Selama 5 menit Anda membaca berita ini, diwaktu yang sama, hampir sehektar hutan kalsel yang hilang.
***
Kata “deforestasi” menjadi kata yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Hutan yang hilang menjadi perdebatan antara pemerintah dan para aktivis lingkungan. Meski atas nama pembangunan, tak bisa dipungkiri hutan yang hilang adalah fakta yang didukung dengan data.
Dari data Direktorat Inventarisir dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019-2020, Pulau Kalimantan menjadi penyumbang terbesar deforestasi di Indonesia. Luasannya sebesar 41,6 ribu ha atau 34,9 persen dari total deforestasi bruto Indonesia.
Kalbar dan Kalsel menjadi penyumbang tertinggi. Jika Kalbar sebesar 16,4 ribu ha, Kalsel seluas 7.547,2 ha. Mirisnya, pulau Kalimantan terdata sebagai reforestasi terendah dengan luasan hanya sebesar 158,3 ha (4,4%).
Jika tak dilakukan reforestasi secara masif. Bukan tak mungkin, hutan di Kalsel akan sirna. Dampaknya, tentu saja bencana alam akan datang. Salah satunya banjir karena serapan air tak ada.
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru, Firman Fahada menuturkan, deforestasi hutan di Kalsel memang menjadi daerah yang tinggi. Namun kian tahun jumlahnya mengalami penurunan. “Secara urutan Kalsel tinggi. Tapi angka deforestasinya mengalami penurunan,” ujarnya.
Dari data pihaknya tahun 2017-2018 lalu, kawasan hutan yang menyusut seluas 14.368,6 hektare. Sedangkan tahun 2018-2019 deforestasi seluas 8.099,3 hektar, dan tahun 2019-2020 seluas 7.547,2 hektare. “Melihat trend, deforestasi terus menurun. Kalau melihat dari data, bisa saja akan berhenti beberapa tahun mendatang,” katanya.
Firman mengatakan deforestasi akan berhenti jika ada penanganan dan pengendalian dari pemangku kebijakan. “Tak hanya pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ada tanggung jawab juga dari pemerintah pusat dalam pengendalian dan penanganan,” imbuhnya.
Dari data kementerian, hasil perhitungan deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun. Hal ini sebutnya menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK akhir-akhir ini, dalam bentuk corrective action, menuai hasil yang signifikan.
Berbagai upaya dilakukan antara lain, penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Di Kalsel sendiri, masifnya penanaman pohon dilakukan Pemprov Kasel. Meski masih belum sebanding dengan menyusutnya hutan di Banua. Sayangnya pihaknya belum punya kajian sampai berapa persen deforestasi harus tersisa agar Kalsel aman dari ancaman bencana alam. “Tak ada kajian soal ini di kami,” tandasnya.
Wakil Damang Loksado, Dana Lumur mengatakan ada dilema pembangunan yang terjadi dengan deforestasi. Keuntungannya banyak proyek masuk ke desa dan kawasan pinggiran, dan membuat akses jalan mudah, menjadikan masyarakat terdampak sejahtera dan modern.
Tetapi di sisi lain hal ini juga mengkhawatirkan. Karena dulunya hutannya masih asri dan pohon besar masih banyak. "Sekarang pohon besar paling banyak hanya jenis pohon buah-buahan seperti pohon durian, pampakin. Kalau jenis kayu hutan sudah jarang ditemui. Hampir punah,” ucapnya.
