Masyarakat Mengeluh Penghapusan Pertalite-Premium

- Senin, 27 Desember 2021 | 09:36 WIB
BAKAL DIHAPUS: Petugas di SPBU HST saat melayani pengendara. Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN
BAKAL DIHAPUS: Petugas di SPBU HST saat melayani pengendara. Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN

BANJARMASIN - Rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite mendapat tanggapan miring dari masyarakat. Mereka menilai kebijakan ini menyusahkan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Zaman susah, semakin susah. Saya bingung juga dengan pemerintah. Dulu premium yang dihapus, sekarang pertalite,” keluh Madi, warga Banjarmasin kemarin. 

Menurutnya, uang gajinya sebulan yang tak seberapa, dipastikan akan banyak tersedot untuk membeli BBM. “Ini kebijakan yang tak pro rakyat kecil seperti saya. Kalau ini betul, cari kendaraan yang pakai aki saja,” selorohnya.

Dia mengaku, sah-sah saja menghapus pertalite dengan mengganti ke pertamax. Namun harganya diharapkannya sama seperti harga pertalite. Atau bahkan lebih murah. “Kalau harganya seperti sekarang, uang gaji habis untuk beli BBM saja,” tukasnya.

Keluhan serupa datang dari Kifli. Pekerja bangunan ini mengatakan, dia dalam sehari menghabiskan satu liter bensin untuk berangkat kerja. “Saya dari Banjarmasin ke Gambut sehari seliter, kalau nanti pertamax, bisa habis untuk bensin saja upah saya,” tuturnya.

Dia tak habis pikir jika kebijakan ini berjalan. Menurutnya, rakyat kecil seperti dirinya dipaksa selalu hidup susah dan pemerintah seakan tak memikirkan ini. “Mungkin seperti ini nasib kami. Jangankan untuk beli baju baru, beli untuk makan saja susah. Belum lagi jika harus pakai pertamax,” imbuhnya.

Keluhan serupa datang dari sopir travel asal Banjarmasin, Firdaus. Dirinya akan berhitung ulang jika hal ini diterapkan pemerintah. “Mau tak mau saya akan naikkan tarif. Seperti ini kan menyusahkan penumpang kalau tarif naik,” tuturnya.

Dikatakannya, penghapusan pertalite dengan mengganti ke pertamax seharusnya tak dilakukan cepat. Pasalnya, kondisi ekonomi masyarakat sekarang baru beranjak pulih dampak dari pandemi. “Kalau normal sih masih masuk akal. Kalau sekarang, bukan kah menambah masyarakat semakin susah,” ucapnya.

Menaikkan tarif juga akan dilakukan Amang Ilmi, ojek pengkolan. Menurutnya, dia tak mungkin menerapkan tarif lama ketika dia membeli BBM dengan nilai tinggi. “Sekarang cari penumpang sudah susah, saya tak tahu lagi jika nanti harus pakai pertamax. Semoga penumpang mau tarifnya naik,” tuturnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa pihaknya masih menjual BBM jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana penghapusan kedua jenis BBM tersebut masih terus digodok.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan rencana penghapusan Pertalite dan Premium sesuai dengan peraturan pemerintah yang mensyaratkan standar BBM minimal RON 91. Di sisi lain, dua jenis BBM yang dijual Pertamina yakni Premium termasuk RON 88 lalu Pertalite masuk kategori RON 90.

Dia menjelaskan, selain Indonesia, sejauh ini tinggal 6 negara di dunia yang masih menggunakan produk bensin RON 90 ke bawah antara lain Bangladesh, Colombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, dan Uzbekistan. “Jadi itu alasan yang paling penting kenapa kita perlu me-review kembali varian BBM ini, karena benchmark 10 negara seperti ini," jelas Nicke.

Sementara, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Soerjaningsih mengatakan, BBM yang ramah lingkungan adalah memiliki RON di atas 91. “Kita memasuki masa transisi di mana premium (RON 88) akan digantikan dengan pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax,” ujarnya.

Di sisi lain, Susanto August Satria, Unit Manager Comm, Rel & CSR MOR VI Pertamina Kalimantan mengatakan, kewenangan penghapusan pertalite merupakan kewenangan pemerintah. “Hingga saat ini, kami di Regional Kalimantan belum mendapat keputusan terkait hal tersebut,” ujarnya dikonfirmasi kemarin. (mof/by/ran)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pabrik Rumput Laut di Muara Badak Rampung Desember

Senin, 22 April 2024 | 17:30 WIB

Di Berau Beli Pertalite Kini Pakai QR Code

Sabtu, 20 April 2024 | 15:45 WIB

Kutai Timur Pasok Pisang Rebus ke Jepang

Sabtu, 20 April 2024 | 15:15 WIB

Pengusaha Kuliner Dilema, Harga Bapok Makin Naik

Sabtu, 20 April 2024 | 15:00 WIB
X