BANJARBARU - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan dalam setahun terakhir mengalami peningkatan. Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kalsel mencatat, IKLH di Banua tahun ini 70,90 sedangkan pada 2020 di angka 68,43.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, peningkatan IKLH berkat kerja sama semua pihak. "Baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemprov maupun dengan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemko) dan semua elemen masyarakat," katanya.
Dia menjelaskan, penilaian IKLH tidak hanya dari apa yang dirasakan masyarakat, seperti udara yang cenderung lebih bersih atau sejuk. Melainkan juga diukur lewat pantauan satelit, sehingga angkanya pun lebih akurat.
Berdasarkan citra satelit, Hanifah menyampaikan, kawasan yang sebelumnya berwarna coklat karena minimnya pepohonan, saat ini sudah mulai menghijau yang menandakan banyaknya pohon-pohon yang hidup di sekitar lokasi.
Berkurangnya kawasan coklat atau tanpa pohon menurutnya berkat gerakan revolusi hijau yang dilakukan sejak tahun 2017 yang dicanangkan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor. "Selama program ini, penanaman pohon terus dilakukan," ujarnya.
Terkait dengan program peningkatan kualitas lingkungan yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, Hanifah mengakui sudah ada beberapa prioritas. Salah satunya program Sungai Martapura Bungas yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas Sungai Martapura.
Sedangkan untuk penilaian IKLH ada empat hal yang jadi fokus instansinya untuk ditingkatkan, yakni indeks kualitas air, udara, tutupan lahan dan air laut. “Jadi, tidak bisa keadaan banjir diidentikkan karena kualitas lingkungan yang tidak baik,” jelasnya lagi.
Sementara itu, program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan lima tahun ke depan mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, Jihan Hanifa. Apalagi ada peningkatan IKLH dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun dia berharap agar pelaksanaan program kerja tersebut dapat benar-benar maksimal dan harus didukung oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga masyarakat.
“Untuk itu perlu kolaborasi lintas sektoral, seperti halnya dalam mewujudkan program Sungai Martapura Bungas dan Merdeka Sampah,” tuturnya. (ris/by/ran)
