BANJARMASIN - Meski Pemerintah Arab Saudi membuka pintu kembali untuk jemaah umrah asal Indonesia, namun beberapa syarat harus dipenuhi. Salah satunya adalah vaksinasi Covid-19 dosis lengkap.
Bahkan, Arab Saudi tegas soal jenis vaksin yang diberikan. Mereka masih tak memberi rekomendasi terhadap vaksin sinovac. Padahal vaksin ini adalah yang paling banyak dipakai di Indonesia.
Meski demikian, Arab Saudi masih memberi keringanan. Jika sudah melakukan vaksin dua kali dengan jenis sinovac, calon jemaah yang diizinkan setidaknya harus dibooster dengan vaksin ketiga yang ditentukan.
Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Travel dan Haji Khusus Kalsel Saridi Salimin mengatakan dari 100 persen calon jemaah umrah yang tertunda berangkat, sudah 90 persen yang sudah melaksanakan vaksinasi.
“Bahkan boleh dikatakan sudah rata-rata vaksin dua kali. Kalau nantinya harus booster, saya rasa jika vaksinnya tersedia, calon jemaah akan sangat berminat,” ujarnya kemarin.
Dia tak menampik, jemaah umrah asal Kalsel yang terbilang jumlahnya tinggi, tak akan menyia-yiakan kesempatan ini. Contohnya saja, ketika biaya umrah tinggi, jemaah asal Banua tak sedikit pun mengurangi niatnya berangkat. “Saya kira calon jemaah asal Kalsel tak terpengaruh. Maklum, daerah kita sangat religius dan selalu ingin ke Arab,” tuturnya.
Pihaknya sendiri sudah menerima surat edaran dari Kemenag RI untuk mendata para calon jemaah umrah yang tertunda berangkat lalu. Khususnya para jemaah yang sudah membayar biaya dan masih belum dilakukan penarikan. “Sebagian sudah kami data. Kami tinggal menunggu petunjuk terkait jadwal keberangkatan dan teknis lainnya seperti bagaimana mendapat vaksin booster,” kata Saridi.
Sementara, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kalsel M Muslim mengatakan, soal vaksin sinovac seharusnya tak menjadi permasalahan. Pasalnya, vaksin sinovac juga mendapat pengakuan dari WHO.
Menurut Muslim, kebetulan saja Arab Saudi tak sama vaksinnya dengan Indonesia. “Hanya sinovac yang tak dipakai mereka. Selebihnya, kecuali Jhonson and Jhonson dipakai oleh Indonesia,” sebutnya.
Saat ini pun terang Muslim, pemerintah tengah melakukan advokasi dengan Arab Saudi terkait vaksin yang dipakai oleh Indonesia selama ini. “Semoga saja mendapat pengakuan dari Arab Saudi,” imbuhnya.
Yang pasti, jika nantinya harus dilakukan booster vaksin ketiga bagi calon jemaah umrah, pemerintah dalam hal ini Kemenkes yakinnya, akan memikirkan hal ini. “Tunggu saja hasil rapat koordinasi antara Kemenkes dengan Kemenag yang kabarnya sedang berlangsung,” kata Muslim kemarin.
Di sisi lain, Kakanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin menerangkan, persiapan teknis penyelenggaraan umrah di masa pandemi terus dilakukan Kemenag dan Kemenkes. Keduanya membahas skema akses data jemaah umrah pada aplikasi PeduliLindungi.
Aplikasi tersebut nantinya dapat dibaca oleh otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat penyelenggaraan ibadah umrah nanti. “Kesiapan itu utamanya pada aspek akses data dan penggunaan aplikasi. Sebab, teknis penyelenggaraan umrah di masa pandemi banyak memanfaatkan layanan sistem informasi,” kata Tambrin mengutip keterangan Kemenag RI.
Dalam rapat itu disepakati, Kemenkes setuju untuk membuka data pada aplikasi PeduliLindungi dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah umrah. Di mana Kemenkes akan menyediakan fasilitas website tertentu bagi publik untuk dapat mengakses data sertifikat vaksin dalam aplikasi PeduliLindungi, saat QR Code dilakukan scanning.
Teknis pembukaan akses data ini akan ditindaklanjuti bersama antara Kemenkes dengan Kemenag. Dalam rapat itu juga, ada dua alternatif skema yang muncul. Pertama, alternatif QR Code dicetak manual dan dibawa masing-masing jemaah. Kedua, QR code dimasukkan dalam aplikasi Siskopatuh dan akan dicetak pada kartu identitas jemaah umrah. Kedua alternatif ini dilakukan untuk memudahkan pembacaan data saat di-scan oleh otoritas Arab Saudi saat jemaah tiba. (mof/by/ran)
