BANJARBARU - Akhir-akhir ini progress cakupan vaksinasi di wilayah Kota Banjarbaru dapat impresi bagus. Musabab, di banding daerah lain di Kalsel, Kota Idaman termasuk yang nyaris menyentuh presentasi 70 persen dari target sasaran.
Pemko Banjarbaru tentu sangat serius menggenjot percepatan vaksinasi. Selain memenuhi instruksi pusat untuk menciptakan Herd Immunity, persentase cakupan vaksinasi juga diharap jadi "penyelamat" untuk tidak terkungkung di PPKM level 4 lagi.
Sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, pelaksanaan vaksinasi memakai pola sharing daerah. Artinya, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan anggaran untuk dukungan percepatan vaksinasi.
Pemko Banjarbaru sendiri memastikan juga menggelontorkan anggaran untuk dukungan vaksinasi. Jumlahnya cukup besar, setidaknya ada kurang lebih Rp4 miliar yang tersedia hingga akhir tahun 2021.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Banjarbaru, Jainuddin menegaskan jika alokasi anggaran itu ditujukan untuk dukungan vaksinasi saja.
"Untuk stok atau pengadaan sekaligus pengiriman dosis vaksin itu anggarannya dari pemerintah pusat (APBN). Kalau anggaran kita (APBD) untuk dukungan pelaksanaannya," katanya.
Dukungan vaksinasi ini kata Jainuddin terbagi beberapa komponen. Mulai dari insentif untuk vaksinator, operasional pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) hingga pengamanan penyimpanan vaksin dan operasional pendistribusian.
"Jadi sejak bulan Mei lalu sudah kita anggaran sesuai amanah pemerintah pusat dalam rangka dukungan percepatan vaksinasi. Total yang kita anggarkan ada Rp4 miliar usai ada kegiatan refocusing anggaran," tegasnya.
Lantas berapa sudah dana tersebut direalisasikan? Dari laporan terakhir yang diterima BPKAD dari dinas teknis pada Oktober lalu, realisasi anggaran khusus dukungan vaksinasi sudah dipakai sekitar Rp2,4 miliar.
"Mengacu pada laporan terakhir di bulan Oktober, penggunaannya sudah sebanyak 56 persen atau setara Rp2,4 miliar," jawabnya.
Jika dirinci lagi, dari Rp2,4 miliar tersebut, anggaran terbesar ada pada sektor operasional pelaksanaan dengan nominal Rp1,1 miliar, sementara insentif vaksinator menyerap sekitar Rp1 miliar, sedangkan sisanya ada pada kegiatan komponen lainnya.
Ditegaskan Jainuddin juga, bahwa anggaran dukungan vaksinasi ini berbeda dengan anggaran insentif tenaga kesehatan. Yang mana anggaran dukungan vaksinasi ini terangnya memang salah satu bagian dari dana penanggulangan Covid-19 di bidang kesehatan.
"Untuk keseluruhan, total anggaran yang kita siapkan untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan itu ada Rp43 miliar. Nah Rp4 miliar di antaranya untuk (dukungan) vaksinasi, sementara Rp39 miliar untuk insentif nakes," tuntasnya.
Sebagai gambaran, merujuk data vaksinasi Covid-19 Kota Banjarbaru yang diambil dari website Kementerian Kesehatan RI, cakupan vaksinasi per Senin (22/11) untuk dosis satu sudah mencapai 67,64 persen. Sedangkan dosis duanya 54,70 persen.
