BANJARMASIN - Kementerian Perhubungan menyiapkan operasional angkutan massal buy the service (BTS). Sebanyak 75 armada bus akan beroperasi di wilayah Banjarbakula. Sayangnya, perluasan transportasi massal terkendala akses jalan. Yakni jalan di depan TGB yang menghubungkan Jalan A. Yani dan Jalan Gubernur Subarjo.
Akses penghubung dua jalan tersebut masih terputus karena hanya sebagian yang baru teraspal. Pelayanan pun tidak menjangkau masyarakat yang berada di Jalan Gubernur Subarjo.
Padahal, akses ini disiapkan untuk koridor Terminal Km 17 - Pelabuhan Trisaksi dan objek vital transfortasi yaitu Bandara, Terminal, dan Pelabuhan yang harus terkoneksi langsung.
“Jalan yang belum tembus sudah dijanjikan akan diperbaiki oleh pemerintah daerah. Jika sudah diperbaiki maka akses keluar dan masuk TGB semakin mudah,” ucapnya.
Informasi terakhir yang didapatkan, pembangunan jalan sudah masuk perencanaan infrastruktur wilayah. “Semoga ke depan jalan tersebut sudah tembus, sehingga posisi TGB di tengah-tengah dan sangat strategis sebagai penghubung ke Bandara Syamsudin Noor dan Pelabuhah Trisakti Banjarmasin,” tuturnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel M. Yasin Toyib, mengakui ruas jalan akses terminal tersebut adalah aset Pemprov Kalsel. Untuk menghubungkan Jalan A. Yani dan Jalan Gubernur Subarjo memerlukan pembangunan jalan sepanjang 3 kilometer. “Sesuai perencaaan jalan yang akan dibangun panjangnya 3 kilometer,” ujarnya kemarin.
Ditambahkannya, sesuai hasil rapat terakhir bersama pihak Balai Jalan Nasional, mereka bersedia mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik, namun dengan catatan lahan sudah clean and clear. “Direncanakan lahan yang harus disiapkan lebarnya 20 meter," ucapnya. Agar diterima menjadi jalan nasional paling minimal lebar lahan 11 meter, terdiri 7 meter jalan dan 4 meter bahu jalan. Akses terminal Gambut ini direncanakan lebarnya sama seperti Jalan Gubernur Syarkawi.
Pemprov terangnya, sudah menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 1 kilometer dengan lebar 10 meter. Sepanjang 2 meter lainnya, menurut Yasin, belum bisa dibangun, sebab status lahan masih milik warga bukan milik pemerintah. “Dari 3 kilometer perencanaan 1 kilometernya sudah diaspal, 2 kilometer yang perlu pembebasan lahan,” tandasnya. (mof/by/ran)
