Saat saya menulis ini, capaian vaksinasi di Kalsel masih beberapa poin di atas 50 persen.
Ada kekhawatiran yang menggantung di udara bahwa kemungkinan besar target 70 persen tak tercapai hingga terompet akhir tahun berbunyi. Kecemasan ini memicu beberapa kepanikan oleh para pengambil keputusan.
Misalnya apa yang dilakukan Pemkab Banjar sebagai daerah yang paling disalahkan atas rendah capaian vaksinasi Kalsel. Saya membaca pejabatnya mengancam tidak akan memberikan pelayanan administrasi dan bantuan sosial kepada warganya yang belum vaksin.
Jika betul, ya, saya tidak tahu apa alasan yang membuat pemerintah daerah bisa senaif itu. Ini adalah keputusan yang berdasarkan pada pemikiran aneh bahwa pelayanan ada hanya karena pemerintah mau memberinya--bukan karena mereka diamanahkan dan wajib melakukannya.
Tentu kita tidak mengabaikan niat dan semangat di balik keputusan itu. Bahwa vaksinasi itu penting dan mulia--Ya. Tapi bahwa itu bisa mengambil hak-hak warga untuk mendapatkan pelayanan--saya tidak yakin itu adalah hal yang bijak untuk dilakukan.
Terlebih penolakan vaksin juga memiliki argumennya sendiri yang bersandar pada budaya dan sistem nilai tertentu dalam masyarakat. Saya tidak ingin membahasnya terlalu jauh-- dan merusak kesantaian akhir pekan Anda--cukuplah mengatakan bahwa opini publik terkait vaksin sangat beragam dan bagaimana cara pemerintah menangani ini seharusnya juga tidak boleh hanya dari satu perspektif.
Pemerintah harus memaklumi bahwa orang-orang punya hak untuk menolak jika mereka, misalnya, tidak menerima bukti medis yang cukup tentang keamanan relatif vaksin. Atau jika keyakinan budaya dan ideologis mereka tidak mendukung vaksinasi.
Atau mungkin karena kecurigaan dan ketidakpercayaan pemerintah kepada niat baik pemerintah. Mengingat lemahnya komitmen pemerintah dan kinerja mereka dalam hal apapun-- tentu itu tidak terlalu mengagetkan.
Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah maupun provinsi Kalsel untuk bisa mengejar 70 persen sebelum tahun berakhir? Ada beberapa. Saya mendengar dari beberapa teman bahwa pemerintah masih terlalu seremonial dalam mengejar target vaksinasi.
Saya kira tak perlu banyak acara. Cukup buka posko vaksin di banyak fasilitas publik selama 24 jam-- tergantung target pemerintah dan seberapa gawat kondisinya. Juga rekrut vaksinator yang gigih untuk bisa mengakses sebanyak mungkin orang.
Sering-sering berbicara dengan warga yang belum vaksin, kalau bisa dengan bahasa yang biasa-biasa saja. Tak perlu mengungkapkan keunggulan moral-etik atau intelektual Anda kepada mereka yang tidak vaksin.
Orang mau vaksin atau tidak bukan hanya terjadi di Kabupaten Banjar, Kalsel, atau Indonesia. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Perdebatannya berasal dari dua ketegangan lama yang bertabrakan dalam dua nilai dan tujuan yang sama-sama baik: melindungi kebebasan individu atau menjaga kesehatan masyarakat.
Peraturan kesehatan masyarakat memang bertujuan untuk melindungi sebanyak mungkin orang, tetapi di tangan pemerintah yang terlalu agresif dan tak memiliki kepekaan --lebih sering peraturan tersebut membunuh aspirasi dan hak individu.
Pemerintah idealnya harus memiliki kepekaan dan kebijaksanaan untuk selalu menyeimbangkan dua nilai ini. Caranya dengan mengakui dan menghormati perspektif sosial dan budaya yang beragam terhadap kebijakan vaksin.
