KPK Sita Aset Mobil Abdul Wahid

- Sabtu, 27 November 2021 | 09:32 WIB
SITAAN: Mobil CRV milik Abdul Wahid menjadi barang bukti KPK dalam dugaan aliran fee proyek di Hulu Sungai Utara.
SITAAN: Mobil CRV milik Abdul Wahid menjadi barang bukti KPK dalam dugaan aliran fee proyek di Hulu Sungai Utara.

AMUNTAI - Kurang lebih satu minggu, KPK melakukan pengembangan penyidikan dugaan kasus gratifikasi dan jual beli jabatan Bupati Abdul Wahid. Sejauh ini sudah puluhan orang yang diperiksa.

Kemarin, KPK telah selesai melakukan peminjaman ruangan di Mapolres HSU. "Ya sudah selesai mas, hari ini. Untuk perpanjangan penyidikan menggunakan tempat kami (polres), belum dapat info lebih lanjut," kata Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan.

Sementara itu, dari pengamatan di halaman Polres HSU, hanya terdapat satu unit mobil pabrikan Honda CRV langsiran terbaru, tanpa nopol warna hitam dengan garis KPK, terparkir.

Kendaraan ini, diduga dibeli dari aliran dana gratifikasi yang diterima Wahid, saat aktif menjabat sebagai Bupati HSU. "Tidak ada lagi aktivitas pemeriksaan oleh KPK. Untuk mobil masih saya lihat ada terparkir di samping bagian tahanan dan barang bukti Polres HSU," sebut sumber Radar Banjarmasin.

Dari pantauan di kediaman pribadi Abdul Wahid HK di Komplek BTN Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan, juga tidak ada aktivitas berarti. Rumah pribadi berukuran dua lapangan bulu tangkis terlihat sepi aktivitas.

"Semenjak beliau menjadi bupati pada 2012 lalu, berangsur aktivitasnya banyak di rumah jabatan bupati. Ya sepi," ungkap salah satu penghuni kompleks.

Selanjutnya pemantauan berpindah ke kediaman rumah jabatan bupati di Jalan Norman Umar Kelurahan Murung Sari, aktivitas sepi juga terlihat.
Dari parkiran mobil yang terlihat di Jalan Patmaraga, terlihat satu Unit Toyota Vellfire tahun 2020, Toyota Kijang Innova tahun 2012 dan Toyota Rush.

Dari situs resmi web penjualan, Toyota Vellfire ini berada di kisaran harga Rp 1,2 miliar lebih. Dari informasi, kendaraan tersebut bukan milik Abdul Wahid pribadi, namun kendaraan dinas resmi bupati.

Sementara itu, Plt Bupati HSU Husairi Abdi, bergerak cepat melaksanakan penyegaran kursi pejabat SKPD. Wajah baru yang muncul, yakni Plt Kadinkes yang dulu dijabat Danu Fotohena, kini dijabat Masbudianto.

Selanjutnya, Plt Kadis PUPRP HSU yang dijabat Abraham Hadi, kini dijabat Amos Silitonga. Sementara kursi Plt Perkim-LH ditinggalkan Najeriansyah dijabat Mulianto dan beberapa jabatan eselon dilakukan penyegaran oleh Plt Bupati.

"Aturan Plt hanya tiga bulan dan maksimal enam bulan. Jadi kami lakukan penyegaran. Sambil menunggu asesmen terbuka pengadaan calon kepala dinas," kata Plt Bupati Husairi Abdi.

Politis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengajak para ASN dan karyawan untuk bekerja dengan santai dan senang. "Jangan tegang. Santai saja. Namun target program SKPD harus tetap berjalan," tegasnya.

Targetnya, paling cepat 20 Desember 2021 mendatang, posisi SKPD yang dijabat Plt akan terisi dengan pejabat definitif.

Sementara itu, Plt Kepala BKPP HSU Ahmad Yusri membenarkan sudah diperintahka Husairi untuk melaksanakan asesmen terbuka untuk posisi kepala dinas. "Sudah kami sampaikan ke bagian mutasi BKPP HSU. Kami akan melakukan pengumuman terbuka dan diinformasikan persyaratan yang diperlukan. Lagi membuat pengumuman," sampainya.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Kasus Sekuriti Bunuh Petani Mulai Disidangkan

Minggu, 17 Maret 2024 | 18:20 WIB

Pemuda Sampit Diserang OTK, Perutnya Ditusuk

Minggu, 17 Maret 2024 | 16:50 WIB

Maling HP Divonis 1 Tahun 4 Bulan

Minggu, 17 Maret 2024 | 11:45 WIB

Tunggu Pembeli, Bandar Togel Kedatangan Polisi

Minggu, 17 Maret 2024 | 10:45 WIB
X