BANJARMASIN – Kedatangan Komisi X DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja ke Banua, menjadi kesempatan Komisi V DPRD Kalsel untuk curhat soal gaji guru honorer.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel M Lutfi Syaifuddin curhat kepada Komisi X yang diketuai Djohar Arifin Husin mengenai janji Menteri Pendidikan tentang gaji honorer yang ditanggung negara.

“Saya ingin mengingatkan janjinya mas menteri (pendidikan) tiga tahun lalu, bahwa gaji guru honorer akan dibayarkan melalui APBN,” katanya, Selasa (21/12).

Tapi sampai sekarang, janji itu belum terealisasi. Padahal perpindahan kewenangan, menurutnya, bukan semata-mata keinginan daerah. Lutfi memohon kepada Ketua Komisi X DPR RI untuk dapat memperjuangkan hal ini.

Tak dipungkiri, janji itu tentu menjadi angin segar bagi para guru honorer. Tapi pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi sangat membebani anggaran pendidikan. Bagaimana tidak, pemprov harus menanggung lebih kurang enam ribu guru honorer, dengan rata-rata kalau di jumlah total gaji per tahun plus gaji ke-13, anggaran anggaran yang harus dikeluarkan sekitar Rp 190 miliar. “Akibatnya, infrastruktur pendidikan yang ada di Kalsel terhambat,” imbuhnya.

Ketua Tim Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin didampingi Plt Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Jonni Mardizal mengatakan, berbagai masukan, saran dan harapan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, akan dijadikan bahan dalam rapat dengan pemerintah pusat.

“Berbagai masukan, saran dan harapan agar dibuat secara tertulis. Nantinya akan dijadikan sebagai bahan dalam rapat bersama kementerian,” kata politikus Partai Gerindra Dapil Sumut 3 ini.

Diungkapkan, kunjungan kerja bersama rombongan ini dalam rangka Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Kedatangan rombongan juga dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata dan ekonomi Kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan nasional. (gmp)