BANJARMASIN - Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) mendesak Pemprov Kalsel untuk segera membentuk satgas guna mengawasi distribusi tabung gas elpiji (LPG).
"Sudah saatnya," kata Ketua YLKI Kalsel, Ahmad Murjani, (30/12). Menurutnya, pemerintah terkadang lebih fokus mengawasi BBM ketimbang LPG. "Kalau satgas LPG dibentuk, sama seperti dibentuknya satgas BBM, akan memudahkan pengawasan di lapangan," tambahnya.
Tugasnya adalah mengawasi seluruh agen gas di Kalsel. Sebab, agen inilah yang rutin melaporkan pangkalan-pangkalan gas di bawahnya kepada Pertamina dan Hiswana Migas.
Tujuannya banyak. Antara lain, mengantisipasi kelangkaan di tingkat eceran. Mencegah lonjakan harga. Hingga melacak pangkalan-pangkalan siluman.
"Pemprov bisa mengawalinya dengan menerbitkan pergub," ujarnya.
Apalagi, harga gas non subsidi baru saja dinaikkan. Dia khawatir, konsumen akan berpindah ke gas subsidi yang lebih murah. Padahal, tabung ukuran 3 kilogram itu merupakan hak orang miskin.
Perlu diketahui, Pertamina resmi menaikkan harga LPG non subsidi secara bertahap sebesar Rp1.600-Rp2.600 per kilogram sejak 25 Desember lalu. Alasannya, terjadi lonjakan harga di pasar dunia.
"Bisa diprediksi, sudah ada yang berpikir, bagaimana caranya bisa membeli gas 3 kilogram," tutupnya. (gmp/fud)
