BANJARMASIN - Balai Kota digoyang unjuk rasa, kemarin (29/11) pagi. Mereka menuding pemko lamban dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan pengelola Makam Sultan Suriansyah.
Mereka membentang spanduk protes dan berorasi di Siring RE Martadinata, seberang kantor wali kota.
Koordinator aksi, Haji Maulana mengingatkan adanya SK Wali Kota Banjarmasin Nomor 563 Tahun 2020. Lalu, sejak Juli 2020, tim mediator konflik juga sudah dibentuk.
"Tapi setahun berlalu, tak ada tindakan konkret. Sampai sekarang, pengelolaan makam bersejarah itu masih dibagi-bagi di antara kedua kubu," ujarnya.
Mereka menuntut pemko menetapkan pengurus yang berhak untuk mengurus makam Raja Banjar di Kampung Kuin tersebut.
"Kalau dibiarkan terus, badan pengelola definitif tak kunjung dilantik, sangat tidak bagus. Bagaimana bisa mereka meminta bantuan ke pemerintah pusat," lanjutnya.
Pendemo ditemui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi.
Doyo adalah ketua tim mediator konflik. "Soal manajemen makam, kami sepakat untuk membentuk UPTD (unit pelaksana teknis daerah). Saat ini aturannya sedang digodok bidang hukum setdako," jelasnya.
Mengapa tak bisa cepat? Doyo mengingatkan, sebagian aset makam merupakan milik zuriah (keturunan sultan).
"Makanya kami perlu menggodok perwali-nya, dasar hukumnya," tambahnya.
Dia berharap, begitu konflik selesai, kawasan cagar budaya itu bisa dikelola secara serius. Hingga seperti objek wisata religi makam Wali Songo di Pulau Jawa yang tak pernah sepi dari peziarah.
"Alhamdulillah, Pemprov Kalsel sedang menyusun masterplan untuk membangun kawasan wisata religi ini. Selesai pada awal tahun depan," bebernya.
Mendengar jawaban Doyo, Maulana menyambut baik. "Bagus kalau begitu. Memang seharusnya sejak dulu begitu. Sekarang, kami menuntut realisasinya secara lekas," pungkasnya. (war/fud)
