BANJARMASIN - Macetnya distribusi air bersih ke pelanggan, bisa memicu gugatan ke PDAM Bandarmasih.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Law Firm bersedia menjadi tim advokasi dari pelanggan yang dirugikan oleh perusahaan pelat merah milik Pemko Banjarmasin itu.
"Kami cukup mencari lima pelanggan di lima kecamatan. Yang mengalami kerugian dan memberikan kuasanya kepada kami. Maka upaya hukum bisa diambil," ungkap Direktur, Borneo Law Firm, Muhammad Pazri, kemarin (9/11).
Ini tak bisa dianggap remeh. Pembaca tentu masih ingat, mereka juga pernah mengadvokasi korban banjir. Mengunggat Pemprov Kalsel dan Gubernur Kalsel.
Hasilnya, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin menyatakan pemerintah bersalah karena lalai.
"Ini peringatan keras. Jika sampai Desember mendatang masih saja terjadi kemacetan air di mana-mana, kami akan advokasi," tegasnya.
Perihal penjelasan PDAM, rupanya tak memuaskan Pazri. Karena dalihnya adalah perbaikan pipa yang rutin digelar saban pekan.
"Perbaikan pipa, pemeliharaan pipa, rehabilitasi pipa... macam-macam. Dari dahulu sampai sekarang polanya sama. Mana profesionalnya? Padahal baru saja mendapat penghargaan, tapi malah berbanding terbalik dengan faktanya," cecarnya.
Lebih jauh, Pazri juga hendak meminta akses laporan PDAM lima tahun terakhir lewat Komisi Informasi Provinsi (KIP). Tujuannya untuk audit eksternal.
"Dugaannya adalah tidak profesional, tidak transparan, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pelayanan Publik," bebernya.
Tak hanya PDAM, kinerja Pemko Banjarmasin dan DPRD juga ia soroti. "Perlu evaluasi total. PDAM selalu melakukan kesalahan yang sama. Padahal, air bersih menyangkut hajat hidup orang banyak," pungkasnya. (war/at/fud)
