Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sedang merancang Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Penanggulangan Bencana Berbasis. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Mujiyat saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana di Kantor BPBD Kalsel Banjarbaru.
Menurut Mujiyat, selama ini bantuan dapat diberikan tergantung dengan status. Melalui Pergub Tentang Penanggulangan Bencana Berbasis yang sedang dirancang, pihaknya menginginkan jika terjadi bencana langsung bisa ditanggulangi. “Saat ini kami merancang regulasi Pergub, mudah mudahan bulan ini selesai. Jadi, tidak tergantung pada status, tapi terhadap kejadian. Karena kalau status belum jelas, kita tidak bisa belanja ketika ada bencana,” katanya.
Menurutnya, Pergub yang dirancang itu dapat memberikan kecepatan BPBD dalam pengerahan personel, logistik, evakuasi dan lainnya. Dengan adanya Pergub Penanggulangan Bencana Berbasis juga pihaknya optimis, kinerja BPBD Kalsel bisa semakin cepat, efektif dan efisien. Mujiyat mengatakan, aturan ini juga menjadi contoh untuk Pemerintah Kabupaten Kota dalam penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing.
Dirinya pun mengingatkan kepada kabupaten/kota untuk tetap waspada, karena bulan Januari 2022 ini merupakan puncak musim hujan. “Di mana curah hujan pada bulan ini cukup tinggi,” ujar Mujiyat. Mujiyat juga meminta pemda untuk menganggarkan perawatan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini untuk bencana pada APBD Perubahan nanti.
Sebab dia menyampaikan, Pemprov Kalsel telah menganggarkan pengadaan EWS dan akan di tempatkan di titik-titik rawan bencana. Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel Abriansyah Alam menekankan pentingnya sinergi yang melibatkan banyak pihak untuk menanggulangi bencana di Banua. “Pentingnya sinergi dengan banyak pihak dalam menanggulangi bencana, BPBD tidak bisa bekerja sendiri,” katanya. (ris/by/ran)
