BANJARMASIN - Ribuan buruh berdemo di depan gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, kemarin (25/11).

Unjuk rasa itu menolak upah murah. Menyusul kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel 2022 yang hanya 1,01 persen atau Rp29 ribu.

Mereka mengancam takkan membubarkan diri sebelum Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor datang. Jika sedang sibuk, minimal ada panggilan video untuk menyapa pendemo.

Pokok tuntutan, buruh mendesak gubernur mencabut surat keputusan (SK) penetapan UMP tersebut.

"Kami tetap akan berada di sini sampai gubernur menganulir penetapan UMP,” kata koordinator aksi, Yoeyoen Indharto.

Massa mencari gubernur lantaran DPRD tak lagi dipercayai. Legislator dianggap hanya bisa menampung aspirasi, tanpa memperjuangkannya.

"Tapi, apakah gubernur berani membatalkannya?" tanya Yoeyoen.

Aksi turun ke jalan itu juga digelar buruh di kota-kota lainnya. Kenaikan UMP yang berkisar satu persen itu merata terjadi di seluruh daerah Indonesia.

"Kami akan layangkan pemberitahuan aksi susulan," tutup Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Siswansyah yang menemui massa menyampaikan permohonan maaf dari Paman Birin, sapaan akrab gubernur.

"Saya sampaikan permintaan maaf dari gubernur. Beliau sedang berada di Jakarta," ujarnya. Siswansyah berjanji akan meneruskan semua tuntutan buruh dalam aksi tersebut kepada atasannya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi menyatakan dukungan kepada kaum buruh Banua.
Dia juga menawarkan bantuan untuk mempertemukan perwakilan buruh dan gubernur. "Nanti kita atur waktunya," ujarnya.

Sempat ngotot-ngototan, keinginan buruh akhirnya tak terpenuhi. Pantauan Radar Banjarmasin, menjelang magrib, buruh akhirnya membubarkan diri. (gmp/fud)