MANAGED BY:
MINGGU
14 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 21 Juni 2022 11:42
Pembongkaran Hunian dan Kios Pasar Batuah
Komnas HAM: Bila Diteruskan Ini Bisa Jadi Konflik Serius, Bisa Jatuh Korban
DITUNDA: Perundingan sebelum eksekusi hunian dan kios di Pasar Batuah Banjarmasin, Sabtu (19/6). Foto: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN

Pembongkaran hunian dan kios Pasar Batuah akhirnya ditunda hingga batas waktu yang belum dipastikan. Keputusan itu ditempuh, karena hasil perundingan jelang eksekusi, Sabtu (18/6) antara pihak-pihak menemui jalan buntu.

Perundingan di tengah situasi memanas di kawasan Jalan Manggis itu antara perwakilan warga, dengan Sekdako Ikhsan Budiman, Kapolresta Banjarmasin AKBP Sabana Atmojo Martosumito, dan Dandim 1007 Kolonel Inf Ilham Yunus. 

Wali Kota Ibnu Sina dan wakilnya, M Arifin sendiri tak muncul pada pelaksanaan eksekusi tersebut. Rencana eksekusi sendiri mengerahkan ratusan personel. Baik dari jajaran Satpol PP, kepolisian, dan TNI. Gabungan anggota juga dilengkapi petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Air Minum Bandarmasih.

Seluruh kawasan telah dikepung dan alat berat disiapkan meratakan bangunan. Sejak pukul 08.00 Wita, aparat gabungan tersebut telah siaga di lokasi. Namun, ratusan warga juga bersiap melakukan perlawanan. Para lelaki berdiri kokoh dengan teriakan takbir. Ibu-ibu duduk lesehan melantunkan selawat. Warga didampingi kuasa hukum, para aktifis, hingga tokoh agama. Kedua pihak tak beranjak dari posisi, menunggu perundingan kelar.

Titik temu rupanya tak tercapai. Untunglah pemecah kebuntuan hadir. Rupanya, tanggal 17 Juni 2022, ada surat dari Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM). Bernomor 414/K/MD/.00.00/VI/2022 dan ditandatangani Komisioner HAM Hairansyah. Surat ini menyikapi pengaduan warga Pasar Batuah.

Surat itu, pertama meminta menunda rencana penggusuran dan tindakan dapat menimbulkan konflik fisik. Sampai dengan dicapainya solusi bersama dapat diterima para pihak.

Kedua, melakukan pendekatan dan komunikasi persuasif kepada warga. Agar tercipta situasi yang kondusif. Dan ketiga, mencegah dan menghindari potensi eskalasi konflik dengan cara mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Beralas surat Komnas HAM, perundingan bubar dan eksekusi ditunda. Menjelang azan Juhur, armada petugas keamanan berikut ratusan personel meninggalkan lokasi. Warga dan pedagang juga kembali ke tempat masing-masing.

Sekdako Banjarmasin Ikhsan Budiman menyatakan, salah satu sebab penundaan diputuskan lantaran pihaknya perlu mempertimbangkan surat yang dilayangkan Komnas HAM RI. “Mereka (Komnas HAM RI) bersedia menjadi negosiator. Jadi, Pemko Banjarmasin akan menunggu mediasi itu,” ucapnya, Sabtu (18/6).

Ikhsan hanya berharap, masyarakat nantinya bisa menerima apapun hasil dari mediasi yang dilakukan. Komnas HAM RI, nantinya mengundang perwakilan warga dan pemko untuk dimediasi. “Tunggu saja hasil,” tutupnya.

Terpisah, Komisioner Komnas HAM RI Hairansyah mengamini, pihaknya turun tangan membantu menyelesaikan sengketa lahan antara warga Pasar Batuah dan Pemko Banjarmasin. “Kami bersedia menjadi mediator, dan akan siapkan jadwal untuk kedua pihak bertemu dan berunding,” tegasnya, Minggu (19/6) siang.

Mantan Komisioner KPU Kalsel ini mengungkapkan, ia memutuskan melayangkan surat penundaan ke pemko, karena melihat eskalasi warga yang tinggi saat akan dilakukan pembongkaran. Khawatir jika tetap dilakukan pembongkaran, bisa menimbulkan konflik serius. “Kalau diteruskan berpotensi menimbulkan persoalan serius, bisa jatuh korban,” sergahnya.

Komnas HAM, tandasnya, meminta pemko agar tidak dulu melakukan pembongkaran atau penggusuran, sebelum proses mediasi selesai. Proses mediasi akan dijalankan setelah klarifikasi dan konfirmasi dari Pemko Banjarmasin dilakukan.

Ia mengakui, saat ini baru menerima informasi sepihak dari warga. “Waktunya mungkin Kamis atau Jumat depan. Sebab, Senin sampai Rabu, kami ada kegiatan di Banten,” imbuhnya.

Hairansyah menilai, apa yang terjadi di Pasar Batuah itu, lantaran belum maksimalnya proses dialog kedua pihak. Meskipun warga tak punya hak milik di atas lahan yang ditempati, tetapi, mereka memiliki hak asasi manusia yang melekat. Misalkan, terhadap hak kesejahteraan, hak hidup, ruang untuk bekerja, atau terkait dengan pendidikan anak-anaknya. “Mediasi nanti adalah menggagas alternatif penyelesaian yang bisa diberikan,” pungkasnya.

Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman membenarkan rencana itu. Semua informasi yang sudah dilakukan pemko akan disampaikan kepada Komnas HAM, baik informasi, kronologis, fakta maupun dokumen. Sebab selama ini Komnas HAM baru mendengar dari pihak warga saja.

“Kita ingin kejelasan waktu mediasi, karena kami butuh cepat untuk pelaksanaannya,” ucapnya. Sementara itu, Pendamping Aliansi Warga Batuah, Adnan, berharap Pemko Banjarmasin tetap menghargai proses hukum yang saat ini berjalan. “Yang berhak melakukan ekseskusi atau tidak, itu dilihat dari hasil pengadilan. Bukan pemko secara sepihak,” ucapnya.

Pemko, cetusnya, mengklaim punya hak. Warga pun demikian. “Jadi, silakan dibuktikan di pengadilan,” tekannya. Hal senada juga disampaikan Ketua Aliansi Warga Batuah Syahriannor. Ia mengaku bersyukur penundaan eksekusi lahan dilakukan. “Sekarang, mari kita tunggu bagaimana putusan pengadilan. Kami di sini taat hukum. Kami di sini punya legalitas,” pungkasnya. (gmp/war)

 
 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:43

Cairan Hitam di Sungai Itu Ternyata Karena Tumpahan Minyak

Teka-teki asal muasal cairan hitam itu akhirnya terjawab. Rupanya, berasal…

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:41
Mendagri Perintahkan Wali Kota Banjarmasin Cabut Gugatan atas Pemindahan Ibu Kota Kalsel di MK

Dalam Masalah Ini, Mendagri Nilai Wali Kota Banjarmasin Kurang Bijak

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memerintahkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu…

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:37

Titik Api Mulai Terpantau Satelit, HSS Berstatus Siaga darurat Karhutla

Memasuki musim kemarau yang saat ini masih terjadi di Kabupaten…

Sabtu, 13 Agustus 2022 11:33

Proyek Jalan Nasional di Tanbu Lamban

Lambannya pengerjaan jalan nasional di Tanah Bumbu membuat kepala daerah…

Jumat, 12 Agustus 2022 10:42

Tolak Tambang, Bupati HST Bakal Surati Presiden

Hulu Sungai Tengah akan menolak segala bentuk penambangan di pegunungan…

Jumat, 12 Agustus 2022 10:38

Tahun ini Pemko Banjarmasin Dapat Jatah 645 Formasi PPPK, ini Rinciannya

 Kabar baik. Tahun ini Pemko Banjarmasin mendapat jatah kuota sebanyak…

Jumat, 12 Agustus 2022 10:36

Banyak Lubang di Jalan Utama Amuntai, PUPR: itu Karena Faktor Alam

 Terdapat banyak lubang kecil jika melintas di jalan utama Kota…

Jumat, 12 Agustus 2022 10:35

Bupati Tapin Ingatkan Jangan Asal Pecat Aparat Desa

Mahdalina satu-satunya perempuan yang dilantik dari hasil Pilkades serentak di…

Jumat, 12 Agustus 2022 10:31

Tiket Pesawat Makin Naik, Tarif Ratusan Ribu Tinggal Cerita Lama

Kementerian Perhubungan merestui kenaikan harga tiket pesawat hingga 15 persen.…

Jumat, 12 Agustus 2022 08:44

Anggaran Dana Desa Se-Kabupaten Balangan Akan Dinaikkan

PARINGIN - Pemkab Balangan adakan silaturahmi bersama kepala desa se-Kabupaten…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers