Pemko Banjarmasin adalah satu dari lima daerah yang disoroti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel.
Karena belum memiliki strategi dan tindakan nyata untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Penilaian itu melibatkan seluruh Inspektorat Daerah. Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap mencontohkan belum jelasnya pengelola e-Katalog lokal. Ditambah tiadanya kebijakan kepala daerah yang mendorong penggunaan produk lokal.
Dia sangat menyayangkannya. Apalagi sudah ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang menuntut APBD diarahkan untuk belanja produk lokal. BPKP meminta semua pemda di Kalsel serius. Bisa dimulai dengan tim koordinasi yang melibatkan pengusaha lokal.
Lalu memakai perangkat Siswas P3DN yang dikembangkan BPKP. Penggunanya adalah Inspektorat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
“Kami akan menggelar rapat pada pekan mendatang. Bersama tim dan seluruh SKPD. Karena tidak semuanya mengerti soal ini,” ujarnya (27/5).
Sebagai ketua harian tim, Tezar menjamin pemko siap mengakomodir 40 persen belanja pemko untuk produk dalam negeri. Sebelum ini, dia mengklaim pemko sudah mendukung produk lokal. Contoh untuk konsumsi. Makanan dan minuman acara pemko mengakomodir UMKM.
“Termasuk souvenir. Lalu proyek yang materialnya dibeli dari dalam negeri. Atau pembelian obat dan alat kesehatan merek dalam negeri,” pungkasnya. (war/az/fud)
