Kantong-kantong data di pemerintah daerah Tanah Bumbu rupanya menyimpan banyak misteri. Satu-satu kini mulai terbuka.

***

Sejak masa kampanye 2020 tadi, Zairullah Azhar sudah geregetan. Dia merasa ada yang salah. Daerah Tanah Bumbu yang begitu kaya raya, mengapa justru terlihat sebaliknya.

Pengangguran terbesar ke dua setelah Banjarmasin. Angka putus sekolah juga nangkring di posisi atas. Tapi para pengusaha tambang kaya raya.
Temuan terbaru. Ada puluhan perusahaan memakai aset daerah. Kebanyakan untuk tambang. Tapi tidak ada kontribusi.

Menurut hitung-hitungan tim pemerintah daerah, dari penggunaan aset daerah itu, semestinya rakyat menikmati ratusan miliar. Bahkan bisa Rp1 triliun per tahun.

Payung hukum sudah ada. Perda No 4 Tahun 2006, ditambah Permen PUPR No 11 Tahun 2011. "Tidak diterapkan selama ini," kata Plt Kadis PUPR Subhansyah. Temuan itu atas perintah Bupati, ditindaklanjuti dalam rapat-rapat. Perusahaan-perusahaan dipanggil.

Tapi tidak mudah. Informasi vital kadang bocor. Bahkan di dalam birokrasi pemerintah sendiri ada kesan beberapa oknum menyimpan rapat data-data tertentu. "Jujur, saya harus hati-hati," kata Plt Kadishub Ahmad Marlan kepada Radar Banjarmasin. Menggambarkan peliknya penelusuran final jalan khusus.

Salah satu data yang baru saja ditemukan adalah: dokumen hibah jalan underpass. Dari perusahaan PT Borneo Indobara (BIB) kepada Pemkab Tanah Bumbu. Temuan dokumen sendiri terbilang unik: dibocorkan perusahaan.

Dokumen itu diteken 6 September 2019. Jalan underpass di Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, senilai Rp6,8 miliar diserahkan Kepala Teknik Tambang Riadi Simka Pinem kepada Kadis PUPR Ansyari Firdaus.

Di struktur bangunan terlihat lambang perusahaan dan pemerintah. Berwarna merah dan kuning. Jalan itu berbentuk terowongan. Di bawah untuk lewat warga desa. Di atasnya: jalan hauling truk pengangkut batu bara.

BIB tidak menampik itu kerjaan mereka. Tapi tidak begitu dengan jalan hauling di atasnya. BIB menunjuk PT Toudano Mandiri Abadi (TMA).

Nama terakhir populer di Tanah Bumbu. Khususnya di Kecamatan Angsana. Jalan haulingnya dari tambang ke pelabuhan paling ramai dilintasi armada.

Mulai beroperasi sudah lama. Suharti tinggal di Banjarsari bahkan sudah lupa. "Dulu saya yang kerja untuk bikin makan pekerja (jalan)," ujarnya kepada Radar Banjarmasin. Yang dia Ingat persis adalah, pembuatan jalan underpass sejak 2018 silam.

Sebelum underpass dibuat, jalan hauling dan jalan desa saling bersilangan. Warga Banjarsari jika ingin ke luar, melintas persimpangan itu harus menunggu aba-aba dari petugas perusahaan. Menunggu truk batu bara disetop.

Hauling membelah beberapa desa. Panjangnya belasan kilometer. Dua jalur. Lebar totalnya sekitar 40 meter. Hulunya ada di areal tambang, sampai ke kawasan pelabuhan di Desa Bunati.

Jika melihat jalan itu dari Google Map citra satelit, lintasannya memang strategis. Jalan itu mampu memangkas puluhan kilometer, dibanding membangun rute yang tidak melintasi jalan desa.

TMA pun dipanggil akhir November tadi. Manajer Perizinan Budiman ternyata punya kesimpulan berbeda. Menurutnya mereka tidak memakai aset daerah. Jalan di atas walau melintasi underpass, adalah milik mereka.

"Kami luruskan soal itu. Timbulnya Simpang Telkom (Underpass Banjarsari), bermula adanya sorotan rawan kecelakaan. Sesuai rekomendasi dari Dinas PUPR dan Dishub Tanah Bumbu, diusulkan pembangunan underpass guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat sekitar,” tuturnya.

Budiman mengatakan, perizinan-perizinan sudah mereka miliki. Sayang dia tidak menjelaskan, mengapa PT BIB yang membuat underpass.

Hingga kini, BIB sendiri bungkam. Senior Manajer CSR Dindin Makinuddin hanya membaca pertanyaan-pertanyaan Radar Banjarmasin di aplikasi pesan singkat. Dindin tidak memberikan jawaban.

Subhan menegaskan, saat ini dirinya yang bertanggungjawab di Dinas PUPR. Menggantikan Ansyari Firdaus. "Kita akan tindaklanjuti temuan itu. Yang jelas, faktanya jalan adalah aset daerah. Perusahaan telah menggunakannya selama ini," tekannya.

Mantan aktivis lingkungan yang sekarang jadi anggota DPRD Tanah Bumbu, Fawahisah Mahabatan kasus itu terjadi karena kemarutnya perizinan pertambangan. "Itu baru sedikit. Saya yakin, kalau pemerintah kejar lagi lebih jauh, akan banyak temuan," ujarnya.

Dia menyarankan kepada Bupati untuk tegas mengambil sikap. Para oknum pejabat di pemerintahan yang ditengarai bermain, harus diberikan sanksi.
"Sudah saatnya kita bersih-bersih. Tanah Bumbu ini kaya raya. Tapi hanya dinikmati sebagian orang."

Dalam waktu dekat katanya, sebagai bentuk dukungan moral dan teknis kepada pemerintah, DPRD akan turun. Memeriksa langsung fakta di lapangan. Kemudian dituangkan dalam bentuk produk resmi legislatif.

"Kami akan berjuang untuk nasib daerah ini. Saya pribadi sepakat dengan Bupati. PAD kita mestinya bisa untuk menampung banyak aspirasi masyarakat," pungkasnya. (zal/by/ran)