Wilayah di Hulu Sungai Tengah (HST) dilanda banjir dua kali dalam setahun. Mitigasi banjir dari Pemerintah Barabai pun dipertanyakan. Sempat ada rencana normalisasi Sungai Barabai, namun sampai saat ini rencana itu tidak pernah terealisasi. Warga menunggu komitmen kepala daerah mereka?
----
Anggota DPRD HST, Yajid Fahmi mengatakan program normalisasi sungai ini sudah pernah dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) HST. Namun ternyata anggaran tersebut dicoret dengan alasan refocusing.
Pada anggaran perubahan tahun 2021 normalisasi sungai juga tidak menjadi prioritas bupati. Padahal berkaca dari banjir awal tahun lalu, normalisasi sungai sangat vital demi upaya penanganan banjir rutinan.
“Kalau sudah terjadi banjir seperti ini baru bingung. Kok bisa satu tahun dua kali banjir? Jelas ini bukan soal hujan tapi fungsi sungai tidak maksimal karena ada pendangkalan,” katanya, Selasa (16/11).
Pemerintah sekarang dinilai tidak punya keseriusan untuk mengatasi banjir. Padahal mitigasi bencana banjir merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. “Programnya hanya wacana saja, sudah jelas di depan mata Sungai Barabai itu mengalami pendangkalan,” tegas Yajid.
Selain pendangkalan Sungai Barabai, pendangkalan sungai juga terjadi di wilayah Desa Aluan. Ketika sungai sudah tidak mampu menampung debit air maka air sungai meluap. “Contoh lain, biasanya jika di pusat kota Barabai banjir, wilayah bawah di Desa Pajukungan pasti langsung ikut tergenang. Tapi ini lama sekali air turun, berarti ada penyumbatan,” ucapnya.
Menanggapi soal mitigasi banjir dan normalisasi Sungai Barabai, Pj Sekda HST Muhammad Yani mengakui jika Sungai Barabai tidak masuk sistem irigasi. Artinya jika hujan turun dengan intensitas tinggi maka banjir akan terus berulang. “Yang masuk sistem irigasi hanya di Haruyan dan Batang Alai. Tapi di Batang Alai masih proses pengerjaan,” jelasnya.
Faktanya walaupun Sungai Haruyan masuk sistem irigasi, banjir masih saja terjadi. Bahkan wilayah ini menjadi wilayah pertama terendam. Walaupun banjir sudah melanda HST dua kali, pemerintah tetap tidak bisa memberi kepastian untuk melakukan normalisasi sungai. “Diupayakan secara bertahap. Kewenangannya di Balai Sungai Provinsi Kalsel, kita usulkan,” ungkapnya.
Banjir yang terjadi bulan November ini memang tidak parah seperti awal tahun lalu. Namun banjir tetap membawa dampak buruk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HST mencatat ada 7 kecamatan yang terdampak banjir. (Lihat Grafis)
Bahkan warga di Desa Patikalain dan Papagaran, Kecamatan Hantakan sempat terisolir. Jembatan penghubung menuju desa tersebut hanyut dilibas air sungai. Jembatan ini berkali-kali rusak. Sekarang sudah dibuat jembatan darurat lagi. Namun tak menutup kemungkinan jembatan akan rusak lagi jika air sungai kembali meluap.
Warga pun dibuat was-was. Tiap kali jembatan hanyut, mereka membangun jembatan dengan swadaya. Rencana pembangunan jembatan permanen memang sudah jalan, tapi baru tahap pembangunan pondasi. Warga menanti program nyata pemerintah menanggulangi banjir.
“Mana dukungan pemulihan ekonomi setelah banjir, sejak banjir awal tahun lalu. Kami perlu keadilan, setiap kali disampaikan selalu alasan anggaran tidak cukup,” kesal Nopi, warga Papagaran.
Mereka menunggu kehadiran Bupati HST, Aulia Oktafiandi untuk melihat langsung kondisi masyarakat di desanya. Selain akses jembatan yang langganan putus, jalan menuju kampung Papagaran juga sangat sulit karena medan jalan berbatu. Dia menuntut agar akses jalan ini segera di aspal.
“Ini bukan soal anggaran saja, melainkan rasa tanggung jawab dan keadilan pemerintah dalam pembangunan yang merata,” kata tokoh pemuda Dayak Meratus tersebut.
Warga pengungsi yang berada di SMAN 1 Barabai pun berharap kehadiran sosok bupati untuk menjenguk. Sejak mengungsi hari Senin (15/11) lalu hanya camat yang terlihat menengok.
