MANAGED BY:
KAMIS
02 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 18 November 2021 12:10
Terkumpul Rp236 Juta, Iuran HKN Berpotensi Pungli, Komisi IV Panggil Kadinkes
PELUNCURAN: Ambulans sungai di dermaga Rumah Sakit Sultan Suriansyah, 12 November lalu. Momen HKN itu berbuntut polemik. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN

Direktur Borneo Law Firm, Muhammad Pazri menilai, penarikan iuran untuk perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Banjarmasin berpotensi menjadi pungli (pungutan liar).

***

BANJARMASIN - Dua pekan sebelum HKN yang jatuh 12 November, beredar surat yang meminta iuran kepada rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek dan lainnya. Surat itu diteken Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi.

Dalam edaran itu bahkan dipatok angka minimal. Machli belakangan menyebutnya sebagai proposal. Sifatnya hanya sumbangan sukarela. Dikumpulkan untuk pembuatan baju HKN.

Apapun istilahnya, penarikan iuran itu tanpa sepengetahuan wali kota.

"Adanya surat permohonan iuran itu bisa dianggap sebagai dugaan pungli yang termasuk dalam kategori kejahatan jabatan," kata Pazri, kemarin (17/11).

Pengacara muda itu menilai, untuk alasan apapun, iuran itu bisa mengarah pada pelanggaran hukum. Tersangkut penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor disebutkan, setiap tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka bisa diduga sebagai gratifikasi.

Pazri juga mengingatkan tentang surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pengendalian gratifikasi. Kepada kementerian, lembaga dan pemda diminta menghindari dan mencegah gratifikasi.

Dalam kasus ini, demi mencegah pungutan tak berdasar, maka transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting.

"Dalam perspektif hukum, iuran itu bisa memicu dugaan penyimpangan kewenangan atau penyalahgunaan wewenang dan korupsi," jelasnya.

Maka ia menyarankan, sebelum menjadi aduan dan masuk ranah penyelidikan oleh kepolisian dan kejaksaan, sebaiknya aparat internal segera turun tangan. Yang ia maksud adalah Inspektorat Banjarmasin.

"Setidaknya untuk memperjelas kejadian tersebut. Baik dalam ranah UU ASN, aturan kepegawaian dan ranah hukum," pintanya.

Jangan sampai publik mempertanyakan komitmen pemko terhadap prinsip pemerintahan yang baik. Khususnya dalam perang melawan KKN.

"Kinerja penyelenggaraan pemerintahan harus dibenahi. Salah satunya sistem pengawasan. Maka tingkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)," tekannya.

Pengawasan internal itu mencakup audit. "Jika memang melanggar ketentuan, maka kembalikan dana iuran tersebut. Lalu menjadi pembelajaran agar tak terulang," lanjutnya.

"Saya berharap, tidak ada lagi acara-acara yang dipaksakan. Apalagi kalau cuma untuk gagah-gagahan. Padahal anggarannya tidak ada dalam perencanaan keuangan daerah. Jangan dipaksakan," tutupnya.

Komisi IV Panggil Kadinkes

Polemik iuran HKN ini juga disoroti Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Norlatifah. Dia menyebut panitia dan dinkes sangat tak pantas memungutnya.

"Kalau sumbangan sukarela, seharusnya tidak ada patokan nominal," ujarnya kepada Radar Banjarmasin, kemarin (17/11).

Bagi politikus Partai Golkar ini, dinkes sedang meminta-minta sumbangan ke pegawai negeri dan pihak swasta.
Latifah termasuk dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Setahunya, dinkes tak pernah mengusulkan anggaran untuk perayaan HKN.

Dalam waktu dekat, dia memastikan Komisi IV akan memanggil kadinkes. Guna mengkonfirmasi soal iuran tersebut.

"Pemanggilannya hari Jumat (19/11). Karena kami tidak ingin terulang-ulang pada tahun mendatang," janjinya.

"Sekalian juga membahas program kerja dinkes. Kalau mau memperingati HKN lagi, kami coba carikan solusinya," pungkasnya.

Iuran HKN Terkumpul Rp236 Juta

YANUAR Diansyah adalah Ketua Panitia Pelaksana HKN 2021 Banjarmasin.

Ketika dihubungi Radar Banjarmasin kemarin (17/11), pernyataannya tak jauh berbeda dengan atasannya, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Machli Riyadi.

Bahwa yang tersebar itu proposal, bukan surat edaran meminta-minta iuran. Dana itu ditujukan untuk membiayai seluruh rangkaian acara.

Disinggung soal nominal minimal, ditekankannya, itu cuma harapan panitia. Kurang boleh, kalau berlebih syukur. Dalam artian, bukan kewajiban si penyumbang untuk menyetor sesuai angka minimal tersebut.

"Dalam notulen rapat panitia, sumbangan itu sukarela. Tapi dalam bahasa proposal berbunyi permohonan," jelas Yanuar.

"Contoh angka yang tertera untuk RSUD Sultan Suriansyah, Rp25 juta. Itu cuma harapan. Kenyataannya yang kami terima tak sebesar itu. Hanya Rp22 juta saja," sebutnya.

Ditambahkannya, karena cuma sumbangan sukarela, bukan iuran yang memaksa, maka banyak saja sasaran proposal yang tak menyumbang.

"Tentu tak semua menyumbang. Total yang terkumpul sebesar Rp236 juta," ungkapnya.

"Baik yang disumbang PNS puskesmas, dinkes, rumah sakit swasta, klinik, apotek dan laboratorium, instalasi farmasi, hingga profesi kesehatan," sambungnya.

"Ada juga yang menyumbang dengan barang. Itulah yang kemudian dibagikan sebagai doorprize. Tak ada maksud apa-apa, semuanya murni untuk kegiatan," tutupnya.

Perlu diketahui, di dinkes saat ini Yanuar menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kepanitiaan ini memang diisi oleh para pegawai dinkes. (war/fud/ema)


BACA JUGA

Kamis, 02 Desember 2021 10:17

Kenaikan Dana Parpol Masih Dibahas

BANJARMASIN - Meski dana bantuan partai politik (banpol) rencananya bakal…

Kamis, 02 Desember 2021 10:12

Bangun Bendungan Kusan, 122 KK Direlokasi

BANJARBARU - Pemerintah pusat akhirnya menyetujui pembangunan Bendungan Kusan di…

Kamis, 02 Desember 2021 10:04

Upaya Banjarbaru Mencegah Banjir: Dua Selesai, Sisanya Masih Dikerjakan

BANJARBARU - Beberapa waktu lalu, luapan air kembali menggenang sejumlah…

Kamis, 02 Desember 2021 10:03

Mahasiswa Tekling Diskusi Energi Terbarukan

BANJARBARU - Mengangkat tema soal energi terbarukan. Program Studi Teknik…

Kamis, 02 Desember 2021 10:01
Pemko Banjarbaru

Wali Kota Berikan Arahan Kepada Peserta Bimtek

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin didampingi Plh…

Kamis, 02 Desember 2021 09:58
PARLEMENTARIA

Air Masih Meluber ke Jalan, Dewan Minta Pemko Lakukan Analisa

BANJARBARU - Beberapa waktu lalu, ruas jalan di A Yani…

Kamis, 02 Desember 2021 09:54

Anjungan Mandiri untuk Cetak KTP

BANJARMASIN - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin meluncurkan mesin…

Kamis, 02 Desember 2021 09:51

Eks Bongkaran Kuripan Disiring

BANJARMASIN - Pemko menyiring Sungai Veteran. Tepatnya di bekas bongkaran…

Kamis, 02 Desember 2021 09:47

Tertunda Dilantik karena Masalah Administrasi, Ikhsan: Ambil Hikmahnya Saja

BANJARMASIN - Pelantikan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin pada Selasa…

Kamis, 02 Desember 2021 09:10

Satu Bulan, 91 Kasus Baru HIV/AIDS

BANJARMASIN - Setiap 1 Desember, diperingati Hari AIDS Sedunia. Kadonya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers