BANJARMASIN – Paparan pandemi Covid-19 di Kalsel mulai mengalami penurunan. Hal ini seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat Kalsel untuk melakukan vaksinasi dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). Alhasil, perekonomian di Kalsel juga semakin menggeliat dan menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini diprediksi kuat akan semakin memperbaiki dan memulihkan kondisi ekonomi Banua.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJBp) Kalsel, Sulaimansyah menuturkan membaiknya kondisi perekonomian Kalsel tercermin dalam peningkatan angka penerimaan negara, terutama pada penerimaan pajak dan bea cukai. “Realisasi pendapatan negara di Kalsel hingga akhir Oktober 2021 mencapai Rp8.757 miliar atau 88,04 persen terhadap target APBN 2021. Realisasi tersebut tumbuh 28,31 persen (yoy) dan secara nominal naik Rp1.932,36 miliar dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu,” sebut Sulaimansyah di acara jumpa pers Assets and Liabilities Committee (ALCo) di Kantor DJPb Kalsel, Senin (29/11).
. Peningkatan juga terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp3 292,29 triliun atau 100 persen dari pagu. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,02 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh akselerasi percepatan pemenuhan persyaratan penyaluran oleh Pemda. “Kontribusi terbesar dari DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp2,4 triliun dan DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp0,57 triliun,” sebutnya.
Sementara, untuk realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel mengalami penurunan. “Pada akhir Oktober 2021 mencapai sebesar Rp14,455 triliun atau 87,36 persen dari pagu. Bila dibandingkan realisasi tahun lalu pada periode yang sama, terjadi penurunan sebesar 15,37 persen yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD,” sambungnya.
Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk wilayah Kalsel juga mengalami penurunan. Sampai dengan 31 Oktober 2021 telah tersalurkan sebesar Rp6,764 triliun atau 90,37 persen dari pagu.”Terdapat penurunan realisasi sebesar 1,25 persen yang disebabkan adanya beberapa daerah yang belum memenuhi persyaratan penyaluran DAU, antara lain berupa laporan belanja pegawai dan laporan penanganan Covid-19,” tandasnya.
Dalam jumpa pers tersebut, juga hadir Kepala Seksi Data dan Potensi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Retno Hadi Cahyani. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data Kanwil (Direktorat Jenderal Bea Cukai) DJBC Kalbagsel, Bapak Arif Setiawan. Serta, Kepala Bidang Lelang Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Rizcka Adhitama.(oza)
