BANJARMASIN - Kendati program normalisasi kembali dilanjutkan, bukan berarti tidak mendapat sorotan. Belakangan, muncul keresahan di tengah warga, lantaran pembongkaran jembatan tidak dibarengi dengan pembuatan jembatan darurat yang layak.
Hal itu diungkapkan Ketua RT 16 di Kompleks Pandu, Siti Rogayah. "Awalnya, jembatan darurat yang dibangun hanya memakai tiga papan. Lalu, saya protes ke pihak pekerja. Karena jembatan darurat itu membahayakan warga," tuturnya, Selasa (12/10).
Alhasil, setelah Rogayah melakukan perdebatan cukup alot dengan pihak pekerja, jembatan darurat itu diperlebar, meski masih jauh dari kata layak.
"Warga kami di sini banyak pedagang, dan jemaah Masjid Baiturrahim. Jadi, kalau jembatan pengganti ini tidak layak, kami khawatir justru membahayakan warga," ucapnya.
Keluhan serupa juga disampaikan salah seorang tokoh masyarakat di kawasan Jalan Pandu, H Syahbani.
Ia menilai, persiapan pemko melalui dinas terkait dalam kelanjutan program normalisasi sungai kurang matang. Dibuktikan dengan pembangunan jembatan darurat yang tidak layak itu.
"Kasihan pedagang dan jemaah masjid di sini. Apalagi mereka yang usianya sudah tua. Harusnya sebelum merencanakan sesuatu dipikirkan dari awal," sarannya.
Tidak hanya itu. Ia juga mengkritik pembongkaran dan kelanjutan normalisasi sungai di kawasan Pandu. Menurutnya, pekerjaan itu tidak diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu ke warga setempat.
"Hanya berupa pemberitahuan lewat surat yang ditandatangani Plt Kadis PUPR Kota Banjarmasin. Seharusnya paling tidak dua pekan sebelum pengerjaan dimulai, sudah ada sosialisasi lebih dulu," tegasnya.
Dikonfirmasi terkait keluhan warga itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari enggan berkomentar banyak. Dia hanya menyarankan agar konfirmasi dilakukan ke kabid jembatan.
Kabid Jembatan Dinas PUPR Thomas Sigit Mugianto mengaku sudah menampung aspirasi warga Kompleks Pandu. "Kami ke sana, dan menindaklanjuti apa yang menjadi keperluan warga," pungkasnya. (war)
