BANJARMASIN - Perubahan berkali-kali status PPKM di Kota Banjarmasin ditengarai karena kesalahan pemerintah pusat dalam membaca data. Mengira posisi bandara Syamsudin Noor berada di Banjarmasin, padahal di Banjarbaru.
Kesalahan baca data itu membuat pusat menilai, jumlah pergerakan orang di Banjarmasin masih tinggi. "Padahal bandara itu berada di Banjarbaru. Itu kenapa pusat mengira pergerakan orang masih padat di Banjarmasin," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Zainal Hakim di Gedung PWI Kalsel, Jumat (15/10) siang.
Sehingga, walau angka penularan kasus Covid-19 di Banjarmasin per 3 Oktober mengalami penurunan dan berada di level satu, namun pemerintah pusat malah menaikkan status PPKM dari level tiga ke level empat. Dan akhirnya setelah diprotes, pusat pun kembali menurunkan status ke level tiga, Selasa (12/10) tadi.
"Itu setelah Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina melayangkan protes ke pemerintah pusat," ucapnya.
Politikus PKB itu berharap, ke depan tidak lagi terjadi kesalahpahaman data seperti itu. Karena yang terdampak adalah masyarakat. Khususnya para pelaku ekonomi. "Mereka (warga) mengalami kerugian. Tapi berapa kerugiannya belum kita kaji," bebernya.
Sejauh ini, tambahnya, upaya pemerintah kota terlihat maksimal dalam menurunkan angka penularan kasus Covid-19. "Vaksinasi kita sudah mencapai 50 persen," sebutnya.
Dia optimistis, dalam beberapa waktu ke depan, angka vaksinasi bisa mencapai target. Walau masih ada yang perlu diperbaiki, yakni penerima vaksin dari lanjut usia (lansia) yang angkanya masih rendah. "Lansia baru 25 persen," ucapnya.
Kurangnya jumlah lansia yang ikut vaksin tersebut, salah satu penyebabnya karena masih minimnya edukasi kepada mereka. "Terutama yang tinggal di pelosok," tambahnya.
Dia meminta semua pihak, termasuk media massa untuk memberikan edukasi, bahwa vaksinasi itu aman. Agar secepatnya, persentase jumlah lansia yang divaksin bisa menyusul 50 persen.
Terkait masalah ekonomi yang diderita warga karena sempat beberapa kali mengalami status PPKM level empat, dia mengklaim DPRD Banjarmasin telah melakukan upaya-upaya perbaikan bersama eksekutif. Yakni berupa pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM.
Ke depan, pemerintah kota akan menciptakan sedikitnya dua ribu UMKM baru. Dia percaya, pemulihan ekonomi pasca pandemi nanti bisa dilakukan dengan menumbuhkan pengusaha lokal. (zal)
