MANAGED BY:
KAMIS
07 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 28 Mei 2022 12:55
Serampangan, Banyak BTS Mengakali Aturan di Banjarmasin
BAHAS BTS: Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Banjarmasin dan Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik. | FOTO: DPRD FOR RADAR BANJARMASIN

 Sejauh menyangkut Base Transceiver Station (BTS) di Kota Banjarmasin, masalahnya ternyata tidak hanya soal nol retribusi. Tapi juga pendirian yang serampangan.

Lantaran banyak yang dibangun menumpang di atas ruko atau atap gedung. Terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Banjarmasin dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik). 

Anggota Komisi III Afrizal menjelaskan, dari sebanyak 296 BTS, belum diketahui berapa banyak yang menyalahi aturan. “Maka kami meminta Diskominfotik kembali mendata ulang. Berapa jumlah BTS yang dibangun di tanah dan berapa yang menumpang di atas gedung,” ujarnya lewat sambutan telepon kemarin (26/5).

Ditekankannya, ini sudah menyalahi aturan. Sebab pemilik hanya memakai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. Tanpa harus mengurus IMB terpisah untuk BTS-nya. “Gedung ya gedung, BTS ya BTS. IMB semestinya disesuaikan dengan apa yang dibangun. Bukan untuk menopang BTS,” lanjutnya.

Afrizal membayangkan, pondasi gedung mendapat beban tambahan dari menara telekomunikasi tersebut. “Ini juga berhubungan dengan konstruksi gedung. Bayangkan bila roboh. Berbahaya sekali,” tambahnya. Selain mendata ulang, DPRD juga sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Jembatan Bangunan Gedung (JBG).

Di situ akan ditambahkan pembahasan BTS yang dibangun tidak di atas lahan tersendiri.

“Lalu, kami juga meminta PUPR (Dinas Pekerjaan Umum) mengkajinya. Apakah layak gedung itu menopang BTS? Kalau tidak, ya harus dibongkar,” tegasnya.

Terakhir, melihat apakah lokasinya sudah pas dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Kalau di luar jalur, artinya sudah menyalahi aturan,” sambungnya. Soal retribusi, saat ini Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk teknis pemungutannya sedang digodok. “Tahun 2023 sudah bisa ditarik dan masuk PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ucapnya.

Ini buntut gugatan pengusaha BTS ke Mahkamah Konstitusi pada 2015 silam. Kala itu, MK membatalkan rumus perhitungan retribusi BTS yang telah dikeluarkan pemerintah pusat.

Belakangan, diserahkan ke daerah untuk menghitung nominal dan menarik retribusinya. Tinggal satu pertanyaan, siapa yang menariknya? Perwali itulah yang akan menunjuk SKPD-nya. “Diskominfotik mengatakan sudah finalisasi. Tahun depan retribusinya sudah bisa ditarik. Kami pegang kata-kata itu,” tutupnya. (war/az/fud)

 

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 07 Juli 2022 13:11

Dua Pekan Lagi Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, ini Respon Para Pengunjung

Radar Banjarmasin jalan-jalan ke Duta Mall dan Q Mall. Melihat…

Kamis, 07 Juli 2022 13:10

Mahasiswa: RKUHP Mengancam Kebebasan

 Unjuk rasa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga…

Kamis, 07 Juli 2022 13:09

Pelamar Komisioner Bawaslu Kalsel Berguguran, Banyak Mengira Seleksi CPNS

Belum memasuki tahap verifikasi berkas, sejumlah pelamar Komisioner Badan Pengawas…

Kamis, 07 Juli 2022 13:08

Pikap Dianggap Relevan untuk PMK Swasta, Tapi Tak Boleh Angkut Orang

eluarnya rencana larangan bagi BPK atau PMK swasta menggunakan armada…

Kamis, 07 Juli 2022 13:04

Diduga Stress Dimintai Tanggung Jawab, Pemuda 21 Tahun Gantung Diri

Remaja berinisial IFR (21), warga Jalan Antasan Kecil Barat RT…

Rabu, 06 Juli 2022 11:21

Hujan Deras Tiga Jam Buat Banjarbaru dan Kabupaten Banjar Banjir Parah

Hanya perlu hujan deras selama tiga jam untuk memicu banjir…

Rabu, 06 Juli 2022 11:19

Waspada Cuaca Buruk, Penerbangan di Bandara Syamsudin Noor Terganggu

 Gara-gara hujan deras di Kota Banjarbaru (4/7) pagi, tiga penerbangan…

Rabu, 06 Juli 2022 11:17

Daftar Pemilih Kalsel Berkurang, Ternyata ini Sebabnya

Tak ingin ada yang tercecer, hari ini (5/7) Komisi Pemilihan…

Rabu, 06 Juli 2022 11:16

Anak-Anak Pasar Batuah: “Rumah Ulun Jangan Dibongkar”

 Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Hairansyah…

Rabu, 06 Juli 2022 11:15

Dilarang Bagi Daging Kurban Gunakan Kantong Plastik, Pakai Bakul Purun Saja

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin meminta warga agar mengurangi penggunaan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers