BANJARMASIN – Setelah melalui perdebatan panjang dan protes dari para wakil rakyat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel pada 2022 akhirnya disepakati sebesar Rp5,56 triliun.
“Jadi sudah disepakati APBD 2022 sebesar Rp5,56 triliun,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada wartawan, usai rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemarin (23/11), di Banjarmasin.
Dikatakannya, anggaran tahun 2022 masih didominasi untuk pemulihan ekonomi yang dihantam pandemi Covid-19, sarana infrastruktur, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, APBD tersebut belum termasuk anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sebab masih menunggu petunjuk teknis dari pusat terkait penggunaannya.
“Kita perlu mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi, terutama bantuan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mengingat ini sangat krusial,” jelasnya.
Lalu, kapan APBD Kalsel 2022 diparipurnakan? Roy yang didampingi Kepala Bappeda Kalsel Fajar Desira dan Kepala Bakeuda Kalsel Agus Dyan Noor menjelaskan, hasil dari pembicaraan dengan anggota dewan, dalam waktu dekat akan diagendakan. “Rencananya APBD 2022 akan diparipurnakan pada Kamis (25/11),” imbuhnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengakui telah disepakatinya APBD 2022, dan murni dari perhitungan pendapatan asli daerah (PAD) dan lainnya, mengingat dana dari pusat belum diperhitungkan.
“Kita perkirakan APBD 2022 akan lebih dari Rp6 triliun, jika ditambah dana dari pusat, baik berupa DAK dan Dana Alokasi Umum (DAU),” katanya.
Politikus Partai Golkar ini menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki sumber pendapatan, agar bisa meningkatkan kinerjanya. Mereka bisa menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), misalnya, pariwisata, pertanian, pajak daerah, perikanan dan lainnya.
“Gali potensi yang ada untuk menambah PAD Kalsel,” cetus Supian. (gmp)
