati Balangan Abdul Hadi tertanggal 22 Maret 2021 di periode awal menjabat sebagai kepala daerah juga bertambah. Ada kenaikan 15 persen dibandingkan laporan sebelumnya tahun 2019 saat dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Balangan.
Kenaikan tersebut bukan dari hasil pendapatan maupun penambahan jumlah aset, melainkan pengurangan dari jumlah hutang. Sebelumnya dia memiliki hutang sekitar Rp2,4 miliar menjadi kisaran Rp1,1 miliar.
Sementara itu ada terdapat pengurangan harta dari tanah dan bangunan sebesar Rp45 juta, dan penyusutan nilai aset dari alat transportasi dan mesin senilai Rp23 juta.
Abdul Hadi mengatakan pengurangan nilai hutang itu dari angsuran yang dia bayar setiap bulannya yang dipotong dari gaji.“Sedangkan pengurangan aset itu karena tanah yang berstatus warisan saya serahkan kepada adik, sehingga tidak lagi menjadi aset milik saya,” terangnya.
Bupati Kabupaten HSU Abdul Wahid HK juga menjadi satu bupati yang mengalami kenaikan harta. Pada tahun 2019, harta Wahid dilaporkan Rp 3.708.473.816. Sedangkan 2020 tadi naik sedikit menjadi Rp 3.775.879.753.
Hanya saja pada laporan akhir tahun 2020 itu, kendaraan bermotor baik roda dua dan empat tidak tercantum. Hanya ada aset tanah dan bangunan seluas 600 meter persegi, yang tertera.
Wahid setidaknya memiliki 10 dinas. Di rumah dinasnya di Jalan Patmaraga Kelurahan Murung Sari, terlihat mobil dinas jenis Camry, Fortuner, Innova dan Vellfire.
Untuk rumah pribadi, Bupati Wahid memiliki rumah sederhana terletak di Kompleks CPI Desa Jumba Kecamatan Amuntai Selatan. Rumah ini ditempati Wahid, sejak duduk menjadi anggota DPRD HSU di tahun 1999.
Bupati Wahid juga memiliki usaha keluarga berupa klinik kesehatan yang terletak di Jalan Pambalah Batung Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah.
Bupati Tanah Laut Sukamta juga adalah kepala daerah yang kekayaannya mengalami kenaikan. Dia mengatakan enaikan tersebut karena harga aset tanah dan perhiasan yang naik-- bukan karena penambahan aset."Kenaikan ini juga karena bertambahnya tabungan pensiun PNS kami, saya dengan isteri," ucapnya.
Berdasarkan data dari situs LHKPN, harta kekayaan Bupati Tala sebesar 7,89 persen dari tahun sebelumnya Rp. 1.658.014.912.
Harta kekayaan Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Achmad Fikry juga mengalami kenaikan sebesar 21,91 persen dibandingkan tahun 2019 silam sebelumnya. Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan naiknya harta kekayaan dimilikinya karena gaji yang diterimanya.“Gaji yang diterima saya tabung,” ujarnya.
Tabungan yang bertambah meliputi harta dirinya, istri dan harta anak yang masih menjadi tanggungan.“Jadi tidak harta kami sendiri, harta laporan kekayaan banyak terdiri di dalamnya,” katanya.
Tak semua kepala daerah mengalami penambahan kekayaan. Bupati Kotabaru H Sayed Jafar sendiri yang menjadi kepala daerah terkaya di Kalimantan Selatan, justru turun dari tahun 2019.
Harta kekayaan Sayed Jafar dari data pelaporan LHKPN 31 Desember 2020 sebesar Rp 37.465.423.185. Jumlah itu lebih miskin Rp 1.409.173.028 dari setahun sebelumnya. Pada 2019 kekayaan bupati yang juga seorang pengusaha ini sebesar 38.874.596.213.
Harta kekayaan Bupati Tapin M Arifin Arpan juga mengalami penurunan sebesar 0,96 persen. Penurunannya ada pada laporan tanah dan bangunan. Tahun 2019 tadi totalnya asetnya sebesar Rp 11.225.000.000 dan kemudian menjadi Rp 11.095.000.000 pada 2020.
Lalu pada laporan harta bergerak lainnya, 2019 tadi total asetnya mencapai Rp 3.688.250.000 turun 13,14 persen atau sebanyak Rp 484.750.000, pada 2020 total asetnya jadi Rp 3.203.500.000.
Sementara pada alat transportasi dan mesin mengalami kenaikan, tahun 2019 total asetnya hanya Rp 319.00.000 bertambah Rp 211.000.000 atau naik 66,14 persen, dengan total aset 2020 menjadi Rp 530.000.000.
Adapun total kekayaan orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Tapin pada 2019 berkisar Rp 17.431.591.337 turun 0,96 persen pada tahun 2020 menjadi Rp 17.264.984.122.
Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Aulia Oktafiandi sendiri terakhir melaporkan hartanya pada 13 Agustus 2020. Kala itu laporan ini sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon bupati di HST. Total kekayaannya mencapai Rp 16.548.788.157.
Rinciannya tanah dan bangunan senilai Rp 15.449.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 300 juta, surat berharga Rp 644.788.157, kas dan setara kas Rp 155.000.000, hutang Rp 0.
Sementara LHKPN milik Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin yang juga mendaftarkan di waktu yang sama sebagai Calon Kepala Daerah berjumlah 18,7 miliar rupiah, atau tepatnya Rp. 18.776.240.166 dengan aset harta terbanyak ada di tanah dan bangunan sebesar 17 miliar lebih. "Intinya LHKPN saya di 2021 ini tidak jauh beda (dengan LHKPN tahun 2020)," kata Aditya. (bar/mar/sal/shn/why/dly/rvn/jum/mal/by/ran)
