MANAGED BY:
KAMIS
07 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 19 Mei 2022 11:21
BPK Kalsel Sentil Anggaran Perjalanan Dinas, Juga Satuan Harga Honor dan Kegiatan
M Ali Asyhar, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan

 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyentil kepala daerah soal penganggaran perjalanan dinas. Hal ini buntut dari ditemukannya satuan harga di atas ketentuan.

Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, M Ali Asyhar, sebetulnya ketentuan satuan harga telah termaktub di Perpres nomor 33 tahun 2020. Ia pun meyakini para kepala daerah sudah mengetahui Perpres tersebut.

“Jadi memang masih ada kita temui kepala daerah (di Kalsel) yang menetapkan standar tarif lebih tinggi dari di Perpres. Padahal itu sudah diatur secara rinci standar biayanya,” kata Ali kemarin (17/5) seusaipenyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 di kantor BPK Kalsel di Banjarbaru. 

Di hadapan sejumlah kepala daerah maupun ketua DPRD yang hadir, selain soal standar harga perjalanan dinas, Ali juga memperingatkan item lainnya. Semisal satuan harga honor (upah) dan kegiatan. “Dalam LHP ini kita berikan warning. Jadi kita berharap bahwa ke depannya bisa diperbaiki dan beracuan pada Perpres tersebut. Jika tidak diperbaiki, maka bisa jadi temuan dan kelebihannya harus dikembalikan ke negara,” pesannya lagi.

Tak sekadar soal melebihi satuan harga di atas, BPK ujar Ali turut menyoroti terkait adanya bendahara pengeluaran di daerah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN atas transaksi belanja melalui penyedia non Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Padahal kata Ali, seharusnya berdasarkan ketentuan yang ada, pemungutan dan penyetoran tersebut hanya untuk penyedia yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

“Karena transaksi yang belum sesuai tersebut, maka Pemda hasilnya menanggung beban pajak. Nah ini kan dapat membebani keuangan daerah. Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan lainnya,” ingatnya.

Ali juga masih memperingatkan soal pengelolaan usaha sarang burung walet. Pengelolaan ini dinilai pihaknya belum begitu optimal sehingga Pemda lebih sering kehilangan potensi atau kesempatan meningkatkan PAD.

“Kita juga melihat dengan permasalahan penatausahaan aset tetap masih menjadi masalah yang signifikan pada pemeriksaan atas LHP tahun 2021,” catatnya. Adapun, terkait giat penyerahan LHP atas LKPD tahun 2021 kemarin hadir perwakilan delapan kab/kota. Perwakilan terdiri dari unsur kepala daerah baik bupati/wabup maupun wali kota/wawali kota. Turut mendampingi juga ketua DPRD atau perwakilan dari tiap-tiap daerah.

Pemerintah kabupaten/kota yang hadir dalam kegiatan kemarin yakni Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Balangan. Untuk sisa kab/kota lainnya diagendakan dalam waktu dekat.

Ali memaparkan bahwa seluruh kab/kota yang hadir kemarin masuk mendapatkan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Khusus untuk HST, tahun ini menurut Ali telah terjadi peningkatan.

“Pemkab HST pada kali ini sukses memperbaiki opininya dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Jadi memang larena dampak banjir kemarin Pemkab HST kehilangan beberapa dokumen sehingga pada penilaian kemarin harus mendapat opini WDP,” jabarnya.

Ali juga mengingatkan, selepas penyerahan LHP dari Pemda ke BPK, Pemda wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK. Tindak lanjut ini tegasnya selamnat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.”Penyerahan LHP sendiri merupakan agenda rutin dari BPK untuk pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (rvn/by/ran)

 

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 07 Juli 2022 13:11

Dua Pekan Lagi Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, ini Respon Para Pengunjung

Radar Banjarmasin jalan-jalan ke Duta Mall dan Q Mall. Melihat…

Kamis, 07 Juli 2022 13:10

Mahasiswa: RKUHP Mengancam Kebebasan

 Unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga…

Kamis, 07 Juli 2022 13:09

Pelamar Komisioner Bawaslu Kalsel Berguguran, Banyak Mengira Seleksi CPNS

Belum memasuki tahap verifikasi berkas, sejumlah pelamar Komisioner Badan Pengawas…

Kamis, 07 Juli 2022 13:08

Pikap Dianggap Relevan untuk PMK Swasta, Tapi Tak Boleh Angkut Orang

eluarnya rencana larangan bagi BPK atau PMK swasta menggunakan armada…

Kamis, 07 Juli 2022 13:04

Diduga Stress Dimintai Tanggung Jawab, Pemuda 21 Tahun Gantung Diri

Remaja berinisial IFR (21), warga Jalan Antasan Kecil Barat RT…

Rabu, 06 Juli 2022 11:21

Hujan Deras Tiga Jam Buat Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Banjir Parah

Hanya perlu hujan deras selama tiga jam untuk memicu banjir…

Rabu, 06 Juli 2022 11:19

Waspada Cuaca Buruk, Penerbangan di Bandara Syamsudin Noor Terganggu

 Gara-gara hujan deras di Kota Banjarbaru (4/7) pagi, tiga penerbangan…

Rabu, 06 Juli 2022 11:17

Daftar Pemilih Kalsel Berkurang, Ternyata ini Sebabnya

Tak ingin ada yang tercecer, hari ini (5/7) Komisi Pemilihan…

Rabu, 06 Juli 2022 11:16

Anak-Anak Pasar Batuah: “Rumah Ulun Jangan Dibongkar”

 Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Hairansyah…

Rabu, 06 Juli 2022 11:15

Dilarang Bagi Daging Kurban Gunakan Kantong Plastik, Pakai Bakul Purun Saja

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin meminta warga agar mengurangi penggunaan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers