Wali kota menginstruksikan Inspektorat Banjarmasin untuk memeriksa kasus iuran Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Dinas Kesehatan Banjarmasin. Bagaimana hasilnya?
***
BANJARMASIN - Iuran itu rawan diselewengkan menjadi pungli, bahkan korupsi.
Dugaan itu memicu penyelidikan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pekan lalu, tiga orang sudah dipanggil dan diperiksa penyidik.
Yakni ketua panitia pelaksana perayaan HKN ke-57, Yanuardiansyah; Direktur Rumah Sakit Sultan Suriansyah, dr Syaukani dan Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi.
Bagaimana jika ada tersangka? Pertanyaan itu diajukan pada Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina saat berada di gedung DPRD, pekan lalu.
"Ya tegas saja," jawabnya singkat.
Sebenarnya, sebelum surat perintah penyelidikan diterbitkan kejari, ia sudah meminta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk bergerak.
Terhitung sejak 15 November, selama dua pekan, Inspektorat punya waktu untuk mengumpulkan dokumen dan keterangan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut.
Bagaimana hasil pemeriksaannya? Belum ada perkembangan. Seperti yang diungkap Plt Kepala Inspektorat Banjarmasin, Taufik Rivani.
Saat diwawancara Radar Banjarmasin kemarin (29/11), ia memilih terus berjalan ke arah area parkir Balai Kota. Seperti terburu-buru.
"Berproses saja, masih diproses. Kami masih mengumpulkan seluruh bahan. Pemeriksaan dan pengawasan kan harus komprehensif," jawabnya.
"Porsi kami adalah memeriksa dari segi hukum administrasi dan hukum kepegawaian," lanjutnya.
"Dan kami belum mengambil kesimpulan apapun," tegasnya.
