MANAGED BY:
RABU
08 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Selasa, 02 Agustus 2016 10:24
Dispenda Kalsel Masih Verifikasi Capaian Pajak Kendaraan Bermotor
SUMBER PENDAPATAN - Dispenda Kalsel belum bisa membeberkan capaian dari kebijakan pembebasan denda sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB).

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Dinas Pendapatan (Dispenda) Kalsel belum bisa membeberkan capaian dari kebijakan pembebasan denda sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang diberlakukan dari 1 April hingga 31 Juli tadi. Alasannya, sejumlah Samsat di Kabupaten - kota, hingga saat ini belum melaporkan jumlah pendapatan PKB yang diperoleh bulan Juli tadi.

Kepala Bidang Pajak Dispenda Kalsel, Muslimi mengatakan, pihaknya masih menunggu rekapitulasi data dari semua samsat di Kabupaten - kota. Capaian hingga bulan Juni pun, dia masih tak dapat membeberkan. Alasannya, saat ini masih dilakukan pencocokan dan verifikasi agar tak salah yang disampaikan.

Pihaknya hanya punya data valid capaian PKB di bulan Mei yang totalnya Rp 13,8 miliar. Kebijakan Pemprov yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Kalsel bernomor 188.44/0254/KUM/2016 Tanggal 29 April 2016 lalu tujuannya untuk menggenjot piutang pajak yang nilainya mencapat Rp 370 miliar. Piutang sendiri terdiri dari Rp 300 miliar piutang pokok, dan Rp 70 miliar denda PKB.

Dispenda Kalsel berharap dari piutang pajak tersebut yang nilainya sekitar Rp 370 miliar tersebut, akan mendapatkan Rp70 miliar sampai Rp80 miliar rupiah. “Biasanya tanggal 5 baru kami terima laporan dari Samsat Kab/kota. Setelah itu, baru kami lakukan pencocokan dan verifikasi,” katanya.

Sembelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Kalsel, Gustafa Yandi mengatakan, ia memprediksi capaian perolehan PKB kendaraan bermotor tak tak jauh berbeda dari yang didapat perbulan. Ia membeberkan alasannya yakni perekonomian yang saat ini sedang lesu. Ia mencontohkan, ada saja masyarakat yang lebih menduhulukan bayar keperluan lain seperti kredit sepeda motornya, padahal PKB sudah jatuh tempo.

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor sendiri menjanjikan akan mengevaluasi kebijakan ini. Ia mengatakan masyarakat lebih tertarik pembebasan denda dibarengi dengan pemutihan pajak, bukan hanya pemutihan denda pajak saja. “Evaluasi akan dilakukan, apakah langsung diperpanjang jangka waktunya, atau akan diberikan pemutihan pajak langsung,” kata Sahbirin ketika itu.

Mila, salah satu warga Banjarmasin menginginkan, penghapusan denda pajak tetap diberikan. Namun, ia berharap, selain penghapusan denda pajak, pemerintah juga melakukan pemutihan PKB pula yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu. “Kalau bisa PKB nya langsung. Namun, harus ada opsi lain yang juga bisa menggenjot PAD. Saya memahami itu sulit. Namun, harus ada kebijakan lain agar PAD juga didapat,” katanya. (mof)


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers