MANAGED BY:
KAMIS
09 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 11 Oktober 2021 05:51
Dana Pilgub Kalsel Masih Tersisa
Ilustrasi

BANJARMASIN -  Ketatnya Pemilihan Gubernur Kalsel lalu membuat Pemprov menggelontorkan banyak anggaran.  Total anggaran yang disuntikkan Pemprov Kalsel ke KPU kala itu mencapai Rp160 miliar.

Apakah duit sebanyak itu masih tersisa? Sekretaris KPU Kalsel, Basuki menyampaikan, dana hibah yang digelontorkan pemprov lalu kepada pihaknya masih dilakukan penghitungan. Yang dilakukan pula oleh tiga daerah pelaksana PSU lalu (Kabuaten Banjar, Tapin dan Kota Banjarmasin). “Tinggal Kabupaten Banjar yang masih belum selesai. Maklum paling banyak TPS nya ketika PSU lalu,” kata Basuki kemarin.

Diperkirakannya, dari hitungan kasar yang sudah dilakukan pihaknya, dana hibah masih tersisa. “Hanya perkiraan saja, masih tersisa sekitar Rp5 miliar. Tapi sekali lagi masih hitungan kasar karena masih belum selesai semua direkap,” terangnya.

Laporan penyelenggaraan berikut pengelolaan  dan pengeluaran dana hibah akan disampaikan pada bulan November mendatang. “Bisa saja lebih dari Rp5 miliar. Semuanya akan dikembalikan ke kas pemprov,” tambahnya.

Basuki mengatakan, penambahan dana hibah untuk penyelenggaraan PSU lalu sebenarnya untuk jaga-jaga. “Syukurnya ketika itu pemprov langsung sigap menambahkan,” imbuhnya.

Sebagai gambaran, pada Pilgub 2015 lalu, KPU Kalsel menerima dana hibah hanya sebesar Rp8,2 miliar. Maklum saja, saat itu biaya logistik nilainya tak seperti sekarang. Belum lagi jumlah sumber daya manusia (SDM) juga mengalami penambahan.

Tak hanya itu, pada Pilgub 2020 tadi,  ada enam daerah yang juga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sisanya, semua disokong oleh KPU Kalsel melalui dana hibah ini.

Basuki menyampaikan, biaya pelaksanaan Pilgub 2015 dengan 2020 tak bisa dibandingkan apalagi disamakan. Pasalnya ada kenaikan harga barang dan penambahan jumlah SDM termasuk biaya honornya. “Tak bisa disamakan, karena ada perubahan harga. Apalagi pelaksaan tahun tadi disaat pandemi yang memerlukan syarat protokol kesehatan demi lancarnya pelaksanaan,” paparnya.

Dia menambahkan, selain biaya logistik yang memerlukan biaya besar, biaya tinggi juga untuk honor petugas adhock. “Persentasenya mencapai 70 persen lebih dari anggaran yang tersedia,” bebernya.

Untuk diketahui, petugas adhock ini meliputi PPK yang jumlahnya di tiap kecamtan se Kalsel masing-masing lima orang. Selain itu petugas PPS yang jumlahnya tiga orang tiap kelurahan/desa se Kalsel.

Selain itu, petugas KPPS di tiap TPS. Jumlah petugas ini yang paling banyak. Tiap TPS ada 9 orang petugas. Sementara jumlah TPS se Kalsel sebanyak 9.069. “Tahu sendiri, petugas adhock untuk tiga daerah pelaksana PSU harus dibayar lagi honornya,” imbuhnya.

KPU juga memerlukan anggaran besar untuk memfasilitasi APK dan bahan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Termasuk pula melakukan pencetakan surat suara hingga formulir yang harus dilakukan dua kali karena adanya PSU.

Di luar itu, KPU juga harus mengeluarkan biaya yang sama sekali tak diduga. Yakni biaya berperkara di MK saat adanya gugatan dari salah satu paslon. Gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pun kala itu sebanyak dua kali.

Untuk berperkara di MK sebelum PSU, kabarnya KPU Kalsel menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Maklum saja, saat itu pihaknya menunjuk Ali Nurdin and Partners (AnP Law Firm) sebagai kuasa hukum termohon. Sementara, di gugatan kedua, KPU Kalsel tak lagi memakai Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners. Mereka menggandeng firma hukum Hicon Law & Policy Strategic. “Gugatan di MK lalu yang tak kami duga. Syukurnya anggarannya cukup,” ucap Basuki. (mof/by/ran)


BACA JUGA

Kamis, 09 Desember 2021 13:04

Banjir Rob di Ulu Benteng, Batola Belum Tanggap Darurat

MARABAHAN - Banjir rob akibat air pasang di bantaran Sungai…

Kamis, 09 Desember 2021 12:57

Faktanya Kasus Memang Nol, Sudah Hampir Satu Bulan

BANJARBARU - Nyaris satu bulan lebih lamanya. Kasus penularan Covid-19…

Kamis, 09 Desember 2021 12:54
Pemkab Tanah Laut

Pemkab Tala Terus Lakukan Percepatan Vaksinasi

PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) melalui Dinas…

Kamis, 09 Desember 2021 12:51
Pemkab Tanah Laut

Generasi Milenial Diharap Dapat Mendalami Nilai-nilai Kebhinnekaan

PELAIHARI - Dalam menangkal tiga isu nasional, yakni radikalisme, terorisme…

Kamis, 09 Desember 2021 12:42
Pemko Banjarbaru

Sekdako Beri Arahan Khusus kepada Peserta Bimtek

BANJARBARU - Pemko Banjarbaru menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian dan…

Kamis, 09 Desember 2021 12:36
PARLEMENTARIA

Dewan Sarankan Pemko Perbanyak Unit Posyandu Lansia

BANJARBARU - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banjarbaru, Ahmad Nur…

Kamis, 09 Desember 2021 12:27
Pemkab Tanah Bumbu

Zairullah Bantu Korban Banjir

BATULICIN - Ratusan warga Desa Setarap mengungsi akibat banjir rob…

Kamis, 09 Desember 2021 12:26
Pemkab Tanah Bumbu

Amankan Hak Cipta

BATULICIN – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporpar) Kabupaten Tanah…

Kamis, 09 Desember 2021 10:32

Belajar Kecakapan Hidup Lewat Media Boneka Tali

BARABAI- Kerampilan hidup (lifeskill) ternyata penting diajarkan sejak dini. Tujuannya…

Rabu, 08 Desember 2021 19:16

Jangan Uruk Semua Lahan, Pengamat Ingatkan Banjarmasin Potensi Banjir Tahunan

BANJARMASIN - Posisi Banjarmasin yang berada di kawasan hilir dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers