MANAGED BY:
KAMIS
02 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Jumat, 19 November 2021 11:18
Diduga Terima Belasan Miliar Fee Proyek, Wahid Akhirnya Tersangka
JUMPA PERS: Ketua KPK Firly Bahuri memberikan keterangan terkait penahanan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid (membelakangi gambar) di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11). | Foto: FEDRIK TARIGAN/JAWA POS

BANJARMASIN - Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin (18/11). Penahanan tersebut dilakukan seiring status hukum Abdul sebagai tersangka. Bupati dua periode itu ditengarai menerima suap terkait pengadaan proyek di bidang sumber daya air di HSU.

Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) 15 September lalu tersebut, Abdul Wahid diduga menerima komitmen fee dari sejumlah kontraktor melalui Maliki, pelaksana tugas (plt) kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) setempat. Abdul mendapat jatah 10 persen dari nilai proyek.

Firli menjelaskan fee yang diterima Abdul diantaranya berasal dari Marhaini (direktur CV Hanamas) dan Fachriadi (direktur CV Kalpataru). Nilainya sebesar Rp 500 juta.

Selain itu, Abdul juga ditengarai menerima fee di dinas ini melalui beberapa perantara. Pada 2019, misalnya, fee yang diterima sebesar Rp 4,6 miliar. Kemudian tahun lalu sebesar Rp 12 miliar. Dan tahun ini total Rp 1,8 miliar.

”Tim KPK telah mengumpulkan berbagai informasi dan data serta keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Maliki, Marhaini dan Fachrudin sebagai tersangka. Sehingga total ada empat tersangka dalam perkara tersebut.

Rekonstruksi kasusnya, pada awal 2019 Wahid menunjuk Maliki sebagai pelaksana tugas kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Sebelumnya Maliki hanya menjabat Kepala Bidang di Dinas tersebut. Wahid diduga menerima uang agar Maliki dapat menduduki jabatan sebagai orang nomor 1 di Dinas Pekerjaan Umum HSU. “Sebelumnya telah ada permintaan oleh tersangka Abdul Wahid,” terang Ketua KPK, Firli Bahuri kemarin.

Dipaparkannya, penerimaan uang oleh Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018. Yang diserahkan langsung oleh Maliki melalui ajudan Wahid. Pada awal 2021, Maliki menemui Wahid di rumah dinas jabatan untuk melaporkan plotting atau perencanaan paket pekerjaan lelang pada bidang sumber daya air Dinas PU HSU. Proyek ini lah yang menyeret keduanya masuk bui.

Dalam dokumen laporan yang disampaikan, Maliki telah menyusun sedemikian rupa nama-nama para kontraktor yang akan dimenangkan berbagai proyek di HSU. Wahid pun menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek sebesar 10 persen untuk dirinya Wahid dan 5 persen untuk Maliki.

Atas perbuatannya itu, Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau huruf 12 B atau pasal 11 atau 12 B UU 31 Nomor 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20/2021 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP jo pasal 65 KUHP jo Pasal 65 KUHP karena perbuatan berlangsung dan berlanjut.

Firli menjelaskan, Wahid ditahan sejak kemarin hingga 7 Desember di Rutan KPK. “Tersangka akan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan,” ujarnya.

Wahid tak ditahan berbarengan dengan tiga tersangka sebelumnya, karena tahapan penyidikan yang memerlukan banyak bukti dan kesaksian. Seperti diketahui, KPK melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencegahan keluar negeri terhadap Wahid demi mempercepat proses penyidikan.

Sebelum ditetapkan tersangka, petugas KPK terlihat memasuki rumah jabatan bupati di Jalan Norman Umar, Amuntai Tengah, sekitar pukul 15.17 Wita, kemarin. Ada lebih kurang 10 anggota KPK dengan pengawalan personel kepolisian dari polres setempat, masuk kediaman dengan empat kendaraan roda empat, dimana salah satunya kendaraan patroli polres.

Sementara itu, tiga tersangka dalam kasus OTT di Dinas PUPRP HSU pada 15 September 2021, Maliki, Marhaini dan Fachriadi diterbangkan ke Kalsel dalam pengembangan kasus komitmen fee proyek di Dinas PUPRP. " Infonya akan kembali di lakukan pemeriksaan saksi di salah satu tempat di Kalsel," ungkap sumber Radar Banjarmasin. (mof/mar/by/ran)


BACA JUGA

Rabu, 01 Desember 2021 16:11

Jangan Kaget, Lampu Merah di Simpang Empat Batulicin Mati

BATULICIN - Bagi Anda yang melintas pusat kota Simpang Empat,…

Rabu, 01 Desember 2021 12:17

Puluhan Obat yang Diduga Mengandung Narkotika Dimusnahkan

PARINGIN – Pemusnahan barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang, dilakukan…

Rabu, 01 Desember 2021 07:01

SLB Tepis Anggapan Sumbangan Konsumsi

BANJARBARU - Kepala SLB-C Negeri Pembina Rosita Sari bersama Wakesek…

Rabu, 01 Desember 2021 06:51

Konsinyasi Bermodal Berkas Fotokopi, Pembebasan Lahan Jembatan HKSN 1 Digugat

Pemilik lahan yang menolak ganti rugi pembebasan untuk pembangunan Jembatan…

Rabu, 01 Desember 2021 06:40

Giliran Sekretaris Dinkes Diperiksa Soal Iuran HKN

BANJARMASIN - Kemarin (30/11), giliran Sekretaris Dinas Kesehatan Banjarmasin, Dwi…

Selasa, 30 November 2021 15:38

Banjir di Tabalong Menuju Kawasan Batas Amuntai

TANJUNG – Kondisi banjir akibat luapan air sungai di Tabalong…

Selasa, 30 November 2021 15:36

Penggerebekan Rumah Sewaan di Karangan Putih Membuahkan Dua Pelaku Sabu

TANJUNG – Kepala Satuan (Kasat) Resnarkoba Polres Tabalong, Iptu Sutargo…

Selasa, 30 November 2021 13:55

Sabu 17,25 Gram Dimusnahkan di Hadapan Pelaku

TANJUNG – Sebanyak 17,25 gram sabu-sabu dimusnahkan dengan cara diblender…

Selasa, 30 November 2021 11:44

Banjir Bocil HSU 'Himung' Bermain Air

AMUNTAI - Jalan Ahmad Yani di depan Kantor Bupati Kabupaten…

Selasa, 30 November 2021 08:46

Nama Kajari HSU Dicatut

AMUNTAI - Aparat kejaksaan menyampaikan informasi kepada pejabat, pegawai kepala…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers