MANAGED BY:
RABU
17 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 01 Desember 2021 06:52
Demo Dukung Kewenangan Minerba Kembali ke Daerah
DEMO MINERBA: Aksi unjuk rasa sekelompok massa di depan g dung DPRD Kalsel yang meneriakkan agar kewenangan Minerba dikembalikan ke daerah beberapa waktu lalu.

BANJARMASIN - Adanya desakan masyakarat agar daerah diberi porsi dalam retribusi pajak serta mengembalikan kewenangan Minerba ke daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat tanggapan positif dari Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.

"Sebagai anggota di Komisi III senang sekali jika kewenangan itu dikembalikan ke daerah, bukan berarti ingin menjadikan raja-raja kecil lagi, tapi nawaitunya hanya ingin menambah PAD," kata Wakil Ketua Komisi III, kemarin (30/11).

Alasannya, selama itu demi kepentingan daerah tentu sangat bagus. Namun diakuinya Undang-Undang Omnibus Law masih sulit. Karena dalam aturan itu kewenangannya masih berada di pusat. Sedangkan DPRD hanya sekadar mengusulkan, pengawasan dan pengawalan saja, tapi tidak bisa mengeksekusi. Menurutnya, di situlah kelemahannya.

Begitu pula soal pajak dan retribusi, menurut Rosehan, harus dilihat aturannya. Jangan sampai nanti berbenturan dengan hukum. Sebab justru dapat menimbulkan efek hukum kedepannya.

"Soal retribusi nanti lihat aturannya dulu," ujarnya.

Karena kewenangannya ada di pusat, menurut politikus PDIP ini, perjuangannya tidak hanya dari Pemprov dan DPRD Kalsel saja, tapi perlu peranan anggota dewan yang berada di Senayan.

Apalagi lanjut Rosehan, beberapa orang wakil rakyat Kalsel, sebut saja Hasnuryadi, Heru Widodo dan Novri Ompusunggu berada di Komisi VII yang membidangi ESDM. Ia yakin, keinginan mengembalikan kewenangan tersebut ke daerah dapat terwujud.

"Sudah menjadi kewajiban, satu keluarga untuk menambah income keluarga," kata Rosehan.

Diwartakan sebelumnya, sekelompok massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel. Mereka menyoal kebijakan pemerintah pusat tentang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 10 Tahun 2021 (PP 10/2021) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 2 April 2021lalu.

Regulasi itu membatasi kewenangan daerah untuk membuat aturan retribusi. Padahal Kalsel merupakan salah satu daerah penghasil tambang terbesar di Indonesia. Namun sayang daerah tidak mendapat manfaat.

"Pusat seenaknya membuat peraturan yang membatasi kabupaten/kota membuat perda pungutan, efeknya PAD kita menurun," kata Husai, salah seorang peserta aksi saat itu. (gmp)


BACA JUGA

Selasa, 16 Agustus 2022 11:54

Sudah Empat Bulan, Penyebab Alfamart Ambruk Belum Terungkap

 Sudah empat bulan berlalu, namun penyebab ambruknya Alfamart di Jalan…

Selasa, 16 Agustus 2022 11:51

Kasus Nenek Asal Martapura yang Dipenjara Arab Saudi Perlu Perhatian Jokowi

 Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi memberi pendampingan hukum kepada…

Selasa, 16 Agustus 2022 11:49

Oknum Sabhara Rampas Motor Warga, Kapolresta Banjarmasin: Hukum Harus Ditegakkan

Radar Banjarmasin menemui RD, 30 tahun. Pria berambut panjang ini…

Selasa, 16 Agustus 2022 11:45

Pemilik Kapal yang Tumpahkan Oli ke Sungai Bisa Dijerat UU Lingkungan Hidup

Tumpahan oli akibat kapal tongkang, Rabu (10/8) malam, di kawasan…

Senin, 15 Agustus 2022 11:08

Pakar Hukum: Perintah Mendagri Sungguh Berlebihan

Polemik pemindahan ibukota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru masuk dalam…

Senin, 15 Agustus 2022 11:05

Triwulan ke Tiga 2022, Pemrov Kalsel Sudah Raup Pajak 1,9 Triliun

 Memasuki triwulan ketiga 2022, Pemprov Kalsel sudah meraup pendapatan asli…

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:43

Cairan Hitam di Sungai Itu Ternyata Karena Tumpahan Minyak

Teka-teki asal muasal cairan hitam itu akhirnya terjawab. Rupanya, berasal…

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:41
Mendagri Perintahkan Wali Kota Banjarmasin Cabut Gugatan atas Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK

Dalam Masalah Ini, Mendagri Nilai Wali Kota Banjarmasin Kurang Bijak

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memerintahkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu…

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:37

Titik Api Mulai Terpantau Satelit, HSS Berstatus Siaga darurat Karhutla

Memasuki musim kemarau yang saat ini masih terjadi di Kabupaten…

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:33

Proyek Jalan Nasional di Tanbu Lamban

Lambannya pengerjaan jalan nasional di Tanah Bumbu membuat kepala daerah…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers