AMUNTAI - Kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menimbulkan reaksi warga. Bahkan Persatuan Kepala Desa (Perkades) Kecamatan Amuntai Tengah siap melakukan aksi turun ke jalan apabila tuntutan perbaikan jalan dan jembatan tidak segera direalisasikan.
Ketua Perkades Kecamatan Amuntai Tengah, HM Yunus menyampaikan pihaknya menunggu info lanjutan dari DPRD Provinsi Kalsel sampai hari Rabu 15 Desember 2021. “Ini waktu yang diberikan anggota Perkades Amuntai Tengah," kata Yunus, beberapa waktu lalu.
Menurut Yunus, DPRD Kalsel berjanji memberikan kabar lanjutan paling lambat satu pekan setelah pihaknya melakukan dengar pendapat dengan pihak DPRD Kalsel di Kota Banjarmasin. "Angkutan semen bertonase berat merusak jalan kami. Bahkan mengganggu aktivitas jualan warga. Becek ditimbulkan setelah hujan. Debu pada saat jalan kering," sampainya.
Tokoh muda dan pemerhati sosial, Budi Lesmana mengatakan ancaman aksi ini wajar ketika publik ingin menyampaikan kekecewaan dilatarbelakangi rasa ketidakadilan. "Aksi turun ke jalan ini adalah upaya terakhir mereka (Perkades Amteng, Red) dalam menyuarakan aspirasinya, ketika langkah persuasif berupa dialog tidak menemukan jalan penyelesaian atau solusi," sampainya. Aksi ini juga merupakan bentuk keseriusan agar tuntutan mereka lebih didengar kalangan yang lebih luas.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani mengatakan dari informasi Balai Jalan PUPR Wilayah Kalimantan Selatan, jalan yang akan dilakukan perbaikan mulai Desa Palampitan Kecamatan Amuntai Tengah sampai Desa Panangkalaan di Kecamatan Amuntai Utara. Rute jalan ini paling terdampak aktivitas angkutan khususnya bertonase berat. "Saya prihatin melihat kondisi jalan nasional di daerah ini. Badan jalan digenangi air dan berlumpur tentu membahayakan pengguna jalan," ungkapnya.
Sahrujani mengakui tidak mudah membangun sarana jalan yang kuat di daerah rawa ini. Dana Rp10 miliar hanya mampu membangun jalan sepanjang 1 km. Sangat berbeda dengan daerah yang geografis bukan rawa.(mar/yn/dye)
