MANAGED BY:
SELASA
07 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 15 Oktober 2021 14:39
2022, Parpol di Kalsel Makin Tajir
Grafis: Koko/Radar Banjarmasin

BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun depan berencana menambah bantuan untuk partai politik (parpol). Rencana ini sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Plt Kabid Politik pada Kesbangpol Kalsel, Indra Husnul Huda mengatakan, bantuan parpol akan ditambah dari sebelumnya Rp1.200 menjadi Rp1.500 per suara sah. "Sebenarnya sudah tahun lalu kami rencanakan. Lalu kami ajukan ke Kemendagri dan sudah mendapatkan persetujuan naik pada 2022," katanya.

Dia mengungkapkan, ditambahnya bantuan parpol sendiri merupakan arahan dari pemerintah pusat. "Arahan dari kementerian harusnya bantuan parpol sebesar 3 persen dari APBD. Sementara selama ini kita hanya sekitar 0,16 persen," ungkapnya.

Selain itu, disampaikan Indra, provinsi tetangga juga sudah lebih dulu menaikkan bantuan untuk parpol. Kalimantan Tengah misalnya, memberikan dana ke parpol Rp5.000 per suara sah.

Dalam Permendagri yang terbaru, bantuan parpol untuk setingkat provinsi diatur minimal Rp1.500 per suara sah. "Jadi artinya boleh dinaikkan dengan melihat kemampuan anggaran dan persetujuan kementerian," katanya.

Ditambahnya bantuan untuk parpol juga menurutnya sangat penting. Sebab, parpol merupakan pilar demokrasi. Di sana aspirasi masyarakat tertampung. "Apabila parpol lebih bagus dan mandiri, maka bisa mendukung pemerintahan. Karena pemimpin legislatif dan eksekutif sebagian besar dari sana," tambahnya.

Saat ini ucap Indra, parpol yang paling banyak menerima bantuan dari Pemprov Kalsel ialah Golkar. Karena parpol ini pemenang Pemilu 2019, sehingga mempunyai suara sah terbanyak.

Berdasarkan data mereka, tahun ini Golkar menerima bantuan Rp502.605.600. Angka itu didapatkan karena total suara sah mereka dalam Pemilu 2019 mencapai 418.838. 

Apabila tahun depan ditambah menjadi Rp1.500 per suara sah, maka bantuan yang diterima oleh parpol berlambang pohon beringin tersebut mencapai Rp628.257.000.

Indra menegaskan, bantuan dana untuk parpol harus digunakan sebagaimana mestinya. Misal, untuk kesekretariatan dan pendidikan politik kadernya.  "Penggunaannya ini diaudit oleh BPK," tuturnya.

Parpol sendiri kata dia diwajibkan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Apabila tidak maka bantuan untuk tahun berikutnya tidak dapat cair.

Sebelumnya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Bahtiar mengatakan pemerintah menyadari akses ekonomi masing-masing partai politik berbeda-beda. Apalagi mulai 2022, parpol harus mempersiapkan diri untuk pemilihan umum serentak pada 2024.

“Saat ini kami sudah mengajukan kenaikan untuk tahun 2022. Saya juga mendorong setiap daerah agar meningkatkan alokasi bantuan keuangan partai politik dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” kata Bahtiar.

Menurutnya, reformasi sistem kepartaian di Indonesia harus linier dengan kebijakan negara. Karenanya negara harus konsisten dalam mereformasi sistem kepartaian yang ada, salah satunya memberikan proteksi terhadap keberlangsungan partai melalui dana bantuan.

Seperti diketahui, saat ini besaran nilai bantuan keuangan partai politik dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara yang didapatkan partai politik parlemen baik pusat maupun daerah. Dia menyebut, di aturan besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. (ris/by/ran)
 


BACA JUGA

Selasa, 07 Desember 2021 15:54

PPKM Level 3 Dibatalkan, Penumpang Diprediksi Ramai Saat Nataru

BANJARBARU - Pemerintah memutuskan tidak menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat…

Selasa, 07 Desember 2021 12:29

Kocar-Kacir Dihantam Rob, Penanganan Pascabencana Masih Tambal Sulam

BANJARMASIN - Wajah Rabiatul terlihat cemas. Dia khawatir banjir yang…

Selasa, 07 Desember 2021 12:25

Anggaran Vaksinasi Ada, Capaiannya yang Payah

BANJARBARU - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan…

Selasa, 07 Desember 2021 12:21

Tes SKB: Peserta Sakit Boleh Dijadwal Ulang

BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Kantor Regional (Kanreg) VIII…

Selasa, 07 Desember 2021 08:45

Rob Rendam Fasilitas Publik: Berkas Terendam dan Pelajar Bersandal

Instalasi Gawat Darurat (IGD) milik Rumah Sakit Suaka Insan tampak…

Selasa, 07 Desember 2021 08:39

Libur Sekolah Resmi Digeser

BANJARMASIN - Dinas Pendidikan Banjarmasin resmi menggeser libur akhir semester.…

Selasa, 07 Desember 2021 07:10
Pemko Banjarbaru

Wali Kota dan Wawali Berdialog Langsung dengan Perwakilan Masyarakat

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin beserta Wakil…

Selasa, 07 Desember 2021 07:08
PARLEMENTARIA

Soal Rencana Pembangunan JPO di Banjarbaru, Dewan Nilai Belum Ideal

BANJARBARU - Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Banjarbaru dinilai…

Selasa, 07 Desember 2021 07:06
Pemkab Tanah Bumbu

Cetak Biru Kota Batulicin Dibeberkan

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pekerjaan Umum…

Selasa, 07 Desember 2021 07:05
Pemkab Tanah Bumbu

Cetak Generasi Islami

BATULICIN – Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Alquran (LPPTKA)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers