BANJARMASIN - Bangunan Jembatan HKSN menghubungkan dua kecamatan, Banjarmasin Barat dan Utara. Sejak awal pembangunan jembatan di tahun 2020, setidaknya pemko mesti membebaskan 46 persil.
Rinciannya, 25 persil di Kecamatan Banjarmasin Barat, dan 21 persil di Banjarmasin Utara. Seiring berjalannya waktu, hingga di tahun 2021, kini tersisa 14 persil yang belum dibebaskan.
Kepala Bidang Pertanahan Disperkim Kota Banjarmasin Rusni membeberkan, dari total 14 persil itu, mayoritas sudah setuju untuk dibebaskan. "Tinggal pembayaran yang belum," ucapnya, Kamis (14/10).
Kendati demikian, Rusni tak menampik, dari 14 persil itu, ada sejumlah warga yang masih tidak setuju dibebaskan lahannya. Lantaran tak ada titik temu terkait harga yang ditawarkan.
"Yang tidak setuju itu dari berita acara beberapa waktu lalu, memang ada. Warga belum sepakat dengan harga. Persentasenya, dari 14 persil itu 0,3 persen saja," jelasnya.
Di sisi lain, untuk soal pembayaran kepada warga yang sudah menyetujui dengan harga, menurutnya, anggarannya ada di PUPR. Dari informasi yang didapatkannya, biaya itu sendiri sudah dianggarkan di APBD Perubahan tahun ini.
"Entah benar sudah dianggarkan atau belum, saya tidak mengetahui pasti. Tapi, kalau sudah dianggarkan, tentu PUPR menghubungi dinas kami," ucapnya.
Kalau pun benar sudah dianggarkan, Rusni juga menjelaskan pihaknya tidak mengetahui berapa total dana untuk keseluruhan pembebasan lahan. Karena, semua itu ada di Dinas PUPR. Termasuk penganggaran pembebasan lahan yang belum disepakati sejumlah warga, alias tidak menemui titik temu harga itu. "Kami hanya bertugas membayarkan saja," tutupnya.
Radar Banjarmasin lantas mencoba mengkonfirmasi Dinas PUPR Kota Banjarnasin. Dalam hal ini Kepala Bidang (Kabid) Jembatan, Thomas Sigit Mugiarto. Namun, hingga berita ini diturunkan, permintaan wawancara tak kunjung mendapatkan respons. (war)
