Program mitigasi banjir dari pemerintah Hulu Sungai Tengah (HST) dipertanyakan. Refocusing anggaran selalu menjadi alasan, menunjukkan tak ada prioritas Pemda dalam menyikapi banjir tahunan ini.
***
Pj Sekda HST Muhammad Yani membantah ini. Dia mengatakan anggaran untuk bencana sebenarnya tersedia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dananya diklaster dalam keranjang dana darurat yang pencairannya berdasarkan klaim dan keputusan Bupati HST.
Artinya, keputusan bupati itu yang menentukan sebuah situasi itu darurat atau tidak darurat. Dari kacamata bupati, banjir November ini rupanya belum berkategori darurat. Parameternya: PLN masih berfungsi dan pengungsi tidak terlalu banyak.“Sehingga putusannya hanya siaga,” katanya saat menggelar press conference bersama awak media di ruangannya, Kamis (18/11) pagi.
Sekda menegaskan, refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah di tahun 2021 itu selain untuk penanganan Covid-19 juga untuk penanganan banjir. Artinya, dana bencana ini sudah dianggarkan namun perlu proses untuk pencairan.“Kecuali ada keputusan bupati kalau status bencana menjadi tanggap darurat baru bisa digelontorkan dananya,” jelasnya.
Sekda menjelaskan anggaran untuk penanganan banjir di HST membutuhkan dana Rp 141 miliar. Sedangkan dana yang tersedia hanya Rp 12 miliar. Dana ini sudah disalurkan guna pembebasan lahan untuk membangun kolam pengendali banjir di daerah aliran sungai (DAS) di Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa dan Desa Mandingin Kecamatan Barabai. Luasnya mencapai 57,29 hektare. Ini masuk program jangka menengah untuk mitigasi banjir.
Kekurangan dana akan diusulkan di anggaran tahun 2022. Sisanya anggaran yang kurang, pemerintah sedang melakukan lobi ke pemerintah pusat melalui DPR RI Komisi V.
“Di Kementerian PUPR sudah kita lobi, jadi sekalian ke DPR RI Komisi V, agar nantinya dibahas saat rapat dengan Banggar (Badan Anggaran),” beber Sekda.
Pemerintah HST juga sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk membangun infrastruktur yang rusak akibat banjir awal tahun lalu. Jumlah ini belum fix karena masih dalam pembahasan bersama Banggar DPRD HST.
Sekda mengklaim beban keuangan daerah sangat berat. APBD banyak digunakan untuk membayar belanja pegawai. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima HST juga menurun, dari Rp 470 miliar lebih menjadi Rp 468 miliar. “Sedangkan untuk bayar gaji dan tunjangan di atas Rp 490 miliar. Makanya perlu efisiensi dalam setiap pengelolaan anggaran,” bebernya.
Lalu apa program jangka pendek untuk mengatasi banjir agar tidak berulang? Sekda mengatakan saat ini pemerintah daerah sedang membuat kanal banjir sepanjang 20 kilometer. Sudah selesai dikerjakan sepanjang 15 kilometer, masih tersisa 5 kilometer lagi untuk sampai muara sungai.
Pembuatan kanal ini di wilayah hilir Sungai Barabai di Kecamatan Labuan Amas Utara. Pendangkalan di hilir sungai ini ternyata mencapai 10 meter. Sekda menjelaskan saat ini pengerjaan kanal tersebut masih terus dikebut. “Sisa 5 kilometer untuk mencapai muara Sungai Barabai. Pengerjaan ini akan dilanjutkan Balai Sungai Provinsi di tahun anggaran 2022,” jawabnya.
Peringatan dini untuk mendeteksi banjir juga sudah di pasang di wilayah hulu. Ada tiga titik yang dipasang yakni Desa Alat, Titian Musang, dan Sungai Batang Alai. “Tahun 2022 nanti pengerjaan kolam regulasi banjir di Desa Aluan dan Mandingin juga akan dilaksanakan. Pembebasan lahan ditarget selesai akhir tahun,” bebernya.
Karena di HST tidak memiliki proyek strategis nasional, maka pihaknya terus mencari cara agar wacana pembuatan Bendungan Pancar Hanau di wilayah hulu Meratus menjadi atensi pemerintah provinsi dan pusat. Pasalnya dalam kajian cepat pemerintah daerah, biaya yang diperlukan sekitar Rp 1,4 triliun untuk membuat bendungan ini.
