BARABAI- Warga Hulu Sungai Tengah mengeluh tanggap darurat bencana per 28 November kemarin tidak mengubah pendekatan pemerintah. Khususnya pelayanan pemerintah kepada warga pengungsi.
Hal ini dirasakan warga pengungsian di SMAN 1 Barabai. Sejumlah anak-anak dan lansia di sana mengeluhkan sakit dan kekurangan logistik bantuan.
Ada lima lansia di pengungsian ini. Mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. "Masuk angin. Soalnya tidur di lorang sekolah, darah tinggi ada yang kumat. Sementara obat-obatan tidak tersedia" kata Agus di pengungsian, Senin (29/11).
Jumlah warga yang mengungsi di SMAN 1 Barabai sebanyak 100 orang. Mereka berasal dari Kelurahan Barabai Darat, Gang Munti Raya RT 15 dan 18. "Ketinggian air saat saya tinggalkan dalam rumah sepinggang," curhatnya.
Selain perlu layanan kesehatan, warga di pengungsian juga perlu suplai air bersih. Karena leading mati sejak Minggu 28 November.
Soal logistik warga mengaku hanya diberikan nasi bungkus. Itupun jumlahnya tidak memenuhi jumlah warga yang ada di pengungsian. Mereka mengaku harus berbagi nasi dan lauk supaya semuanya mendapat makan. "Hari Minggu pukul 22.00 malam kami baru dapat makan. Sedangkan kami sudah mengungsi sejak pukul 10.00 pagi," ceritanya.
Warga berinisiatif membuat dapur swadaya. Mereka mengambil kompor di rumah dan membawa bahan pokok yang tersedia untuk diolah menjadi makanan. "Seperti tempe, mie dan beras dibawa ke sini," timpal Ati warga lainnya.
Warga yang tidur di lorong sekolah lantai dua itupun dipaksa kuat dengan keadaan. Pasalnya bila malam hari penerangan hanya menggunakan lilin. Mereka harus tidur dengan selimut seadanya. "Kan tidak ada bantuan selimut. Jadi digigit nyamuk itu sudah biasa," bebernya.
Pengungsi yang rata-rata perempuan ini tidak bisa keluar dari gedung. Pasalnya mereka dikepung banjir. Air setinggi lutut orang dewasa. Belum lagi arusnya cukup deras. Mereka mengaku akan bertahan di sana sampai air surut.
Ironisnya, Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktafiandi dalam apel siaga koordinasi antara forum komunikasi dan pimpinan daerah (Forkopimda) mengatakan fokus utama mereka adalah mengayomi pengungsi.
"Besar harapan kami, kita bisa bersinergi. Karena yang menjadi tolok ukur adalah masyarakat. Bagaimana respons kita terhadap mereka," ucapnya kemarin.
Hasil rapat koordinasi ini, total pengungsi yang harus ditangani yaitu 2.208 jiwa. Bupati HST langsung memerintahkan para camat di wilayah terdampak untuk mengakomodir segala keperluan pengungsi. "Para camat harus kerjasama dengan Polsek dan Koramil," pintanya.
Bupati juga menginginkan agar para relawan yang ingin membantu untuk melapor ke posko induk di Stadion Murakata. Kemudian mereka akan diarahkan oleh koordinator di stadion untuk mensuplai bantuan. Bupati menginstruksikan BPBD untuk mengiventarisir setiap relawan yang datang.
Respons pemerintah ini menuai kritik dari Anggota DPRD HST, Yajid Fahmi. Menurutnya setelah dia mencek langsung ke beberapa titik pengungsian, tidak ada kesiapan yang matang dari pemerintah daerah."Saya sudah memantau ke pengungsian di Gedung Djoang, terus di SMAN 1 Barabai dan memang tidak ada persiapan sama sekali," kritiknya.
Soal koordinasi di lapangan ia juga meminta pemerintah lebih sigap. "Jangan sampai ada miskomunikasi. Nanti berdampak kepada pelayanan," jelasnya. Yajid juga mengatakan lebih banyak posko yang dibangun relawan daripada pemerintah daerah.
Di banjir hari kedua ini Yajid juga melihat posko relawan di Desa Pelajau, dan Desa Banua Binjai. Di sana banyak warga meminta sumbangan di jalanan. Kenapa ini bisa terjadi? Menurutnya karena yang didapat warga hanya beras.
Yajid meminta pemerintah juga memikirkan tindak lanjut penanganan banjir. Pasalnya genangan air ini baru surut beberapa hari ke depan. "Karena statusnya sudah tanggap darurat harusnya pemerintah bekrja lebih ekstra lagi. Hari pertama setelah ditetapkan status itu aksi dari pemerintah belum terlihat maksimal," pungkasnya.
Data Senin 29 November dari BPBD HST. Ada delapan kecamatan yang terdampak Kecamatan Batang Alai Utara, Batang Alai Selatan, Batang Alai Timur, Barabai, Haruyan, Batu Benawa, Hantakan, Pandawan. Rumah terendam 4.857. Jumlah KK 5.146. Jumlah jiwa 14.842. Jumlah pengungsi 3452 per (28/11)
***
Sementara itu, banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Minggu (28/11), akibat luapan Sungai Amandit Senin (29/11) kemarin mulai surut.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten HSS, Syamsudin mengatakan debit air menurun mulai Minggu (28/11) malam sekitar pukul 21.00 Wita.“Air tergenangnya hanya sekitar enam jam saja. Malam tadi air sudah mulai surut,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/11) kemarin siang.
Saat ini hanya kawasan Desa Lungau dan Sungai Kupang yang masih tergenang dengan ketinggian air sekitar 10 sampai 30 centimeter. Di dua lokasi tersebut ada sekitar puluhan rumah warga yang tergenang air. “Diperkirakan jika tidak ada hujan dan kiriman air lagi, dalam beberapa jam kemudian sudah surut,” katanya.
Di Amuntai, tingkat ketinggian air masih fluktuatif bergantung luapan intensitas hujan dan luapan air sungai Balangan. Dari beberapa laporan Desa Danau Teratai, Kecamatan Banjang, air sudah menggenangi rumah warga.
Begitupun banjir terpantau di Desa Tangkawang Kecamatan Haur Gading dan Desa Pasar Senin di Kecamatan Amuntai Tengah. Rata-rata ketinggian air kiriman dari hulu Sungai Balangan, Tabalong dan Negara berkisar semata kaki hingga selutut orang dewasa.
Mul, warga Kota Amuntai mengatakan ini merupakan fenomena tahunan di daerah ini. "Bila banjir jalantergenang langsung diserbu anak-anak, remaja bahkan orang tua," ungkapnya.
Kepala BPBD HSU Sugeng Riyadi pada koran ini, mengatakan untuk saat ini status masih dalam siaga banjir. "Kategori darurat, kalau dari 10 kecamatan enam atau tujuh yang banjir di desanya, bisa dinaikkan ke level darurat," sampainya yang mengatakan menentukan status darurat harus melalui proses rapat koordinasi lintas sektor.
Pemprov Belum Naikkan Status
Meluasnya banjir di wilayah hulu sungai membuat Pemprov mulai mempertimbangkan mengeluarkan status tanggap darurat di Kalsel.
Saat ini baru Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang menetapkan status tanggap darurat banjir. Daerah lain, seperti Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Selatan yang juga mengalami kebanjiran belum menetapkan status serupa.
Sebelumnya, pemprov sudah menetapkan siaga darurat bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung sejak 15 November lalu. Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, pihaknya sudah mempertimbangkan menaikkan status kebencanaan, dari siaga menjadi tanggap darurat banjir pada akhir November ini.
Meski belum menetapkan status tanggap darurat, dia menegaskan sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, SKPD terkait untuk memberikan bantuan. Terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan.
Dinas Sosial Kalsel sudah menerjunkan tim rescue Tagana dan mendirikan dapur umum sejak Minggu (28/11) tadi. Tim rescue Tagana terang Kepala Dinsos Kalsel, Siti Nuryani sudah dikirimkan ke HST dan HSS untuk membantu evakuasi warga.
Dia menambahkan, bantuan dapur umum juga sudah didirikan di kota Barabai untuk membantu kesediaan makanan bagi seribu lebih pengungsi. “Dapur umum juga sudah didirikan di Juai, Balangan untuk ribuan pengungsi di sana,” terangnya.
Bahkan sebelumnya pada September lalu Dinsos juga sudah memberikan bantuan bufferstock bencana kepada 6 kabupaten rawan banjir, termasuk HST dan HSS. “Peralatan evakuasi perahu karet, alat vertical rescue, dan 5 orang rescue sejak awal kejadian sudah dikirimkan,” kata Siti.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim mengatakan, pihaknya sudah melakukan pantauan di lapangan untuk memberikan bantuan obat kepada masyarakat. “Kita telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait bantuan obat-obatan,” terang Muslim.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sendiri meminta jajarannya untuk bergerak cepat dalam upaya siaga darurat banjir.
“Kita telah menginstruksikan SKPD terkait seperti BPBD, Dinsos serta Dinkes untuk segera turun ke lapangan dalam rangka membantu masyarakat terdampak banjir di wilayah banua enam,” katanya, Senin (29/11) di Banjarmasin.
Untuk itu ia meminta jajaran Pemprov Kalsel segera memantapkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten di wilayah yang terdampak banjir pada 28 November 2021 tadi. (mal/shn/mar/mof/by/ran)
