BATULICIN – Upaya pencegahan stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satunya dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S), agar penanganannya menjadi lebih fokus dan maksimal.

Dengan target tinggi yang ditetapkan, TP2S Tanbu harus bergegas melaksanakan berbagai kegiatan agar mampu mencapai target tersebut. Senin (23/5), TP2S menggelar pertemuan pembahasan analisis situasi program dalam rangka percepatan pencegahan stunting lintas sektor di Bumi Bersujud untuk tahun 2022.

Panitia pelaksana, Elly Erawati dari Dinas Kesehatan, menyampaikan, saat ini angka prevalensi di Tanbu berada pada titik 18,7 persen. Sehingga masih intervensi yang harus dilakukan pemerintah daerah, terutama untuk 1.000 hari pertama kelahiran.

Karena itu, lanjutnya, perlu adanya analisis situasi program yang dilakukan guna mengidentifikasi beberapa hal. Seperti sebaran kasus yang terjadi, kesediaan program penanganan, serta sasaran prioritas agar penanganan pencegahan stunting bisa berjalan dengan optimal.

Ketua TP2S, yang juga Ketua TP PKK Tanbu, Hj Wahyu Windarti Zairullah, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris TP2S, Narni, menyebutkan, komitmen mempercepat penanganan stunting dituangkan Peraturan Presiden dan sejak 2018 menjadi payung hukum untuk memperkuat intervensi kelembagaan hingga ke tingkat terbawah.

Penurunan angka prevalensi stunting di Tanbu pada tahun 2023 ditargetkan pada angka 13 persen, dan diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024. Sehingga sangat diperlukan analisis situasi program untuk memahami permasalahan yang dihadapi di lapangan, sasaran kerja yang tepat. (diskominfo/zal)