BANJARMASIN - Meski sudah ada lampu hijau dari Kerajaan Arab Saudi, namun jemaah umrah harus siap-siap merogoh kocek lebih. Pasalnya, biaya umrah dipastikan akan mengalami kenaikan dari sebelumnya.
Jika sebelum pandemi biaya umrah selama 14 hari sekitar Rp30-35 juta, sekarang bakal mencapai Rp40-50 juta per satu jemaah. Itu belum termasuk biaya karantina selama 5 hari, jika yang bersangkutan tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.
“Biayanya akan naik, tak sama seperti sebelum pandemi. Banyak faktor biaya umrah harus dinaikkan dari yang sebelumnya,” kata Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Travel dan Haji Khusus Kalsel, Saridi Salimin kemarin.
Dia mencontohkan, faktor kenaikan biaya umrah salah satunya karena dibatasinya jumlah jemaah dalam satu bus angkutan. Sebelumnya, satu buah bus bisa membawa 50 jemaah. Sedangkan saat ini, hanya boleh membawa 35-40 jemaah saja.
Dengan adanya pembatasan ini, pelaku usaha travel umrah pun menambah bus angkutan agar bisa membawa jemaah. “Kami harus menambah bus. Tak mungkin jemaah yang lain jalan kaki,” tukasnya.
Tak hanya soal angkutan jemaah, Saridi juga mengatakan, biaya membengkak karena ada aturan akomodasi hotel yang hanya memperbolehkan dua orang di satu kamar hotel. Sebelumnya dalam satu kamar, bisa diisi 3-4 jemaah. “Ini faktor lain. Kami juga harus menambah kamar. Otomatis biaya pun akan naik,” katanya.
Apalagi hotel yang baru bisa beroperasi sebutnya adalah hotel bintang lima, yang notabene biayanya pun di atas rata-rata. “Soal ini sudah kami sampaikan ke calon jemaah yang sudah mulai banyak bertanya. Tapi masih banyak yang berminat,” tutur Saridi.
Sementara, sampai saat ini Pemerintah Arab Saudi masih tegas soal vaksin booster. Mereka tetap meminta kepada semua calon jemaah umrah yang masuk ke Arab harus vaksin lengkap, atau 2 kali sesuai vaksin yang ditentukan. Jika tak memakai vaksin yang sama, mereka harus dibooster dengan vaksin yang diterima di Arab Saudi.
Tim pakar Satgas Covid-19 Kalsel, Hidayatullah Muttaqin mengatakan, booster vaksinasi bagi calon jemaah haji, jangan sampai menomorduakan vaksinasi booster yang khusus diberikan untuk tenaga medis. Apalagi vaksin booster sampai saat masih 72 persen.
Dia mengingatkan, vaksin booster ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Bukan untuk yang lain, demi melindungi mereka agar lebih maksimal memberikan perwatan. “Kita belum bebas dari ancaman gelombang berikutnya. Nakes harus betul-betul dilindungi, salah satunya dengan mempercepat vaksinasi booster,” ingatnya.
Di sisi lain sebutnya, capaian vaksinasi di Indonesia sendiri terjadi ketimpangan antara daerah perkotaan dengan kabupaten. Termasuk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. “Kita harus bisa menempatkan prioritas dalam vaksinasi. Jika tidak, kita akan lebih terlambat meraih target capaian vaksinasi jika alokasinya dialokasikan ke lain. Lebih baik mengadvokasi Arab Saudi dengan vaksin yang sudah dipakai Indonesia karena diakui juga oleh WHO. Intinya sabar dulu,” cetusnya. (mof/by/ran)
