MANAGED BY:
SELASA
07 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

RAGAM INFO

Senin, 08 Agustus 2016 09:56
Testimoni Fredy Budiman (Tak) Berharga
Dr H Fikri Chairman SH MSi MH

PROKAL.CO, JUMAT dini hari, 29 Juli 2016, tersebar percakapan antara Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, bersama bandit atau gembong narkoba Fredy Budiman dalam bentuk pesan berantai. Dalam pesan berantai tersebut, Fredy Budiman mengaku ada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Mabes Polri yang bekerja sama dengannya dalam pengedaran narkoba. Setelah pesan tersebut tersebar, Haris mengklaim banyak ditelepon oleh orang-orang kepolisian. Mereka menanyakan apakah Haris bisa membuktikan kesaksian Fredy tersebut.

Jumat malam, 29 Juli 2016, Haris kepada media menjelaskan bahwa “secara normatif tugas pembuktian itu tugas penegak hukum, tugas negara, bukan tugas saya". Ia (Haris) mengungkapkan, Fredy tak menyebut nama dan hanya berkata (pada Haris) untuk mengecek pledoinya. "Dia bilang coba cek di pledoi saya," ujar Haris menirukan ucapan Fredy saat pertemuan mereka di 2014. Dalam perspektif hukum pembuktian, keterangan Haris Azhar yang bersumber dari testimoni (kesaksian) Fredy Budiman terkait keterlibatan oknum BNN dan Mabes Polri itu termasuk kategori “testimonium de auditu”.

Testimonium de auditu atau yang dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia disebut de audituverklaring (Belanda) berasal dari istilah “tesmonium” dalam bahasa Latin yang berarti (1) getuigenis atau kesaksian, penyaksian, keterangan; dan (2) berarti getuigschift atau surat keterangan. Sedangkan, istilah “auditu”  berasal dari kata “audi” dalam bahasa Latin yang berarti mendengar. Jadi, istilah “tesmonium de auditu” adalah keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang, keterangan tangan kedua, yang dalam istilah Inggris disebut hearsay evidence.

Persoalannya, apakah “testimonium de auditu” dapat menjadi alat bukti yang sah, baik dalam perkara, pidana, perdata, tata usaha negara atau bahkan berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK)?. Dalam perkara pidana, pasal 185 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan, “Dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu)”. Oleh karenanya ketentuan KUHAP tidak menempatkan testimonium de auditu sebagai alat bukti yang sah. R. Soesilo (1980) menyatakan bahwa kesaksian harus didengar, dilihat, dan dialami sendiri disertai alasan-alasan pengetahuannya.

Kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain atau hanya merupakan kesimpulan saja dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri saja tidak cukup. Selanjutnya untuk dianggap sah harus dikemukakan di depan persidangan pengadilan, bukan di hadapan polisi, jaksa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta saksi tersebut harus disumpah terlebih dahulu.

Kesaksian yang hanya berdasarkan orang lain, menurut Andi Hamzah (2008) perlu didengar keterangannya oleh hakim, walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaiannya diserahkan kepada hakim. Wirjono Prodjodikoro (1967) juga memandang bahwa kesaksian tersebut tidak selalu dapat dikesampingkan dan mungkin mendengar peristiwa orang lain berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Dari yurisprudensi yang pernah ada di Indonesia tidak dapat dirumuskan secara jelas kesaksian de auditu diterima atau tidaknya, tetapi tergantung dari kenyataan kasus per kasus.

Terkait perkara perdata, pada dasarnya berlaku hal yang sama. Pasal 1907 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian” (pasal 171 & 301 HIR; pasal 308 RBg). Namun, dalam perkembangan putusan kesaksian bentuk tersebut dapat digunakan sebagai pesangkaan hakim, sebagaimana putusan MA No.308/Pdt/1959, menyatakan testimonium tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Bahkan dalam praktik Pengadilan Agama yang memiliki banyak kekhususan disamping pengadilan perdata, kesaksian de auditu atau yang disebut saksi istifadhoh, banyak digunakan saksi yang tidak harus mengetahui secara langsung peristiwa yang didalilkan. Untuk perkara sengketa tata usaha negara yang diadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berlaku hal yang sama. Pasal 104 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, “Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri”.

Begitu pula dalam persidangan di MK, Pasal 36 (1) UU MK menyatakan bahwa alat bukti ialah: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli; d. keterangan para pihak; e. petunjuk; dan f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pengertian saksi sendiri pernah diuji materinya ke MK. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Saksi menurut hukum acara MK dapat diajukan para pihak dengan di bawah sumpah atau janji. Artinya, saksi itu haruslah orang yang melihat, mendengar, atau yang mengalami langsung mengenai peristiwa yang didalilkan.

Meskipun demikian, menurut MK, arti penting saksi bukan terletak pada kesaksian mengalami sendiri, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya kesaksian dari orang yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri mengenai peristiwa yang didalilkan (testimonium de auditu)menurut hukum acara (pidana, perdata, PTUN, dan MK) tidak sah. Namun, dalam praktik di pengadilan keberadaan saksi de auditu itu seringkali menjadi petunjuk yang amat berharga untuk membuktikan kebenaran suatu kasus. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu saksi de auditu berfungsi menjadi kunci dalam mengungkap kasus-kasus besar saksi fakta yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri itu sengaja “dihabisi” untuk menghilangkan jejak tindak pidana yang mereka lakukan.

 Kita tidak tahu, apakah kesaksian yang disampaikan oleh Fredy Budiman (tereksekusi mati) kepada Haris Azhar itu benar atau tidak? Melalui testimoni yang menghebohkan itu, pihak-pihak dari institusi yang dituduh terlibat atau “menikmati” hasil peredaran narkoba mestinya menjadikannya sebagai “petunjuk” untuk memastikan apakah tuduhan itu benar atau tidak. Beri kesempatan kepada Haris Azhar membantu penegak hukum untuk menelusuri kebenaran testimoni itu. Siapa tahu testimoni Fredy Budiman, meski ia sudah mati, masih begitu berharga dalam pemberantasan jaringan tindak pidana narkotika di Indonesia!. (*)

*) Dr. H. Fikri Chairman, S.H., M.Si., M.H, Advokat – Pengamat Hukum


BACA JUGA

Kamis, 30 Januari 2020 11:43

HPN 2020 di Kalsel, Jokowi Bakal Tanam Pohon di Forest City

Puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini, pada 6…

Kamis, 30 Januari 2020 11:15

Gotong Royong, Warga Tapin Pasang Lampu Hias di Jalur Menuju Haul

RANTAU - Inisiatif warga Jalan Cangkring Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan…

Rabu, 29 Januari 2020 12:19

Reguler di Tahun ini, Taman Budaya akan Gelar Musik Panting di Kiram

BANJARMASIN - Unit Pelayanan Teknis Dinas Taman Budaya (UPTD Tambud)…

Rabu, 29 Januari 2020 11:59

Bupati Banjar Berencana Pamerkan Barang Peninggalan Nabi, Saifullah Ragukan Keaslian Artefak

MARTAPURA - Bupati Banjar, Khalilurrahman berencana memamerkan barang-barang peninggalan Nabi…

Rabu, 29 Januari 2020 09:27
Dafam Q Hotel

Ratusan Anak Peringati HGN di Dafam

BANJARBARU - Hari Gizi Nasional (HGN) ke-60 diperingati setiap 25…

Selasa, 28 Januari 2020 15:54

Siapkan Mahasiswa Magang Tiga Semester, ULM Dukung Program Menteri Nadiem Makarim

BANJARMASIN - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memperpanjang…

Selasa, 28 Januari 2020 10:44

Ingin Punya Anak Tapi Tak Ada Biaya, Pakar Bayi Tabung ini Beri Solusi Paling Mudah

Hadirnya seorang anak di tengah keluarga menjadi anugerah tak ternilai.…

Selasa, 28 Januari 2020 09:57

Datangi SMK, Agar Pelajar Tak Terjerumus Narkoba

BANJARMASIN - Tim Dokkes Polda Kalsel menyambangi SMKN 4 Banjarmasin…

Selasa, 28 Januari 2020 09:56

Semakin Sukses dan Diberkahi

BANJARMASIN- Kemarin menjadi hari yang spesial bagi seluruh karyawan Radar…

Selasa, 28 Januari 2020 09:53

Tingkatkan Kemampuan, 35 Penyidik Polresta Banjarmasin Dilatih

BANJARMASIN - Demi meningkatkan kemampuan SDM Polresta Banjarmasin, digelar pelatihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers