BANJARMASIN - Pihak Sekolah Penggerak SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin angkat bicara terkait adanya protes warga yang mengatasnamakan paguyuban orang tua siswa di SD tersebut.

Seperti diketahui, belum lama tadi, mereka mengeluarkan unek-unek. Warga menuntut, agar pembangunan fasilitas penunjang di SD tersebut segera diselesaikan. Ambil contoh, perbaikan halaman sekolah.

Alasan warga, karena sejak tahun 2019 lalu, perbaikan lapangan tak kunjung rampung. Warga menganggap pengerjaannya seperti asal-asalan.

Di sisi lain, warga juga menilai, semenjak dipimpin kepala sekolah (Kepsek) yang baru, fasilitas penunjang SD tersebut terkesan tak lagi diperhatikan. Masukan warga setempat, juga orang tua murid, bahkan tak diindahkan. Misalnya, masukan soal perbaikan lapangan yang tak kunjung rampung, hingga akhirnya ditumbuhi tanaman liar, dan terkesan terbengkalai.

Alhasil, selain dianggap bisa membahayakan murid SD, kondisi lapangan juga tak lagi bisa difungsikan sebagaimana mestinya.

Kepada Radar Banjarmasin, Kepala SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin Yuni Chandra menuturkan, tak kunjung selesainya pembangunan fasilitas penunjang itu lantaran ketiadaan dana.

"Lapangan yang perlu dibenahi itu ukurannya 600 meter persegi. Biaya yang diperlukan tidak sedikit," ungkapnya, Selasa (21/12).

Menurut Yuni, dari dana bantuan yang ada, pihaknya sementara ini hanya bisa membangun siring.

Pembangunannya sendiri sudah dibicarakan ke konsultan bangunan. "Mengapa dibikin siring, agar menjadi pembatas, sehingga material pembangunan yang ada sekarang tidak hanyut ketika terbawa genangan air," ucapnya.

Dijelaskan Yuni, dana yang diperoleh pihaknya, merupakan bantuan dari sejumlah perusahaan yang diserahi proposal bantuan. Adanya proposal itu, menurutnya, telah sepengetahuan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin.

"Karena beberapa waktu lalu, Wali Kota Banjarmasin pernah ke sini. Beliau mengapresiasi program pemilahan sampah yang kami lakukan. Dalam kesempatan itu, kami meminta bantuan dana untuk pembangunan. Diusulkan melalui proposal ke instansi terkait," jelasnya.

Namun, lanjut dia, dana bantuan yang masuk di sekolah tak sampai Rp 50 juta. Untuk pembangunan siring saja, sudah menghabiskan biaya Rp 15 juta.

Disinggung adanya protes warga yang menyatakan belum selesai fasilitas yang satu, pihak sekolah justru melakukan pembangun fasilitas lain, Yuni juga memberikan jawaban.

Menurut dia, dana yang digunakan untuk pembangunan fasilitas lain itu tidak melulu dana dari hasil proposal. Tapi juga ada dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Karena dana BOS tak bisa dikeluarkan sembarangan, maka dana itu dipakai untuk keperluan lain. Seperti pembuatan lahan parkir. Itu pun karena ada dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Bukan saya lompat-lompat dalam pengerjaan," kilahnya.

Sedangkan persoalan pembangunan fasilitas penunjang berupa lapangan, ia tidak bisa menjawab kapan bisa diselesaikan. Karena memang tidak memiliki dana untuk itu.

Disinggung apakah sudah ada upaya sekolah memberikan penjelasan secara resmi kepada warga dan orang tua murid terkait hal itu? Yuni mengaku tidak ada. "Tapi, sudah pernah saya sampaikan secara personal. Misalnya, kepada orang tua murid, yang biasa duduk-duduk di sekolah ini menunggu anaknya. Dan saya berharap, hal itu juga bisa disampaikan juga ke orang tua murid lain," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite Sekolah Penggerak SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin, Yuyun Yuniati. Dia menilai, warga protes hanya melihat tampilan sekolah dari luar saja. Seakan-akan, pihak sekolah membiarkan kondisi fasilitas penunjang. Padahal, memang karena ketiadaan dana.

"Warga mungkin menanyakan, kan ada dana BOS? Seperti diketahui, dana BOS tidak boleh digunakan untuk sarana prasarana sekolah. Baik sifatnya yang ringan maupun berat," tuturnya.

Selama ini, menurut Yuyun, pihaknya memang belum pernah melakukan pertemuan resmi dengan warga. Alasannya, karena memang warga tak pernah mengeluh. "Sehingga kami pun jadi tidak mengetahui apa masalahnya. Kami merasa protes yang terjadi lantaran adanya miskomunikasi saja. Sebenarnya, pada intinya warga menginginkan agar halaman bisa dimanfaatkan bersama," cetusnya. 

Jangan Berharap ke Disdik

Protes warga terkait pembangunan fasilitas penunjang bangunan Sekolah Penggerak SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin berujung dengan digelarnya pertemuan antara sekolah dan warga, Selasa (21/12) pagi.

Pertemuan digelar di SD tersebut. Agendanya tentang pembangunan fasilitas penunjang bangunan sekolah, berupa lapangan yang tak kunjung diselesaikan itu.

Lantas bagaimana hasilnya? Ketua Komite Sekolah Penggerak SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin Yuyun Yuniati menjawab, masih belum ada titik temu.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan menggelar pertemuan kembali nantinya. Yakni, antara komite sekolah dengan warga. "Kami tekankan, kondisi lapangan sekolah seperti ini (tampak terbengkalai), selain karena ketiadaan dana, juga lantaran terdampak banjir rob," ungkapnya.

Disinggung apakah ada upaya lain yang bakal dilakukan pihak sekolah? Kepala Sekolah Penggerak SDN Teluk Dalam 7 Yuni Chandra mengaku bakal membeli mesin pemotong rumput. "Mungkin dananya diambil dari dana BOS," timpalnya.

Di sisi lain, pertemuan antara pihak sekolah dan warga, juga dihadiri Koordinator Pengawas Pembina Sekolah di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Noor Rakhman. Ia berjanji, bakal menyampaikan hasil pertemuan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin.

"Kalau saya amati, terjadi kesenjangan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar adanya halaman sekolah. Termasuk perihal tuntutan warga agar kepsek yang ada diganti," ucapnya.

"Tapi, terus terang, untuk mengganti kepala sekolah itu tidak mudah. Karena, sekolah ini statusnya adalah sekolah penggerak. Dalam aturan, selama 3 tahun tidak boleh diganti. Kamudian, kalau saya lihat, kinerja sekolah ini bagus saja. Tapi bagaimana pun juga, aspirasi warga akan kami sampaikan," tambahnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Bina SD di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin Nuryadi mengaku, sudah mengetahui kondisi yang terjadi di Sekolah Penggerak, SDN Teluk Dalam 7 Banjarmasin itu.

Ia menegaskan, pihak sekolah mesti menampung aspirasi warga. Mengingat, sekolah berada di lingkungan permukiman warga.

Saat rapat bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Nuryadi mengklaim pihaknya selalu meminta kepsek agar bisa mengakomodir aspirasi warga. "Intinya, tidak boleh mengacuhkan kemauan mereka. Harus ada komunikasi dan komitmen bersama dengan warga sekitar di sekitar bangunan sekolah," ucapnya, Selasa (21/12) siang.

Namun, untuk menindaklanjuti keluhan para warga, ia mengaku akan mempelajarinya terlebih dahulu. Baik dari hasil pertemuan maupun kondisi di lapangan. "Kami kaji terlebih dahulu untuk mencari solusi," katanya.

Diakui Nuryadi, terkait kondisi lapangan yang seakan tak terurus itu, pihak sekolah memang tidak memiliki dana untuk membangun. Sedangkan untuk meminta bantuan kepada Disdik Kota Banjarmasin, pihaknya pun memiliki skala prioritas tersendiri untuk membangun fasilitas sekolah.

"Skala prioritas itu kami lihat dari perkembangan di lapangan. Di sisi lain, selama dua tahun terakhir ini, sebenarnya tidak ada aktivitas siswa di lapangan. Tak lain, karena gara-gara pandemi Covid-19," ujarnya.

Disinggung apakah ada usulan yang masuk ke disdik untuk memperbaiki lapangan, Nuryadi mengaku ada. Tapi, sekolah yang berada di wilayah lain yang kondisinya lebih parah dibandingkan SDN Teluk Dalam 7 itu.

Kondisi lapangan SDN Teluk Dalam 7 yang seakan tak terurus itu merupakan dampak dari terlalu lama diliburkannya aktivitas sekolah. Ditambah beberapa hari belakangan wilayah itu terendam air pasang (banjir rob).

Lebih jauh, ditanyakan apakah dana BOS bisa digunakan untuk memperbaiki lapangan, Nuryadi mengaku bisa. Namun, dilakukan secara bertahap, alias tidak bisa dilakukan sekaligus atau secara menyeluruh.
Misalnya, ada jalan yang harus diperbaiki dan itu menjadi prioritas dari sekolah. Itu bisa saja menggunakan dana BOS. Dengan catatan, jumlah siswanya banyak dan ada beberapa program lain yang tidak bisa dijalankan.

Nuryadi menekankan, di masa pandemi, ada banyak kegiatan sekolah yang tidak bisa dijalankan. Maka, menurutnya, sekolah bisa mengajukan ke disdik untuk pengalihan dana BOS yang tersisa, untuk membangun fasilitas sekolah. Termasuk perbaikan halaman.

"Kalau berharap dengan disdik, kami memiliki prioritas sendiri. Misalnya, seperti perbaikan sekolah yang terdampak banjir rob tadi," pungkasnya. (war)