BANJARMASIN - Kabar bahwa upah minimum provinsi (UMP) hanya dinaikkan satu persen memicu protes dari aliansi Pekerja Buruh Banua (PBB) Kalsel.

Tiga serikat yang tergabung di dalamnya mengancam menggelar aksi. “Kawan-kawan aliansi sudah rapat. Harus ada gerakan akbar. Entah nanti tanggal berapa,” kata Presidium PBB, Yoeyoen Indharto, kemarin (16/11).

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel itu menambahkan, yang didengarnya bukan sekadar isu. Karena datang dari perwakilan buruh di dewan pengupahan yang terlibat dalam pembahasan UMP. Bahwa, UMP dinaikkan 1,01 persen.

Dikalikan UMP sekarang Rp2.877.000, maka tak sampai Rp29 ribu per bulan. Yoeyoen mencecar, kenaikan setipis itu mencederai perasaan kaum buruh. Dia bahkan menyebutnya yang terburuk sepanjang sejarah. “Dibagi 30 hari, tak sampai Rp1.000. Bahkan untuk membeli es teh saja tidak cukup,” kecamnya.

Dia memahami, dampak pandemi sungguh hebat. Tapi bukan berarti boleh menjadi pembenaran. Karena tak semua perusahaan dan industri terimbas, masih banyak yang bisa bertahan. Bahkan meraup untung. “Kalau begini, lebih baik tak usah dinaikkan. UMP Kalsel tetap seperti nominal awal saja. Sebagai gantinya, pemerintah menjamin takkan ada kenaikan harga sembako. Bahkan kalau bisa diturunkan,” tantangnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Wahyudi mengaku belum mengetahui kabar tersebut. “Belum ada surat resmi dari pemprov. Jadi di dewan belum dibahas,” ujarnya.

Malah, Komisi IV berencana untuk memanggil serikat buruh dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel untuk duduk satu meja. “Kami juga mau membicarakan masalah ini,” tambahnya.

Ketika dihubungi Radar Banjarmasin, Kepala Disnakertrans Kalsel, Siswansyah menegaskan UMP belum dinaikkan. Dia berharap, buruh ber sabar menunggu pengumuman resmi. “Ditandatangani gubernur saja kan belum,” ujarnya singkat. (gmp/az/fud)