Besok (1/1) kita menyongsong tahun 2022. Meski begitu, ada sejumlah kejadian selama 2021 yang mungkin sulit dilupakan di Kalimantan Selatan. Salah satunya, banjir terdahsyat pada awal Januari.
***
Banjir terbesar tersebut membuat aktivitas warga terganggu. Di antara 13 kabupaten dan kota, ada 11 yang terdampak banjir. BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat, ada ratusan ribu jiwa yang terdampak akibat kejadian itu.
Berdasarkan data 27 Januari 2021, Kabupaten Banjar menjadi wilayah yang paling parah terdampak dengan total 55.904 KK dan 235.076 jiwa. Disusul Banjarmasin sebanyak 35.138 KK dan 108.524 jiwa.
Lalu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 28.183 KK, 86.825 jiwa; Kabupaten Barito Kuala 18.792 KK, 53.855 jiwa; Kabupaten Tanah Laut, 13.476 KK, 42.543 jiwa; dan Kabupaten Balangan dengan 7.007 KK, 21.416 jiwa.
Berikutnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4.173 KK, 10.385 jiwa; Kabupaten Tabalong 3.194 KK, 9.937 jiwa; Kota Banjarbaru 2.068 KK, 8.429 jiwa; Kabupaten Hulu Sungai Utara, 1.582 KK, 4.774 jiwa; dan Kabupaten Tapin 549 KK, 1.607 jiwa.
Selain korban jiwa, banjir besar juga membuat ribuan bangunan sekolah mengalami rusak ringan hingga berat. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalsel menyebutkan, ada sebanyak 1.385 sekolah rusak di sejumlah kabupaten/kota di Banua akibat terjangan banjir.
Rinciannya, bangunan TK/PAUD sebanyak 606 sekolah; Sekolah Dasar (SD), 661 unit; Sekolah Menengah Pertama (SMP), 112 unit; Sekolah Menengah Atas (SMA), 25 unit; Sekolah Luar Biasa (SLB), 7 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 unit.
Dari jumlah itu, sekolah yang paling banyak mengalami kerusakan terdapat di Kabupaten Banjar. Dengan total, 300 TK/PAUD, 300 SD, 55 SMP, 4 SMA dan 1 SLB.
Selanjutnya, di Kota Banjarmasin sebanyak 119 TK/PAUD, 146 SD, 24 SMP, 1 SMK, dan 2 SLB. Lalu, Kabupaten Balangan, 20 TK/PAUD, 52 SD, dan 1 SMP.
Sedangkan, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dilaporkan ada 62 bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Rinciannya, 55 SD, 6 SMP, dan 1 SLB. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat 29 TK/PAUD, 23 SD, 7 SMP, dan 1 SMA yang rusak.
Kemudian, di Kabupaten Tanah Laut, TK/PAUD sebanyak 39, SD 22 sekolah, 1 SMP dan 3 SMA yang rusak. Lalu, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, TK/PAUD sebanyak 33, 19 SD, dan 1 SLB.
Sisanya sekolah yang mengalami kerusakan terdapat di Kota Banjarbaru sebanyak 8 sekolah, di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 15 sekolah dan di Kabupaten Tapin, 25 sekolah.
Di samping itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel saat itu mencatat, dari total 756,12 kilometer jalan provinsi, sepanjang 242,707 kilometer mengalami kerusakan akibat bencana banjir pada awal Januari.
Jalan yang rusak terdiri dari 22 ruas utama dan 5 sub ruas. Sedangkan jalan strategis provinsi yang rusak berjumlah 6 ruas, dengan panjang 60,5 kilometer atau sekitar 7,7 persen dari keseluruhan.
Selain rusaknya jalan di beberapa titik, di puluhan ruas jalan tersebut juga ditemukan sejumlah jembatan dan box culvert yang rusak. Pemprov Kalsel pun perlu anggaran besar untuk menanganinya.
Di sektor pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel mencatat, ada 90.000 hektare sawah yang terendam. Dari luasan tersebut, 38.400 hektare di antaranya dipastikan tanaman padinya mengalami puso atau gagal panen.
Lalu untuk peternakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel mencatat, sektor ini mengalami kerugian Rp8.388.595.000. Kerugian besar terjadi dikarenakan sejumlah hewan ternak hanyut diterjang banjir. Mulai dari sapi, kerbau, kambing hingga ayam. Termasuk kerusakan pada kandangnya.
Dari sejumlah daerah yang diterjang banjir, ada tiga kabupaten/kota yang mengalami kerugian di sektor peternakan paling besar: Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Tanah Laut dan Kota Banjarbaru. Di tiga daerah ini ada ribuan hewan ternak yang terdampak banjir.
Sedangkan perkebunan tercatat merugi Rp7.144.480.000, karena ada sejumlah komoditas tanaman yang terdampak banjir. Seperti, karet, sawit, kelapa dalam, kopi dan lada. Beberapa unit pengolahan dan infratruktur seperti jalan dan jembatan kebun juga rusak akibat tergenang banjir.
Di sektor ini, kerugian paling banyak dialami oleh para pekebun di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Tengah. Dua daerah ini memang banjirnya paling besar, sehingga perkebunan yang terendam juga banyak.
Melihat dahsyatnya banjir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menganalisa penyebabnya. Berdasarkan hasil analisis sementara, menunjukkan bahwa faktor utama bencana ini ialah tingginya curah hujan.
"Normal curah hujan Januari 2020 sebesar 394 milimeter. Sedangkan curah hujan harian pada tanggal 9 sampai 13 Januari 2021 sebesar 461 milimeter. Jadi, terdapat peningkatan 8 sampai 9 kali lipat curah hujan dari biasanya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar saat itu.
Dia mengungkapkan, tingginya curah hujan membuat volume air yang masuk ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Barito yang melintasi sejumlah wilayah di Kalsel melebihi kapasitas. "Volume air hujan yang masuk mencapai 2,8 miliar meter kubik. Padahal kapasitas kondisi normal hanya 238 juta meter kubik," ungkapnya.
Di Kabupaten Tanah Laut misalnya, Roy menuturkan, debit sungai di wilayah ini mencapai 645,56 meter kubik per detik. Sementara kapasitasnya cuma 410,73 meter per detik. "Sedangkan di Kabupaten Banjar, debit sungai 211,59 meter kubik per detik. Sementara kapasitasnya cuma 47,99 meter kubik per detik," tuturnya.
Lanjut dia, begitu pula sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat banjir terjadi debitnya tercatat 333,79 meter kubik per detik. Padahal kapasitasnya hanya 93,42 meter kubik per detik.
Roy menyampaikan, dari analisis mereka, hujan deras dengan volume air besar seperti saat ini pernah terjadi pada 1928 silam di daerah tangkapan air Barabai.
"Kondisi saat ini bisa jadi merupakan periode ulang 100 tahunan," ucapnya ketika itu didampingi Kepala Bappeda Kalsel, Fajar Desira dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana.
Volume air hujan yang besar sendiri kata Roy, membuat drainase di sejumlah wilayah tidak mampu mengalirkannya. Sehingga banjir pun terjadi. "Daerah banjir juga berada pada titik pertemuan anak sungai yang cekungan dan morfologinya berupa lengkuk lereng. Sehingga, terjadi akumulasi air dengan volume yang sangat besar," paparnya.
Lalu bagaimana dengan analisa sejumlah pihak bahwa aktivitas pertambangan dan perkebunan juga menjadi penyebab terjadinya banjir? Roy menuturkan, bahwa hal itu masih mereka pelajari secara mendalam.
"Kami lihat perizinan kebun dan tambang belum terlihat sebagai faktor utama. Tapi ini sedang dipelajari dan kita kaji secara mendalam bersama para ahli," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono tak sependapat jika faktor banjir hanya karena curah hujan dan sungai.
Menurutnya, Kalimantan Selatan yang luasannya mencapai 3,7 hektare sebanyak 50 persennya sudah dipakai untuk tambang. Kemudian 33 persen hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. “Jadi ini daya tampung lingkungan di Kalsel sudah rusak,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Kisworo menuturkan, banjir tersebut akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Karena hutan-hutan sudah beralihfungsi menjadi tambang dan perkebunan sawit. “Ini darurat tata ruang dan darurat bencana ekologis,” tegasnya.
Dia mendesak pemerintah agar mengundang para perusahaan pemilik tambang dan kelapa sawit untuk duduk bersama. Guna bertanggung jawab atas bencana banjir di Kalimantan Selatan.
“Mengundang semua pemilik perusahaan tambang dan sawit dialog terbuka di hadapan rakyat dan masyarakat sipil. Supaya kita tahu permasalahan dan solusinya bagaimana,” pungkasnya.
2021 Tahun Sejarah Politik Kalsel
Masyarakat Kalsel tak bisa melupakan sengitnya perhelatan Pilgub Kalsel, antara calon petahana Sahbirin Noor-Muhidin dengan Denny Indrayana-Difriadi. Pemilu terulur-ulur hingga sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pemungutan suara ulang untuk menentukan siapa pemenangnya.
Panasnya atmosfer Pilkada Kalsel lalu bahkan membuat para pendukung saling hujat di media sosial. Isu-isu negatif para calon diungkit. Perselisihan sampai perkelahian antara pendukung dan tim sukses bahkan sempat terjadi.
Berbagai dugaan pelanggaran Pemilu dilaporkan. Dari keterlibatan ASN hingga politik uang. Bawaslu Kalsel pun turut dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Kala itu salah satu komisioner disanksi peringatan keras.
Hasil rekapitulasi pemungutan suara pada 9 Desember 2020 yang sempat diplenokan KPU Kalsel pada 18 Desember 2020, ditolak Denny-Difri. Mereka ngotot tak mau menandatangi berita acara. Memang sejak awal, pasangan ini menilai pelaksanaan Pilgub dilakukan dengan kecurangan.
Selisih perolehan suara antar kandidat tidak sampai 1 persen, tepatnya 0,48 persen. Hasil rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kalsel pada 18 Desember 2020, Sahbirin-Muhidin yang kala itu diusung partai Golkar, PAN, PDIP, Nasdem, PKS, PKB serta didukung PSI, PKPI dan Perindo memperoleh sebanyak 851.822 suara atau 50,24 persen. Sedangkan pasangan Denny-Difri yang diusung Partai Gerindra, Demokrat, dan PPP memperoleh suara sebanyak 843.695 suara atau 49,76 persen.
Mulai sini lah, konstelasi Pilgub Kalsel bereskalasi. Selain melakukan gugatan hasil ke MK, Denny-Difri juga masih melaporkan beberapa dugaan pelanggaran pemilihan ke Bawaslu Kalsel, bahkan hingga ke Bawaslu RI. Mengklarifikasi laporan, Bawaslu Kalsel tak hanya memanggil para saksi dan pihak terlibat. Mereka juga memanggil Sahbirin dan Muhidin.
Namun, laporan Denny-Difri selalu mentah, Bawaslu menilai laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan tak terpenuhinya unsur pelanggaran sebagaimana pasal yang disangkakan. Karena meyakini ada yang tak benar, Denny-Difri melaporkan ke Bawaslu RI, DKPP, KPK bahkan sampai ke Presiden.
Gugatan hasil pemungutan suara 9 Desember 2020 yang dilayangkan Denny-Difri di MK sendiri berbuah manis. Membawa sebanyak 177 bukti, gugatan sengketa hasil diterima MK hingga berlanjut ke sidang pembuktian.
MK kemudian memutuskan Perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan memerintahkan KPU Kalsel untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang PSU di 7 Kecamatan di Kalsel.
Tujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin.
Khusus di Kecamatan Binuang, TPS yang harus menyelenggarakan PSU totalnya sebanyak 24 TPS, terdiri TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPSI4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
Sementara untuk Kecamatan di Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan Sambung Makmur, Aluh-aluh, Martapura, Mataraman, dan Kecamatan Astambul. Kala itu Hakim MK memerintahkan, pelaksanaan PSU maksimal 60 hari yang selanjutkan ditetapkan oleh KPU pada 9 Juni 2021 lalu.
Atas putusan MK tersebut, perolehan hasil pun berubah drastis. Yang sebelumnya Sahbirin-Muhidin unggul dengan selisih 0,48 persen, berbalik keunggulan sementara untuk Denny-Difri. Ada sebanyak 169.635 suara yang dianulir pasca putusan MK di seluruh TPS yang dilakukan PSU.
Jelang PSU 9 Juni 2021 lalu, Denny-Difri seakan berada di atas angin. Untuk sementara mereka dinyatakan unggul dengan selisih 22 ribu suara lebih. Di sisi lain, berlangsung di masa pandemi yang penuh dengan syarat ketat, membuat para kandidat terbatas bersosialisasi. Apalagi di PSU, kampanye tak diperkenankan.
Tingginya tensi politik jelang hari H PSU 9 Juni, akhirnya pecah. Untungnya tak sampai terjadi perkelahian massal. Saat itu Jumat (6/7) malam terjadi pencegatan yang dilakukan Satgas dari tim relawan Denny-Difri kepada satu buah mobil di Jalan S Parman Banjarmasin.
Saat itu diduga mobil yang mereka cegat ingin membagikan sejumlah uang untuk politik uang. Namun belakang tak terbukti setelah Polisi berhasil mengamankan salah satu mobil pencegat yang dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Menariknya, meski tensi panas jelang PSU, namun dipelaksanaannya, berjalan aman. Kekhawatiran terjadinya keributan pun tak terjadi. Hasilnya, dari yang sempat tertinggal 22 ribu suara lebih, akhirnya pasangan Sahbirin-Muhidin kembali membalikkan keadaan dengan selisih kemenangan sebanyak 39.945 suara.
Atas hasil itu, Denny kembali tak puas. Dia melayangkan gugatan perselisihan hasil kembali ke MK. Kali ini sebanyak 610 bukti dugaan kecurangan PSU Pilgub 9 Juni lalu di bawanya berikur bukti berupa kesaksian, dan bukti handphone, video, rekaman suara, serta dokumen yang menggambarkan dugaan peristiwa pelanggaran dan kecurangan selama PSU Pilgub Kalsel. Tak tanggung-tanggung, gugatan keduanya, pasangan ini meminta MK untuk langsung didiskualifikasi.
Namun, kali ini dalil permohonan Denny-Difri ditolak Hakim MK. Majelis memerintahkan termohon (KPU Kalsel) untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel kepada pasangan Sahbirin Noor-Muhidin.
Ketua KPU Kalsel, Sarmuji menyebut Pilgub Kalsel yang penuh dinamika menjadi pelajaran yang tak ternilai oleh pihaknya. “Kami bersyukur proses panjang dan berliku Pilgub lalu sudah tuntas. Ini menjadi pengalaman berharga KPU Kalsel yang mungkin tak dirasakan kawan-kawan KPU lain yang sampai dua kali bersengketa di MK,” ucap Sarmuji.
Jembatan Basit Jadi Trending 2021
Selain politik Banua yang mewarnai sepanjang tahun 2021, ada kejadian yang menggelitik nalar publik Kalsel. Yakni viralnya nama Basit yang menjadi “password” warga untuk bisa melintas di Jembatan Sungai Alalak.
Seperti diketahui, jembatan ini begitu vital. Dikerjakan sejak 2019, sejak tahun itu juga warga harus merasakan kemacetan. Pasalnya, jalur alternatif dinilai tak representatif pada jembatan yang menghubungkan Kalsel dan Kalteng ini.
Ada dua jalur alternatif yang disiapkan sementara menyelesaikan pekerjaan jembatan ini. Pertama lewat Jalan Perumnas Banjarmasin melalui Jembatan Alalak II. Yang kedua, melalui Jalan Gubernur Syarkawi yang tembus ke Jalan A Yani KM 17.
Alternatif jalan pertama, karena jalannya tak lebar dan melintasi permukiman, membuat pengendara tak bisa leluasa. Setiap pagi dan sore, dipastikan terjadi kemacetan panjang. Belum lagi kondisi jalan sempat rusak yang membuat tak lancarnya arus.
Parahnya, Jembatan Alalak II yang kondisinya tak bisa dilintasi angkutan besar, malah dilintasi oleh truk. Faktor ini salah satu yang mengakibatkan kemacetan. Padahal, portal sudah dipasang agar mereka tak bisa melintas. Namun, beberapa kali pula para sopir merusak portal dengan melintasinya.
Kemacetan kian hari semakin tinggi seiring truk memasuki kota untuk melintas melalui Jembatan Alalak II. Larangan membuat para sopir sempat melakukan mogok massal dengan menutup Jalan Hasan Basri, lantaran mereka sudah tak sanggup melintas di Jalan Gubernur Syarkawi karena kondisinya yang semakin parah.
Kesulitan para sopir ini akhirnya mendapatkan solusi sementara, yakni disediakannya penyeberangan sungai dengan Fery LCT. Kemacetan berangsung terurai di Jalan Hasan Basri. Terlebih, fery lain ada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang menuju ke Jembatan Barito.
Saat jembatan akhirnya selesai, emosi warga akhirnya lepas ketika jembatan tak kunjung dibuka. Apalagi ada video yang viral di media sosial menunjukkan serombongan moge melintas di sana. Kecaman dan desakan untuk dibuka tanpa diresmikan semakin lantang disuarakan warga.
Lalu muncullah video ini: rombongan warga dalam mobil ternyata mendapatkan akses melintas jembatan hanya dengan menyebut nama Basit, yang belakangan diketahui adalah penjaga malam disekitar Jembatan Alalak.
Fenomena ini membuat istilah baru: ading Basit dan keluarga Basit. Tiba-tiba nama itu diposting di semua media sosial warga dan mendapatkan reputasi viral.
Warga semakin merasakan ketidak-adilan saat BPJN Wilayah XI Banjarmasin, ngotot menunggu instruksi pemerintah pusat untuk membuka sekaligus meresmikan jembatan.
Akhirnya, tepat pada 25 September 2021, jembatan ini pun dibuka. Peresmiannya sendiri baru dilaksanakan pada 20 Oktober oleh Presiden Jokowi. (mof/ris/by/ran)
